Dalam beberapa artikel terdahulu pada blog ini, saya mengungkapkan adanya indikasi yang menunjukkan perusahaan-perusahaan nasional kalah bersaing dengan perusahaan di luar negeri paling tidak di Asean. Selain itu juga kalah dalam hal produktifitas kerja dan kemudahan berbisnis. Katakanlah semua perusahaan nasional menggunakan teknologi dan rumusan strategi bisnis yang cenderung sama dengan rekan-rekannya di Asean. Lalu apa pasalnya sampai kalah bersaing dan produktifitas kerjanya rendah? Mungkinkah ada hubungannya dengan penerapan model good corporate governance (GCG) atau tata kelola perusahaan (TKP) dan mutu sumberdaya manusia (SDM) yang berbeda? Diinformasikan oleh Published Survey of Views of Institutional Investors in Singapore (2002), Indonesia tergolong worst performer dalam menerapkan prinsip-prinsip TKP yang baik. Begitu pula Asian Corporate Governance Association mengungkapkan Indonesia selama tahun 2000-2004 berada dalam posisi terendah di antara negara-negara Asia-Pasifik dalam hal menerapkan TKP yang efektif.
Menurut Wikipedia, corporate governance atau Tata Kelola Perusahaan (TKP) adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.
TKP adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menuntuk perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan. Dengan demikian kalau semua pelaku dan hubungan antarkomponen TKP berproses dan berhasil dengan baik maka itu disebut sebagai TKP yang baik atau good corporate governance (GCG).
Prinsip-prinsip dalam melaksanakan TKP yang baik meliputi:
(1) keadilan; antara lain adanya perlindungan dan perlakuan sama kepada para pemegang saham minoritas dan juga asing. Kemudian melarang untuk pembagian pihak sendiri dan kecurangan insider trading, dan sistem remunerasi yang adil ;
(2) transparansi; antara lain pengungkapan informasi yang benar dan tepat tentang kondisi perusahaan secara terbuka ke semua pemangku kepentingan agar mereka tahu pasti apa yang telah dan bisa terjadi. Diperlukan sistem audit yang terbuka, sistem informasi manajemen, mengembangkan teknologi informasi, dan pelaporan tahunan perusahaan bermutu yang memuat berbagai informasi yang diperlukan;
(3) akuntabilitas; antara lain ada pengawasan yang efektif terhadap manajemen perusahaan yang merupakan pertanggungjawaban kepada perusahaan dan pemegang saham. Diperlukan keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, komisaris, dan direksi. Ada pelaporan keuangan dengan cara dan waktu yang tepat, pertanggung-jawaban dari komisaris dan direksi, penangan konflik, dan audit efektif.;
(4) tanggung jawab yakni yang mencerminkan adanya kepatuhan perusahaan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku, penegakkan etika dan lingkungan bisnis, kedisiplinan, kesadaran dan keterlibatan sosial. Dan;
(5) etika dan budaya kerja; sebagai landasan moral dan nilai-nilai integritas yang mengatur komisaris dan direksi serta pihak karyawan (manajemen dan non-manajemen). Prinsip-prinsip TKP diterjemahkan ke dalam perilaku kerja karyawan perusahaan.
Dalam prakteknya, keberhasilan penerapan TKP tidaklah semudah memahami batasan atau konsepnya. Sebaik-baik prinsip-prinsip TKP dan peraturan bukanlah jaminan tidak akan timbul penyimpangan kalau tanpa adanya integritas termasuk moralitas para pelakunya. Tidak jarang terjadi fenomena kesalahpahaman, kekurang-taatasasan, dan konflik peran dan fungsi pengambilan keputusan diantara para pengelola perusahaan dan bahkan manipulasi keuangan oleh pihak direksi dan manajer. Kalau sudah seperti itu keberhasilan TKP sangat bergantung pada integritas dari para pengelola perusahaan bersangkutan.
Dengan kata lain hal itu sangat berkait dengan mutu SDM karyawan (manajemen dan non-manajemen) dan dewan direksinya. Disinilah etika dan budaya kerja serta prinsip-prinsip kerja profesional memegang peran penting dalam menerapkan TKP yang efektif. Untuk itu disamping upaya mengembangkan sistem pengendalian, pengkoordinasian, dan pengarahan maka para direksi dan karyawan seharusnya antara lain berperilaku jujur, kerjasama sesama rekan kerja yang produktif, selalu mengembangkan diri, bertanggung jawab, tidak merugikan pemegang saham, menjaga rahasia perusahaan, dan menegakkan peraturan dan prinsip-prinsip kerja.
Desember 25, 2008 at 1:49 am
Apakah lemahnya daya saing bisnis kita berarti ada yang salah dalam sistem dan prinsip-prinsip TKP atau unsur dominannya pada sumberdaya manusianya? Atau fungsi pelayanan dari birokrasi pemerintah terhadap dunia bisnis yang tidak optimum?
Desember 25, 2008 at 2:43 am
Pak apakah di Indonesia sudah ada semacam kode etik tata kelola perusaan yang baik? Kalau sudah ada seberapa jauh manfaatnya bagi pengembangan bisnis di Indonesia?Terimakasih
Desember 26, 2008 at 2:36 pm
ada bung zulkand…..yang disebut Komite Nasional Corporate Governance……yang dibentuk menko ekuin….dengan tiga aras kebijakan nasional, aras legal framework, dan aras korporasi….hasilnya saya belum tahu……
Desember 26, 2008 at 2:41 pm
ada bung zulkand…….disebut Komite Nasional Corporate Governance….yang dibangun oleh menko ekuin…..dengan tiga aras yakni aras kebijakan nasional, aras legal framework, dan aras korporasi…..saya belum tahu kinerjanya……
Desember 25, 2008 at 2:08 pm
Maraknya fenomena korupsi mencirikan masih jauhnya suatu organisasi menerapkan prinsip-prinsip gcg yang baik. Sependapat akhirnya sebagai unsur penyebab keberhasilan suatu gcg adalah manusia pelakunya.
Desember 26, 2008 at 2:31 pm
ya mbak avita……yang dimaksud sdm disini tidak saja karyawan non-manajemen tetapi juga manajemen dan direksi……
Desember 26, 2008 at 9:52 am
Sekedar saharing pendapat prof…..mungkin terminologis bersaing dalam bekerja perlu kita rubah, karena kesannya seperti hukum rimba, hukum yang berlaku di hutan bagi para hewan, yang kuat itulah yang menang. Padahal kita adalah manusia…
Terminologis bersaing itu menurut saya muncuk dari kaum kapitalis, sehingga orang akan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Saya ingat salah satu buku yang saya baca “Quantum-ikhlas” disitu dinyatakan bahwa kata “bersaing” artinya kita harus “berperang”. Harus menang. Artinya pula, di dalam perang sudah pasti akan ada yang menang dan ada yang kalah. Dengan demikian yang menjadi pemenang hanya satu pihak, sementara yang lain kalah. Mengapa dengan sesama saudara (*manusia*) kita harus berperang… Mengapa kata bersaing tersebut tidak diganti saja dengan kata “bekerja sama”.
Dengan demikian slogan untuk meningkatkan produkstivitas tidak lagi untuk bersaing didunia yang kompetetitif, dirubah menjadi “bekerja sama” saling membantu untuk menciptakan dunia yang kooperatif, di mana dalam kerjasama ini dibutuhkan adanya kemampuan-kemampuan yang produktif dan kreatif serta inovatif, dalam rangka membangun dunia yang kooporatif.
Desember 26, 2008 at 10:57 am
betul mas adi….coba lihat tulisan saya disini……. walaupun ada juga yang disebut dengan persaingan sehat……..
Desember 26, 2008 at 6:00 pm
[…] Artikel asli tulisan ini dan ulasan tentang Manajemen Sumber Daya manusia lainnya dapat diakses melalui: SUMBERDAYA MANUSIA DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE […]
Desember 26, 2008 at 7:56 pm
ok bung avis