Rupanya fenomena pertambahan pengangguran dan kemiskinan lebih mudah terjadi ketimbang dicegah apalagi diturunkan jumlahnya. Kepekaan atau elastisitasnya terhadap pertumbuhan ekonomi relatif tinggi. Pemerintah memperkirakan pada tahun ini, akibat krisis ekonomi global, jumlah tambahan pengangguran atau pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 200 ribu orang. PHK ini dipengaruhi oleh menurunnya perumbuhan ekonomi dari prakiraan sebesar 5.5% menjadi 4.5% saja. Pelambatan pertumbuhan ekonomi ini karena pertumbuhan ekspor yang juga menurun. Semula ekspor diproyeksikan tumbuh 5% namun kini hanya diprakirakan mencapai 2.5%. Akibatnya produktifitas nasional pun menurun. Akibat turunannya apabila prakiraan proyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 5.5% jumlah penduduk miskin akan mencapai 28 juta atau 12,68% dari total penduduk. Namun kalau hanya 4.5% disamping timbulnya pengangguran baru maka juga diikuti dengan meningkatnya penduduk miskin menjadi 30,24 juta jiwa atau 13,34% dari total penduduk.
Setiap kita pasti sepakat, krisis ekonomi global tidak bisa dicegah apalagi dikendalikan hanya oleh satu bangsa saja. Karena itu pasti akan berdampak pada kesehatan ekonomi nasional. Yang hanya bisa dilakukan adalah meminimumkan dampak negatif tersebut. Sekaligus juga bangsa Indonesia khususnya pemerintah harus mulai berpikir ulang tentang makna reformasi ekonomi. Kemiskinan dan pengangguran jangan ditempatkan sebagai turunan dan sisa dari target pertumbuhan ekonomi. Dan ini dicerminkan dengan pendekatan tambal sulam. Dengan kata lain arusutama (mainstream) para perencana pembangunan harus propopulis ketimbang berorientasi mutlak pada propasar.
Padahal sejak republik ini berdiri, penanggulangan pengangguran dan kemiskinan bukanlah masalah yang ditempatkan sebagai sisa dari suatu program atau disepelekan. Jangan mengatasi pengangguran dan kemiskinan itu dipandang sebagai upaya kalau ada masalah baru diatasi. Dan inilah sebagai faktor utama mengapa pengangguran dan kemiskinan sulit dicegah. Hal ini terjadi karena bermula dari mashab pemikiran para perencana pembangunan yang terlalu berorientasi pada propasar semata. Ketika pertumbuhan ekonomi terlalu mengandalkan pada industri-industri atau perusahaan besar saja maka lambat laun usaha ekonomi rakyat akan tergilas. Sebaliknya ketika terjadi krisis global maka runtuhnya produktifitas raksasa-raksasa tersebut akan berakibat pada penderitaan rakyat. Ketika itu barulah pemerintah menengok pentingnya pertumbuhan ekonomi usaha kecil dan menengah.
Sebenarnya pemerintah yang sekarang sudah punya kebijakan triple track strategy yakni progrowth, propoor, dan proemployment. Namun pertanyaannya apakah dalam operasionalnya sudah mencerminkan sesuai dengan kebijakan tersebut. Belum tentu sudah menyeluruh. Masih belum secara terbuka diutarakan bagaimana kebijakan triple track strategy itu diterjemahkan dalam kebijakan makro yang komprehensif antarsektor. Misalnya apa dan bagaimana pembangunan pertanian kaitannya dengan pembangunan sektor industri, perdagangan, ketenagakerjaan, pembangunan daerah, infrasruktur, dsb. Begitu pula bagaimana pembangunan di sektor nonpertanian kaitannya dengan pembangunan sektor-sektor lainnya. Kemudian instansi mana saja sebagai unsur pendukung utama untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan itu?. Kalau belum ada yang komprehensif dan holistik maka pendekatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran tidak mudah diatasi.
Yang jelas masyarakat bakal semakin lelah saja kalau masalah pengangguran dan kemiskinan terabaikan. Secara ekonomi, daya beli mereka akan melemah dalam memenuhi kebutuhan hidup layak minimumnya. Sementara secara psikologis mereka akan menderita mental yang tidak mudah terobati. Karena itu pemerintah perlu mengoptimumkan sumberdaya yang ada sekaligus mencari sumber-sumber ekonomi lainnya yang potensial. Program-program stimulus ekonomi plus pengembangan infrastruktur ekonomi sebaiknya diarahkan pada sektor padat karya. Termasuk bagaimana sektor usaha kecil dan menengah (sektor-sektor padat karya) seperti pertanian dan industri haruslah menjadi prioritas utama pembangunan jangka panjang.
Februari 6, 2009 at 3:52 am
Iya Pak. Sudah saatnya Pemerintah menghasilkan kebjakan yang integratif, jadi tidak tumpang tindih antar departemen. Terus Pak yang jadi pertanyaan besar dalam benak saya, kenapa ya Pak, para elit politik dan tokoh nasional tidak mau bersatu dan duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini?
Februari 6, 2009 at 3:58 am
Pola pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini tidak bedanya dengan yang dilakukan oleh rezim sebelumnya. Yakni pembangunan sektoral lebih menonjol ketimbang lintas sektor.Kerajaan sektoral ternayata tidak gampang disatukan.Kemauan politik pembangunan lintas sektor dalam suatu kabinet pelangi ternyata jauh lebih sulit terkoordinasi ketimbang pemerintahan single mayority..
Februari 6, 2009 at 7:34 am
Saya pikir kita mengelola ekonomi sebagaimana orang-orang kapitalis (pemegang modal) mengajari kita (Bukankah buku-buku teks ekonomi yang diajarkan di PT berasal dari negeri pemegang modal). Ekonomi kita dibangun dengan tata aturan yang melanggengkan para pemilik modal untuk tetap memiliki bahkan memperbesar aset-aset mereka. Contoh kecil para pemegang modal yang menyimpan uangnya (modalnya) di bank mendapat jaminan jika bank mengalami kerugian, bandingkan dengan petani (umumnya orang miskin) yang menanamkan modalnya di sawah, yang ketika sawahnya puso karena tikus atau banjir, mana ada penggantian kepada para petani. orang kaya dilindungi kekayaannya, orang miskin silahkan tanggung sendiri kerugiannya. Tapi menurut teori ekonomi yang saya dapat di kampus ini sesuatu yang seharusnya dilakukan. Secara makro kita lihat negara-negara pemegang modal menyerap kekayaan dari negara-negara miskin untuk memeperbesar kekayaannynya, dan membiarkan rakyat pemilik kekayaan tersebut hidup bergelimang kemiskinan. Contoh PT Freeport mengeruk emas setahunnya senilai Rp 40 triliun, gaji CEO PT Freeport Rp 432 milyar/tahun (36 miliar per bulan atau rata rata 1,4 milyar per hari). Padahal rakyat papua berpenghasilan Rp 2 juta saja per tahun atau Rp 167 ribu per bulan). Semua itu berlangsung dan mendapat jaminan berbagai UU yng dihasilkan DPR yang sarat kepentingan asing. Sehingga menurut saya kita perlu bukan saja merubah tataran teknis pembangunan tapi juga tataran ideologi dan konsep dasar pembangunan itu sendiri.terima kasih
Februari 6, 2009 at 8:17 am
Sebenarnya Krisis ekonomi global ini disebabkan oleh negara kapitalis Amerika yang rakus menguasai dunia namun ekonomi dalam negerinya sendiri rontok.Negara-negara sedang berkembang termasuk kita terkena imbasnya.Kalau jujur seharusnya Amerika punya tanggung jawab moril dan material pada negara-negara lain. Seharusnya Amerika membayar ganti kerugian terjadinya pengangguran dan kemiskinan yang dialami oleh negara-negara miskin.
Februari 6, 2009 at 10:45 am
Pak Habibie pernah bilang, bahwa pemimpin Indonesia sekarang yang satu pandai “ngegas” sehingga dalam kebijakan ekonomi sering membuat pelaku ekonomi “kejut-kejut”. Pemimpin kedua memiliki sifat relatif penuh pertimbangan atau pandai “ngerem”, sehingga setiap langkah diperhitungkan dengan seksama. Tetapi kemudian timbul pertanyaannya, kalau gitu lalu siapa yang “nyetir?”
Sektor pertanian masih luas, terutama di luar Jawa. Perkebunan kelapa sawit, karet, hortikultura, tanaman pangan, peternakan dsb., masih belum tergarap secara optimal….. (tapi jangan buru-buru kena PPN atau pajak ekspor dong)….. masih banyak peluang penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian…….
Saya saat ini sambil berladang, memang pada tahap awal pikiran rasanya buntu tidak ada modal tidak ada tanah…. tetapi dengan tekad dan motivasi yang besar, tidak mudah putus asa, akhirnya hasilnya bisa saya nikmati sekarang. Di saat-saat mengisi waktu luang di pagi hari setelah mengantar anak ke sekolah dan mengantar istri belanja, saya tetap bisa “berguru” ke Prof Sjafrie di internet.
Jangan membayangkan bisnis di sektor pertanian itu dengan pergi ke sawah membawa cangkul……. asal kita mau “terjun” Insya Allah akan berhasil.
Februari 6, 2009 at 11:08 pm
ya fresh….konsep keterpaduan antarsektor sebenarnya sudah ada misalnya apa yang disebut dengan koordinasi-integrasi-sinkronisasi-simplifikasi….cuma dalam implementasinya tidak mudah….karena konsep itu belum menjadi budaya kerja yang utuh……kepentingan sektoral lebih dipentingkan ketimbang integrasi….
Februari 6, 2009 at 11:10 pm
betul bung rusli…..karena itulah koordinasi dari manajemen puncak kabinet sangat menentukan keberhasilan pembangunan terpadu….disamping itu fungsi pengawasan dari parlemen juga penting…..namun dalam kenyataannya belum optimum…..
Februari 6, 2009 at 11:15 pm
betul mas asep…..jadi bagaimana dimensi struktural seperti sistem nilai,ideologi,paradigma dan mainstream pembangunan seharusnya lebih berpihak pada kepentingan ekonomi rakyat…..namun bukan berarti usaha besar tidak perlu dikembangkan…….intinya jangan menumbuhkan persaingan kotor namun yang lebih penting adalah kerjasama antar pelaku bisnis….tentunya didukung oleh pemerintah dengan perangkat perundangan yang mencerminkan pemberdayaan ekonomi kecil atau rakyat…..
Februari 6, 2009 at 11:19 pm
ya bung johan……. itulah model kapitalisme liberal yang terlalu diagung-agungkan….akhirnya toh pemerintah berperan dengan melakukan bailout ketika perekonomian domestiknya runtuh…….memang sayangnya belum ada ratifikasi internasional tentang ganti rugi sperti yang anda maksudkan…..seperti juga tentang ekspor asap (kebakaran hutan) dan eksogen (hutan hijau lestari) ke negara-negara tetangga….belum ada aturannya….atau memang sulit membuat kriteria dan indikatornya…..
Februari 6, 2009 at 11:28 pm
ya kang bodong…..yang penting bagaimana bangsa ini dipimpin oleh orang yang tidak saja memiliki kecerdasan dan kemampuan manajerial….tetapi juga tegas dan lugas….dan dekat dengan rakyat……ya betul ketika akan berbisnis di setiap usaha termasuk di sektor pertanian jangan mundur hanya karena ketersediaan modal yang kurang….konon para ceo yang berhasil dimulai dari melahirkan ide atau kreatifitas dulu….yang kemudian dijual ke bank atau pebisnis tertentu….maka kalau idenya itu diterima pasti ada jalan menuju sukses……betul juga pertanian jangan dilihat dari lumpurnya….tetapi dari lumpur diperoleh banyak nilai-nilai ekonomi yang tinggi buat kemanusiaan ……termasuk petani berdasi sebagai manajer……btw saya juga butuh pelajaran bisnis nih dari kang bodong……
Februari 7, 2009 at 2:11 am
[…] Tulisan asli dari artikel in dan ulasan menarik lainnya tentang MSDM dan refleksi sosialnya dapat diakses juga pada: SULITNYA PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DICEGAH […]
Februari 7, 2009 at 9:43 am
Pak Sjafri Yth:
Pemerintah memang punya triple track strategy yakni progrowth, propoor, dan proemployment, Itu tercantum dalam RPJP dan RPJM yang sudah di undangkan, artinya mengikat seluruh warga negara dan tingkat pemerintahan, menjadi pertanyaan apakah semua kepala daerah paham RPJP dan RPJM nasional, apakah RPJP dan RPJM daerah sudah merujuk pada RPJP dan RPJM nasional. waktu kita menganut sistem pemerintahan sentralistik saya yakin merujuk, saat ini eranya otonomi, banyak kepala daerah tidak paham itu, apalagi merujuk, namun dalam pikiran kita sama dengan seperti era sentralistik, pemerintah itu satu, sekarang banyak, kadang jalan sendiri. Peran presiden saat ini hanya menanda tangani SK pengankatan, tidak berjasa dalam mengorbitkan kepala daerah, yang berjasa adalah DPP partai, kadang kala ada kepala daerah lebih mendengar bicara ketua partai pengusung, karena ia orang berjasa, tanpa tanda tangannya, mereka tidak bisa menjadi kepala daerah, kadang punya agenda yang berbeda pula, demi segala demi, demikian lah adanya, lupa strategi diatas sudah menjadi undang-undang, yang salah orang atau yang salah sistem, saya juga tidak bisa menjawab, karena tidak ahlinya. mungkin perlukajian ulama (maksudnya para pakar berbagai disiplin ilmu), apakah sistem pemerintahan kita sudah pada jalur yang benar, bukan kajian politisi karena banyak kepentingan . . . .
Maaf Pak Sjafri, kok komentar berpanjang-panjang, terima kasih
Februari 8, 2009 at 12:48 am
ok bung aris
Februari 8, 2009 at 1:00 am
ya bung dasril…..sekarang ini semangat otonomi daerah sudah kebablasan menjadi semangat ke-daerah-daerahan……coba perhatikan seorang bupati-walikota atau gubernur harus putra daerah…..lalu saat ini bupati atau walikota semacam tidak “wajib” datang dalam rapat koordinasi provinsi….cukup diwakilkan kepada salah seorang kepala bironya……juga kalau bukan presiden,seorang menteri datang ke daerahnya cukup didampingi oleh wakil bupatinya…..begitu juga di tingkat provinsi……kemudian karena tiap daerah masing-masing punya otonomi membuat perda dan rencana pembangunannya masing-masing maka atas nama semangat otonomi daerah tidak harus mengacu pada kebijakan pemerintah pusat……dengan demikian apa yang dimaksud dengan pembangunan terpadu tidak mudah diterapkan…..penerapan sistem pengendalian telah salah kaprah…….ada benarnya kondisi sistem pemerintahan dan perencanaan pembangunan sekarang ini perlu dikaji mendalam….termasuk tentang batasan otonomi dan kebijakan pemekaran wilayah……btw,saya senang-senang saja atas komen yang pendek maupun panjaaaang…….salam….
Februari 23, 2009 at 11:30 am
BERIKAN CONTOH KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM SUTATU DEPARTEMEN BESERTA ANALISISNYA
Februari 23, 2009 at 11:49 am
Bung Jeri. Anda ini memerintah atau memohon? Santun bung.Setahu saya selama ini pak Sjafri begitu santun kalau merespon ulang komen yang masuk. Apakah anda bisa bertutur seperti yang lainnya yakni “Pak,apakah bisa memberikan contoh analisis kebijakan pemerintah tertentu di departemen X?”,misalnya.
Februari 24, 2009 at 12:50 am
bung jeri….maaf saya kurang memahami apa maksud anda…..ini pernyataan,pertanyaan atau soal ujian?……terlalu umum…..
Februari 24, 2009 at 12:53 am
mbak nur……mohon dimengerti saja….tiap individu perilakunya beragam baik dalam hal tingkat pengetahuan,ketrampilan,kepribadian, dan karakternya….ada yang sok jadi bos….ada yang sok tahu….ada yang sok perintah….tetapi ada juga yang tidak suka sok-sokkan…..alias rendah hati dan santun….salam
Juni 20, 2010 at 4:12 am
indonesia maih punya harapan untuk memperbaikinya
Juni 21, 2010 at 3:47 am
indonesia punya harapan banyak untuk memperbaiki perekonomiannya. mengingat banyaknya sumberdaya alam yang belum digali ptensinya…………. serta menurut saya negari ini tidak kekurangan orang pintar… tpi, negaran ini kiurang orang JUJUR…….. bahkan KRISIS orang JUJUR
Juni 23, 2010 at 1:54 pm
ya bung arizal…dengan kata lain mutu sdm kita masih rendah…termasuk krisis kepemimpinan….