Pengangguran


 

          Setiap kita pasti sepakat, kemiskinan dan pengangguran jangan ditempatkan sebagai turunan dan sisa dari target pertumbuhan ekonomi. Kalau seperti itu maka hal ini cerminan  pendekatan tambal sulam. Dan semua diserahkan pada pasar.  Dengan kata lain arusutama (mainstream) para perencana pembangunan harus propopulis ketimbang berorientasi mutlak pada propasar.

           Padahal sejak republik ini berdiri, penanggulangan pengangguran dan kemiskinan bukanlah masalah yang ditempatkan sebagai sisa dari suatu program atau disepelekan. Jangan mengatasi pengangguran dan kemiskinan itu dipandang sebagai upaya kalau ada masalah baru diatasi. Dan inilah sebagai faktor utama mengapa pengangguran dan kemiskinan sulit dicegah. Hal ini terjadi karena bermula dari mashab pemikiran para perencana pembangunan yang terlalu berorientasi pada propasar semata. Ketika pertumbuhan ekonomi terlalu mengandalkan pada industri-industri atau perusahaan besar saja maka lambat laun usaha ekonomi rakyat akan tergilas. Sebaliknya ketika terjadi krisis global maka runtuhnya produktifitas raksasa-raksasa tersebut akan berakibat pada penderitaan rakyat. Ketika itu barulah pemerintah menengok pentingnya pertumbuhan ekonomi usaha kecil dan menengah.

            Sebenarnya pemerintah yang sekarang sudah punya kebijakan triple track strategy yakni progrowth, propoor, dan proemployment. Namun pertanyaannya apakah dalam operasionalnya sudah mencerminkan sesuai dengan kebijakan tersebut. Belum tentu sudah menyeluruh. Masih belum secara terbuka diutarakan bagaimana kebijakan triple rack strategy itu diterjemahkan dalam kebijakan makro yang komprehensif antarsektor. Misalnya apa dan bagaimana pembangunan pertanian kaitannya dengan pembangunan sektor industri, perdagangan, ketenagakerjaan, pembangunan daerah, infrasruktur, dsb. Begitu pula bagaimana pembangunan di sektor nonpertanian kaitannya dengan pembangunan sektor-sektor lainnya. Kemudian instansi mana saja sebagai unsur pendukung utama untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan itu?. Kalau belum ada yang komprehensif dan holistik maka pendekatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran tidak mudah diatasi.

          Yang jelas masyarakat bakal semakin lelah saja kalau masalah pengangguran dan kemiskinan lambat laun tidak terpecahkan. Secara ekonomi, daya beli mereka akan melemah dalam memenuhi kebutuhan hidup layak minimumnya. Sementara secara psikologis mereka akan menderita mental yang tidak mudah terobati. Karena itu pemerintah perlu mengoptimumkan sumberdaya yang ada sekaligus mencari sumber-sumber ekonomi lainnya yang potensial. Program-program stimulus ekonomi plus pengembangan infrastruktur ekonomi sebaiknya diarahkan pada sektor padat karya. Termasuk bagaimana sektor usaha kecil dan menengah (sektor-sektor padat karya) seperti pertanian dan industri haruslah menjadi prioritas utama pembangunan jangka panjang.

Iklan

 

       Tiap tahun Kebangkitan Nasional (KN) dirayakan dan ketika itu pula kita belum menemukan upaya strategis dan hasil dalam mengangkat bangsa kita dari keterpurukan. Fenomena kasat mata antara lain terlihat dari tingkat pengangguran kerja dan kemiskinan. Jumlah mereka yang menganggur pada tahun 2009 mencapai sekitar 14 juta orang, sementara jumlah mereka yang tergolong miskin mencapai sekitar 30 juta orang. Keadaan demikian sangat terkait dengan masalah sumberdaya manusia (SDM). Apakah SDM sebagai penyebab dan apakah sebagai akibat.

        Kondisi SDM jelas ada pengaruhnya dengan daya saing bangsa. Menurut “The 2006 Global Economic Forum on Global Competitiveness Index (GCI)”, kondisi Indonesia berada pada tingkat yang lebih rendah ketimbang beberapa negara Asean lainnya seperti Singapaura (peringkat 7), Malaysia (21), dan Thailand (28).; namun berada lebih tinggi dibading Vietnam (68) dan Filipina (71). Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh daya saing SDM. Dalam laporan ”World Competitiveness Yearbook”, kondisi daya saing SDM Indonesia di tingkat regional berada pada posisi yang lebih rendah yakni peringkat 50 dibanding India (43), Malaysia (26), Korea Selatan (24) dan Singapura (5).

       Kondisi SDM yang rendah sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Secara agregat kondisi ini mempengaruhi produktivitas nasional. Hal demikian juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang sementara ini hanya mencapai 6,1% yang berada dibawah target sebesar 6,5%. Pada gilirannya daya saing bangsa juga akan rendah. Dengan kata lain akumulasi berbagai faktor, kebijakan, dan kelembagaan yang performanya rendah akan mempengaruhi produktivitas nasional.Karena itu pemerintah harus memperhatikan lebih serius lagi dalam hal pengembangan SDM khususnya dalam bidang pendidikan.

       Proses pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi seharusnya merupakan proses bersinambung. Artinya mulai dari metode pembelajaran yang berkonsentrasi pada pembinaan ahlak-moral dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dengan pendekatan model pembelajaran terpusat pada khalayak belajar seharusnya merupakan mata rantai yang tidak terputus. Sudah sangat dirasakan melihat gejala-gejala terjadinya degradasi sosial di berbagai bidang maka pendidikan karakter sudah saatnya menjadi fokus sentral pendidikan nasional.

        Untuk itu kebersinambungan penyediaan pengajar yang bermutu, fasilitas pembelajaran yang cukup, dan kesejahteraan guru dan dosen yang memadai menjadi hal sangat strategis. Kita hanya bakal berhenti dalam impian saja kalau unsur-unsur proses pembelajaran tidak seperti itu. Karena itulah amanat undang-undang tentang dana pendidikan sebesar 20% dari APBN secara bertahap seharusnya mulai ditingkatkan. Sementara itu kesempatan dan pembinaan pada lembaga pendidikan swasta untuk meningkatkan mutu pembelajaran perlu terus diintensifkan.

 

         Mengapa semakin banyak sarjana (termasuk diploma) pertanian, produksi pertanian tanaman pangan tidak semakin tinggi? Mengapa semakin banyak sarjana kehutanan malah semakin banyak kebakaran hutan, pemalakan hasil hutan, longsor dan banjir? Mengapa semakin banyak sarjana perikanan dan peternakan, tetapi kondisi asupan gizi masyarakat dari dua sumber komoditi itu masih rendah? Mengapa semakin banyak dokter semakin banyak pula derajat kesehatan masyarakat yang di bawah standar termasuk bayi yang kurang gizi? Mengapa semakin banyak sarjana hukum semakin banyak pula warga yang melawan atau melanggar hukum? Mengapa semakin banyak sarjana ekonomi, kondisi ekonomi tidak semakin membaik? Mengapa semakin banyak sarjana ilmu politik, kondisi perpolitikan kental dengan perilaku anarkis termasuk makin tidak sederhananya perpolitikan nasional karena semakin banyaknya jumlah partai politik? Mengapa semakin banyak sarjana kepolisian semakin banyak fenomena penyuapan, pemerasan, maling kelas teri dan maling kelas kakap? Mengapa semakin banyak sarjana agama semakin banyak orang yang tidak bermoral, korupsi atau melanggar hukum? Mengapa semakin banyak sarjana keteknikan semakin banyak kondisi infrastruktur yang tidak semakin membaik? Mengapa semakin banyak sajana ilmu kependidikan, kondisi pendidikan kita masih kurang bermutu? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan isyu yang tidak mudah dijawab.

         Kalau hipotesis dalam bentuk pertanyaan di atas jawabannya ”benar”, ceteris paribus, maka apakah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Jawabannya bisa ditinjau dari berbagai perspektif. Yang pertama adalah dari sisi metodologi dimana analisisnya hanya dilakukan secara parsial, tidak simultan; sementara variabel lainnya dianggap konstan. Begitu pula ada intervening variabel yang tidak dianalisis. Dukungan teori bisa saja tidak ada. Yang kedua dilihat dari sisi pengertian proses pembangunan. Kita mengetahui bahwa ada beberapa pendekatan atau strategi pembangunan seperti pembangunan terpadu, pembangunan berkelanjutan, pembangunan secara holistik, pembangunan berbasis kebutuhan manusia, pembangunan yang direncanakan dari atas atau dari bawah, pembangunan berorientasi teknokratis dan partisipatif, dan pembangunan berbasis sumberdaya. Yang ketiga, pembangunan tidak mungkin hanya berorientasi pada monodisiplin, melainkan harus multidisiplin dan multidimensi. Yang keempat, dari tiga alasan tersebut maka tidak mungkin keberhasilan pembangunan hanya berkait dengan aspek jumlah dan mutu sumberdaya manusia saja. Memang faktor utama keberhasilan pembangunan adalah manusia pelakunya. Namun tanpa didukung unsur lainnya seperti sistem nilai kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, strategi pembangunan, finansial, teknologi, mutu proses manajemen pembangunan, infrastruktur, dan kesejahteraan pelakunya maka posisi manusia dalam pembangunan menjadi kurang efektif. Mengapa? Karena aspek-aspek pembangunan seperti diuraikan tadi begitu kompleksnya.

         Kalau dalam prakteknya, jawaban hipotesis itu sudah dengan menganalisis unsur-unsur keberhasilan pembangunan lainnya maka mungkin fakta adanya hubungan negatif variabel jumlah sarjana dengan variabel keberhasilan pembangunan sektoral bisa saja terjadi. Dalam hal ini kalau dikaitkan dengan unsur mutu sumberdaya manusia maka unsur-unsur yang berhubungan dengan keberhasilan pembangunan adalah variabel sistem pendidikan nasional. Diduga ada sesuatu yang keliru dalam sistem itu; apakah dalam hal visi, misi ataukah tujuan dan strategi pembangunan pendidikan. Kemudian dalam pelaksanaan program pendidikan di lapang kurang didukung oleh model pola pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa; mutu dosen; sistem pelaksanaan program yang efisien dan efektif; jumlah dan mutu fasilitas pendidikan dan penelitian; kesejahteraan dosen; dan suasana pembelajaran.

         Ketika pemerintah sudah menetapkan anggaran biaya pendidikan tahun 2009 sebesar 20 % dari APBN seperti diamanatkan dalam amandemen UUD ’45 maka departemen pendidikan nasional harus sudah mulai menyiapkan strategi pendidikan nasional, khususnya pendidikan tinggi berikut program-programnya yang membumi. Diperlukan adanya urutan prioritas pembangunan pendidikan tinggi seperti peningkatan mutu dan kesejahteraan dosen, program penelitian ilmu-ilmu dasar dan terapan, fasilitas pembelajaran, dan pengembangan kurikulum yang berorientasi pada kompetensi penguasaan ilmu dan soft-skills, pada pasar dan pengembangan keilmuan dan teknologi.Yang tidak kalah pentingnya adalah dalam hal manajemen programnya. Peluang terjadinya kebocoran anggaran bahkan korupsi benar-benar harus dicegah sehingga sebutan disclaimer yang sementara ini terjadi dapat dihilangkan. Untuk itu koordinasi pengembangan pendidikan tinggi menjadi sangat strategis.

 

      65 tahun lalu Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Ketika itu Indonesia menyatakan lepas dari penjajah dengan segala bentuknya. Darah, air mata dan nyawa para pahlawan tidak terkira untuk kemerdekaan. Dari segi de-jure dan hukum internasional Indonesia memang sudah merdeka dan sudah lepas dari cengkeraman penjajah Belanda dan Jepang. Namun  setelah 65 tahun merdeka, bangsa Indonesia patut merenungkan akan beberapa hal. Apakah benar kita sudah hidup semerdeka-merdekanya? Apakah bentuk penjajahan sudah benar-benar hilang dari bumi kita?

       Kalau belum dimana letak kesalahannya?Kita masih merasakan belum bebas dari penderitaan dalam bentuk lain. Yaitu masyarakat yang adil dan sejahtera. Masih banyak masalah yang dihadapi bangsa dan rakyat Indonesia. Kita belum terbebas dari rasa aman, derita kemiskinan, perlakuan hukum yang tidak adil, ketimpangan ekonomi, banyaknya  pengangguran, mahalnya biaya kesehatan dan pendidikan, dan banyak lagi. Masih banyak rakyat tergusur atas nama modernisasi bahkan cuma demi ketertiban dan kebersihan kota.

       Mengapa demikian ?Karena ada bentuk penjajah yang lain yaitu arogansi sebagian para pemimpin pemerintah pusat dan daerah, koruptor, manipulator bisnis, dan provokator sosial-politik. Masih banyak ”tor-tor” lainnya berupa penjarah kekuasaan, penjarah hutan, penjarah pertambangan, dan penjarah sumberdaya alam lainnya, penjajahan budaya modern termasuk narkoba, dsb. Ternyata jauh lebih sulit menghabisi penjajah domestik ketimbang terhadap penjajah asing. Yang paling nyata terlihat di depan hidung kita adalah penjajah domestik yang telah mampu menjadikan korupsi dan turunannya menjadi semacam budaya. Bagi sebagian orang  berbuat seperti itu dianggap biasa-biasa saja.

       Kondisi itu sudah  sangat begitu laten. Sudah sangat membahayakan. Saya khawatir sebagian rakyat Indonesia sudah tidak memiliki budaya malu untuk berbuat curang, kotor dan hina.Sementara itu sebagian politisi kebanyakan sudah begitu berorientasi pada kepentingan politik, golongan dan individu. Di sudut lain, kepentingan kedaerahan dan keserakahan mengeksploitasi sumberdaya alam sudah berada dalam ambang bahaya kelestarian hidup. Belum  ada tanda-tanda mereka memiliki kesadaran perlunya pembangunan berkelanjutan. Mereka  begitu bebasnya  telah merenggut arti kemuliaan dari suatu kemerdekaan. Karena itu  kita  berharap dengan ridha Allah, bangsa Indonesia mampu terus membangun simpati,  emphati dan cahaya semangat solidaritas terhadap sesama terutama terhadap masyarakat yang masih tertinggal.

       Ya Allah maafkanlah bangsa kami dan berikanlah petunjukMU ke jalan yang benar. Selamat merayakan hari kemerdekaan, bangsaku. The journey never end. DIRGAHAYU ! 

 

        Belakangan ini sorotan mata masyarakat makin mendelik ketika ada fatwa merokok itu haram yang diputuskan Pengurus Pusat Muhamadiah. Sebelumnya Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Padang Panjang, Sumatera Barat 23-26 Januari 2009 yang baru lalu melakukan hal sama Pasalnya merokok sebelumnya hanya dipandang sebagai kegiatan bersifat makruh namun kali ini tidak tanggung-tanggung jatuh pada fatwa haram. Intinya bahaya merokok lebih banyak mudharatnya ketimbang faedahnya.

         Siapa pun tahu bahaya merokok. Namun dalam kenyataannya terjadi paradoks. Di tiap bungkus rokok tercantum peringatan bahaya merokok. Pertanyaannya mengapa masih saja banyak yang merokok? Dan dari golongan mana? Diperkirakan kebanyakan perokok berasal dari strata miskin. Penelitian Bappenas tahun 1995 menunjukkan sebanyak sembilan persen dari pendapatan strata miskin untuk rokok (Tulus Abadi, Majalah Tarbawi Edisi 104, 17 Maret 2005). Bentuk paradoks lain tentang merokok adalah pendapatan negara dari cukai rokok yang diperkirakan per tahunnya mencapai angka 27 triliun rupiah. Sementara itu biaya kesehatan yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah dan masyarakat jumlahnya sebanyak tiga kali lipat dari nilai cukai rokok atau 81 triliun rupiah. Belum lagi kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan.

         Sebelum fatwa MUI dan PP Muhamadiah tersebut, Pemda DKI sejak 5 Februari 2006 lalu sudah memberlakukan larangan merokok di ruang fasilitas umum. Seperti tercantum dalam pasal 13 Perda ini, seseorang dilarang merokok di tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, tempat ibadah, angkutan umum, tempat belajar, serta tempat kegiatan anak. Konsekuensinya, diperlukan fasilitas khusus untuk para perokok supaya tidak mengganggu orang lain. Larangan merokok secara efektif paling lambat dilaksanakan setahun kemudian. Kalau seseorang diketahui sedang merokok ditempat terlarang akan didenda maksimum 50 juta rupiah atau masuk bui selama maksimum enam bulan. Tetapi apa yang terjadi di lapangan? Hangat-hangat “anunya” ayam. Tindakan tegas terhadap perokok yang melanggar aturan ternyata sepi-sepi saja.

         Beragam reaksi pada fatwa itu bermunculan. Ada yang belum tahu dan ada juga yang sudah. Ada yang pro dan ada yang kontra.Yang paling menentang tentunya perokok berat. Larangan itu dianggap tidak realistis. Terlebih lagi itu mengurangi kebebasan atau hak asasi manusia. Bahkan di sela-sela yang kontra ada beberapa ulama pondok pesantren yang tidak mengamini fatwa MUI tersebut. Ketika diwawancarai pun dengan mencolok begitu santainya ulama bersangkutan sambil menghisap rokok. Katanya, larangan itu tidak jelas dasar fikihnya. Selain itu ada ulama yang bilang larangan itu sangat merugikan para pekerja pabrik dan produk rokok rumahan. Pasalnya kalau mereka menganggur pasti akan timbul pengangguran dan kemiskinan baru. Kalau kemiskinan merajalela maka itu sama saja membiarkan mereka dekat dengan kekufuran.

         Sebaliknya yang pro akan bilang kalau tidak dilarang itu tidak adil katanya. Karena merokok itu tidak sehat maka yang tidak merokok terkena akibatnya dari ulah si perokok. Mengganggu hak asasi untuk hidup sehat. Jadi perokok yang mengganggu kesehatan orang lain itu memang perlu dilarang, tambahan himbauan non-perokok. Agar efektif, yang perlu dilakukan adalah sosialisasi dan berlanjut dengan internalisasi intensif. Bukan saja tentang fatwa dan atau peraturannya, tetapi juga tentang bahaya merokok. Nah sasaran pertama sebaiknya di dalam keluarga sendiri, para pejabat dan tokoh masyarakat, di tempat kerja dan petugas ketertiban. Keteladanan orangtua, para guru dan dosen, dan pimpinan unit sangatlah penting.

(diadaptasi dari artikel Blog Rona Wajah 28 Januari 2009).

 

       Beberapa pemerintah daerah seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Surabaya telah mengeluarkan peraturan daerah tentang larangan mengemis. Tidak saja kepada sang pengemis yang akan dikenai hukuman tetapi juga kepada pemberinya. Selama ini pandangan sebagian masyarakat tentang pengemis tertuju pada stigma negatif yakni pengemis sama saja dengan pemalas; pengemis mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan; pengemis sebagai gambaran wajah rendahnya martabat suatu bangsa; dan pengemis merefleksikan tidak mampunya pemerintah memberdayakan mereka seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Itu dilihat dari kaca mata kebutuhan material.

        Namun ada lagi tipe pengemis yang berbasis pada kebutuhan status sosial seperti pengemis cinta dan pengemis jabatan. Keduanya sama konyolnya. Bukankah cinta itu merupakan titik keseimbangan pertemuan antara suplai dan permintaan akan perhatian, pengertian, dan tanggung jawab pelakunya? Termasuk di dalamnya ada proses mengetahui siapa diri masing-masing. Biarkanlah cinta itu tumbuh dengan sendirinya secara alami. Tidak perlu merengek dan mengemis pada pasangannya sambil berujar; “aku tak bisa hidup tanpamu”……gombal..

       Begitu pula dengan mengemis jabatan. Kan seharusnya sudah bisa dipahami bahwa jabatan itu sebenarnya amanah. Jadi menurut agama (islam), jangan cari-cari jabatan apalagi kalau meminta dengan ibanya pada orang lain. Bukankah jabatan itu datang dengan sendirinya ketika kita punya kompetensi (pengetahuan, sikap, kepribadian, dan ketrampilan) dan kepercayaan tertentu?. So mengapa harus mengemis dengan mengorbankan kemartabatan diri dan keluarga? Nah sebaliknya ketika jabatan atau amanah itu diberikan seseorang maka kita wajib menegakkannya.

         Uraian tentang pengemis berikut dibatasi pada aspek kebutuhan materi. Pemberdayaan pengemis akan percuma saja kalau tidak diawali dengan identifikasi akar permasalahannya, perilakunya, dan potensinya. Tidak bisa dipungkiri unsur penyebab utama adanya pengemis adalah kemiskinan. Kemiskinan timbul bisa disebabkan oleh beragam faktor bergantung pada tipenya; kemiskinan struktural, natural, kultural, dan mental. Kemiskinan struktural karena kekeliruan suatu kebijakan pemerintah yang cenderung tidak memihak pada kebutuhan dan kepentingan rakyat. Akibatnya terjadi ketimpangan dalam berusaha dan pendapatan. Akibat lainnya dari kebijakan yang menyimpang dicirikan oleh keterbatasan penguasaan aset produksi, rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan, lapangan kerja kurang, dan pendapatan masyarakat yang sangat rendah.

         Sementara itu kemiskinan natural disebabkan oleh miskinnya sumberdaya alam. Masyarakat tidak mampu mengolah lahannya karena memang unsur ekosistemnnya tidak mendukung; sementara di bidang ekonomi lain pun di daerah itu tidak berkembang. Sedangkan kemiskinan kultural berangkat dari persepsi, sistem nilai, dan perilaku sosial yang kurang mendukung perlunya pembangunan manusia yang bersinambung. Pandangan tentang tabu, rendahnya kepercayaan, dan tingginya resistensi akan modernisasi misalnya bisa menghambat masyarakat untuk maju. Hal ini secara gradual bisa menjadi cikal bakal timbulnya kemiskinan. Berbeda dengan kemiskinan materiil, tipe kemiskinan mental lebih didasarkan pada rendahnya motivasi atau spirit seseorang. Isu kemiskinan tipe seperti ini berangkat dari rendahnya mental masyarakat untuk maju. Ciri-cirinya adalah sifat malas, kurangnya semangat kemandirian, kurang percaya diri, hidupnya terlalu mengandalkan pada orang lain, dan kurang bertanggung jawab.

         Kalau uraian tentang kemiskinan di atas dikaitkan dengan perilaku mengemis maka secara lebih spesifik bisa diuraikan unsur-unsur penyebabnya. Pertama, mengemis karena tidak berdaya sama sekali dalam segi materi, karena cacat fisik, tidak berpendidikan, tidak punya rumah tetap atau gelandangan. Kedua, mengemis seperti sudah menjadi profesinya. Walau sudah memiliki aset produksi atau simpanan bahkan rumah dan tanah dari hasil mengemis tetapi mengemis tetap berlanjut. Jadi alasan mengemis karena tidak memiliki aset atau ketidakberdayaan ekonomi, untuk tipe pengemis ini tidak berlaku lagi. Ketiga, mengemis musiman, misalnya menjelang dan saat bulan ramadhan, hari idul fitri, dan tahun baru. Biasanya mereka kembali ke tempat asal setelah mengumpulkan uang sejumlah tertentu. Namun tidak tertutup terjadinya perubahan status menjadi pengemis permanen.

        Pertanyaannya apakah dengan peraturan daerah saja permasalahan pengemis akan serta merta bisa terselesaikan. Tidak juga. Semuanya harus dikembalikan kepada akar persoalannya yakni kemiskinan. Karena itu diperlukan pendekatan Kebijakan Pemerintah (pusat dan daerah) jangka panjang; kebijakan pemerintah dalam bentuk pro-growth, pro-poor, dan pro-employment perlu diwujudkan secara nyata dan taatasas. Untuk itu diperlukan pembangunan sosial ekonomi dengan prioritas khalayak tertinggal, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan gratis, penyediaan akses modal usaha dan pemasaran, dan investasi serta pembangunan infrastruktur. Pendekatan ini sekaligus untuk mengurangi jumlah pengemis. Pendekatan Peranserta Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat dalam menghindari kaum tertinggal untuk tidak menjadi pengemis juga perlu ditingkatkan seperti memberikan pelatihan praktis, penyuluhan, dan pemberian dana bergulir.

 

        Dengan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober ini, sengaja saya munculkan suatu pertanyaan yang tidak jarang diungkapkan khalayak luas yakni tentang “keengganan” kaum pemuda bekerja di sektor pertanian. Khususnya seperti yang terjadi di Pulau Jawa. Apakah benar seperti itu? Kalau tak tertarik maka faktor-faktor apa saja penyebabnya? Apakah karena push factor (pendorong) seperti menyempitnya luas sumberdaya lahan pertanian perkapita? Atau karena pull factor (faktor penarik) seperti bekerja di sektor non-pertanian lebih menjanjikan atau memiliki insentif ekonomi yang lebih tinggi ketimbang bekerja di sektor pertanian. Ataukah terkait dengan sistem nilai di kalangan pemuda bahwa bekerja di sektor non-pertanian lebih bergengsi? Data-data berikut mencoba menjawab sinyalemen keengganan pemuda di atas.

       Pada tahun 1982, pekerjaan sektor pertanian didominasi oleh pekerja yang berusia di usia 31-65 tahun yakni mencapai 62%. Sementara pekerja yang berusia di bawah 30 tahun mencapai sekitar 12 juta orang atau 38 persen dari total jumlah pekerja sektor pertanian. Dua dekade kemudian (2003), komposisinya berubah, yaitu jumlah pekerja di sektor pertanian yang berumur di bawah 30 tahun (kaum pemuda) semakin menurun menjadi sekitar 11 juta orang atau 27% dari total pekerja di sektor ini sedangkan pekerja di atas usia ini mencapai 73%. Sementara itu pemuda yang bekerja di sektor nonpertanian telah mengalami peningkatan. Pemuda yang bekerja di sektor perdagangan telah meningkat dari 2,859 juta orang di tahun 1982 menjadi 4,735 juta orang di tahun 2003. Begitu juga di sektor perdagangan dan jasa; masing-masing pemuda yang bekerja di sector perdagangan meningkat dari 2,807 juta orang menjadi 4,876 juta orang di tahun 2003, dan yang di sektor jasa menurun relatif kecil dari 2,719 juta di tahun 1982 menjadi 2,447 juta orang di tahun 2003.(Mohamad Maulana, Sudi Mardianto dan A. Husni Malian ; Artikel – Pemikiran Mubyarto – Juli 2007; Jurnal Ekonomi Rakyat).

        Data di atas menunjukkan selama dua dekade, secara abosolut dan relatif, jumlah pemuda yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan relatif tajam. Sementara mereka yang tergolong usia di atas kelompok pemuda meningkat. Di sisi lain pemuda yang bekerja di sektor nonpertanian meningkat dari waktu ke waktu. Faktor pendorong utama menurunnya jumlah pemuda yang bekerja di sektor pertanian adalah luas asset lahan pertanian yang sempit. Diperkirakan luas lahan pertanian rata-rata per keluarga petani hanya 0,35 hektar saja. Penurunan luas pemilikan dan penguasaan lahan selain disebabkan oleh faktor pertambahan penduduk juga karena adanya konversi lahan pertanian ke nonpertanian. Konversi lahan sawah di Jawa periode 1981-1999 mencapai seluas 483.831 ha, dan pada periode 1999-2002 seluas 107.482 ha. Sementara jumlah keluarga petani yang sama sekali keluar dari sektor pertanian relatif sangat lambat. Dengan demikian produktifitas pertanian perpetani semakin menurun. Karena itulah telah terjadi transformasi struktural tenaga kerja pertanian. Diperkirakan kini sekitar 50% sumber pendapatan keluarga petani berasal dari sektor nonpertanian. Diperkirakan kondisi seperti ini tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun 2009.

       Sementara itu sebagai faktor penarik mengapa kaum pemuda lebih banyak bekerja di sektor nonpertanian adalah pengaruh posisi Pulau Jawa sebagai pusatnya pembangunan. Tersedianya infrastruktur yang hampir merata di berbagai propinsi di Jawa mendorong berkembangnya sektor-sektor industri, perdagangan, dan jasa. Disamping karena pemilikan luas lahan pertanian yang sempit, tumbuhnya sektor-sektor nonpertanian itu telah membuat daya tarik tersendiri bagi para pemuda. Semacam ada gula ada semut. Hal demikian juga dicerminkan terjadinya urbanisasi. Selama 39 tahun, urbanisasi di Jawa meningkat 33,1 persen dari 15,6 persen (survei penduduk 1961) menjadi 48,7 persen (survei penduduk; 2000) dengan tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 3,5 persen. Urbanisasi di Jawa bakal semakin menjadi-jadi ketika dibangunnya tol Jakarta-Surabaya (rencana), PLTN Muria, jembatan Suramadu, jembatan Selat Sunda (rencana), dan megapolitan Jabodetabek.

        Dari data-data di atas, timbul pertanyaan apakah tepat dikatakan para pemuda enggan atau tidak berminat bekerja di sektor pertanian?. Sebenarnya bukan seperti itu. Namun karena kurangnya pilihan lain yang lebih terbuka di sektor ini bagi mereka. Saya yakin mereka tidak bekerja di sektor pertanian bukanlah merupakan pilihan pertimbangan satu-satunya. Selain itu dengan semakin tingginya tingkat pendidikan mereka maka semakin kritis dan semangatnya untuk memilih mana bidang pekerjaan yang dianggap rasional.

       Kalau saja akses dan investasi di sektor pertanian,lebih spesifik lagi di sektor agribisnis, yang semakin luas plus insentif ekonomi yang bersaing maka para pemuda pun siap untuk bekerja di sektor tersebut. Apalagi dengan kondisi pengangguran yang cukup besar selama ini yakni 9,38 juta orang pada Agustus 2008. Tidak ada alasan mereka mau berdiam diri menganggur kalau kesempatan kerja di sektor pertanian terbuka. Karena itulah ada baiknya dibuat dan dikembangkan kebijakan pelatihan bisnis, pendanaan (kredit modal), teknologi, dan pasar bagi para pemuda yang akan berusaha dalam pengembangan produk sektor pertanian bernilai ekonomi tinggi walau dengan luasan lahan relatif marjinal.

Laman Berikutnya »