Pengangguran


 

       Menjelang lebaran tiba mobilitas penduduk yang pulang mudik meningkat. Tahun ini saja diperkirakan jumlahnya mencapai sekitar 22 juta jiwa. Setelah usai lebaran jumlah yang kembali ke tempat kediamannya di kota cenderung bertambah. Tambahan itulah sebagai fenomena urbanisasi. Jumlahnya belum ada yang bisa memastikan. Tetapi masalah yang lebih penting perlu diatasi adalah mengapa urbanisasi selalu terjadi dari waktu ke waktu. Walau sudah ada peraturan daerah, misalnya, tetapi kenyataannya tidak mudah dicegah atau bahkan dilarang. Mereka menganggap setiap warga negara punya hak untuk tinggal dimanapun di seluruh wilayah nusantara.

      Urbanisasi adalah fenomena migrasi yakni perpindahan penduduk dari daerah perdesaan ke perkotaan. Tujuan utamanya untuk tinggal menetap di kota. Mereka memiliki harapan bahwa mutu hidup di perkotaan bakal lebih tinggi ketimbang di tempat asalnya di desa. Fenomena ini sudah menjadi hal rutin di sebagian besar negara-negara sedang berkembang dan menjadi masalah yang pelik. Penyebab pokoknya secara makro nasional adalah terjadinya disparitas atau ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan. Termasuk di dalamnya persebaran penduduk yang tidak merata. Sering disebut sebagai pembangunan yang bias urban.

      Ada gula ada semut. Semut akan berbondong-bondong ke arah asal gula yang manis itu. Begitu juga dengan perilaku penduduk. Mereka akan mendatangi sumber penghidupan baru yang lebih menjanjikan. Mengapa seperti itu? Dalam prakteknya, ada dua faktor utama terjadinya urbanisasi yakni faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor penarik antara lain bahwa di perkotaan (1) ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap; (2) peluang melanjutkan pendidikan yang lebih besar; dan (3) jenis lapangan kerja lebih banyak dan bervariasi. Sementara faktor pendorong menunjukkan di perdesaan tampak rendahnya tingkat pertumbuhan pembangunan di perdesaan yang dicirikan antara lain (1) lapangan kerja yang terbatas; (2) kemiskinan; (3) keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan (4) keterbatasan lahan pertanian perpenduduk terutama di pula Jawa.

       Memang urbanisasi pasti mendatangkan masalah. Tiap penduduk urban berebutan untuk mendapatkan lapangan kerja, layanan fasilitas umum, perumahan, air bersih dan listrik, ketersediaan pangan, dsb. Belum lagi timbulnya kemacetan lalulintas dan tindakan kriminalitas serta banyaknya pengemis musiman ataupun pengemis tetap. Karena tidak mudah diatasi maka apakah yang terpenting sebaiknya memerkecil dampak urbanisasi lewat mengoptimumkan penduduk sebagai potensi pembangunan. Atau idealnya melakukan pembangunan di tempat asalnya yakni perdesaan. Kedua pendekatan itu seharusnya bisa dilakukan secara paralel.

       Pendatang memang bisa menimbulkan masalah yang semakin kompleks di perkotaan. Mengatasinya sangatlah tidak mudah. Jadi yang bisa dilakukan adalah memerkecil masalah akibat kehadiran mereka. Pelatihan-pelatihan yang berkait dengan ketrampilan usaha dan kerja, penyuluan tentang kedisiplinan social, penyuluhan lingkungan hidup, pemberian modal usaha, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat memerkecil masalah sosial ekonomi yang ada.

     Sementara itu di daerah perdesaan perlu dikembangkan lokalita-lokalita pertumbuhan. Fungsinya sebagai penyangga pusat pertumbuhan. Intinya bagaimana daerah perdesaan lambat laun memiliki daya tarik tersendiri bagi penduduknya untuk tetap betah tinggal di desa. Untuk itu penyediaan sarana dan prasarana pembangunan menjadi syarat utama. Selain itu diperlukan pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Untuk mengembangkan usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja maka sesuai dengan karakteristik SDM dan sumberdaya alamnya perlu dikembangkan produk-produk perdesaan (pertanian, agroindustri, dan nonpertanian) dengan dukungan pelatihan produksi dan pemasaran, fasilitas teknologi, kredit usaha, dan pasar. Dengan demikian secara gradual pertumbuhan ekonomi perdesaan yang berbasis pemerataan akan semakin tinggi dan sekaligus akan mencerminkan semakin kecilnya jurang perbedaan kehidupan perkotaan dan perdesaan. Diharapkan pada gilirannya, “Sang semut cukup mencari gula di lingkungannya sendiri”.

            Ketika kampanye pemilu legislatif dan presiden semakin dekat saja maka ada beberapa pertanyaan yang dititipkan kepada para caleg untuk dikaji. Yakni kumpulan proposisi tentang bangsa Indonesia : bagaimana dengan kekayaan alam? No, yang ada semakin parahnya kerusakan lingkungan. Kekayaan SDM? No, yang ada cuma banyaknya jumlah penduduk, bukan mutu kesehatan dan pendidikan yang tinggi. Lapangan kerja? No, yang ada tambahnya pengangguran dan kemiskinan. Kekayaan teknologi? No, yang ada semakin ‘terlenanya’ kita sebagai konsumen dan bukan sebagai produsen. Sangat terbatasnya dana penelitian. Kekayaan martabat? No, yang ada  belum tuntasnya moral bernama korupsi, beralihnya beberapa aset nasional ke pihak asing, miskinnya solidaritas dan merajalelanya konflik sosial. Kekayaan negarawan? No juga, yang tampak lebih menonjolnya mereka yang berperilaku pada kepentingan-golongan dibanding memikirkan untuk kepentingan bangsa. Antarelit politik senangnya nyerang menyerang jauh dari kesantunan.           

            Lalu apanya dong yang masih bukan NO atau yang tersisa? Ya, cuma satu yakni di balik tumpukan kesedihan diharapkan masih ada spirit untuk perubahan….bangkitnya bangsa  dari keterpurukan. Lalu apa artinya untuk bangsa ke depan? Ya walau seolah kita harus melangkah, khususnya karena pengaruh negatif krisis ekonomi global,…mulai dari awal lagi, tetapi tak apa, terpenting masih ada spirit untuk maju. Pertanyaannya, masihkah ada harapan dari mereka para anggota legislatif dan presiden terpilih nanti? Untuk berbuat maksimum bagi bangsa tercinta ini? Insya Allah tidak NO alias YES.

 

Rupanya fenomena pertambahan pengangguran dan kemiskinan lebih mudah terjadi ketimbang dicegah apalagi diturunkan jumlahnya. Kepekaan atau elastisitasnya terhadap pertumbuhan ekonomi relatif tinggi. Pemerintah memperkirakan pada tahun ini, akibat krisis ekonomi global, jumlah tambahan pengangguran atau pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 200 ribu orang. PHK ini dipengaruhi oleh menurunnya perumbuhan ekonomi dari prakiraan sebesar 5.5% menjadi 4.5% saja. Pelambatan pertumbuhan ekonomi ini karena pertumbuhan ekspor yang juga menurun. Semula ekspor diproyeksikan tumbuh 5%  namun kini hanya diprakirakan mencapai 2.5%. Akibatnya produktifitas nasional pun menurun. Akibat turunannya apabila prakiraan proyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 5.5% jumlah penduduk miskin akan mencapai 28 juta atau 12,68% dari total penduduk. Namun kalau hanya 4.5% disamping timbulnya pengangguran baru maka juga diikuti dengan meningkatnya penduduk miskin menjadi 30,24 juta jiwa atau 13,34% dari total penduduk.

 

Setiap kita pasti sepakat, krisis ekonomi global tidak bisa dicegah apalagi dikendalikan hanya oleh satu bangsa saja. Karena itu pasti akan berdampak pada kesehatan ekonomi nasional. Yang hanya bisa dilakukan adalah meminimumkan dampak negatif tersebut. Sekaligus juga bangsa Indonesia khususnya pemerintah harus mulai berpikir ulang tentang makna reformasi ekonomi. Kemiskinan dan pengangguran jangan ditempatkan sebagai turunan dan sisa dari target pertumbuhan ekonomi. Dan ini dicerminkan dengan pendekatan tambal sulam. Dengan kata lain arusutama (mainstream) para perencana pembangunan harus propopulis ketimbang  berorientasi mutlak pada propasar.

 

Padahal sejak republik ini berdiri, penanggulangan pengangguran dan kemiskinan bukanlah masalah yang ditempatkan sebagai sisa dari suatu program atau  disepelekan. Jangan mengatasi pengangguran dan kemiskinan itu dipandang sebagai upaya kalau ada masalah baru diatasi. Dan inilah sebagai faktor utama mengapa pengangguran dan kemiskinan sulit dicegah. Hal ini terjadi karena bermula dari mashab pemikiran para perencana pembangunan yang terlalu berorientasi pada propasar semata. Ketika pertumbuhan ekonomi terlalu mengandalkan pada industri-industri atau perusahaan besar saja maka lambat laun usaha ekonomi rakyat akan tergilas. Sebaliknya ketika terjadi krisis global maka runtuhnya produktifitas raksasa-raksasa tersebut akan berakibat pada penderitaan rakyat. Ketika itu barulah pemerintah menengok pentingnya pertumbuhan ekonomi usaha kecil dan menengah.

 

Sebenarnya pemerintah yang sekarang sudah punya kebijakan triple track strategy yakni progrowth, propoor, dan proemployment. Namun pertanyaannya apakah dalam operasionalnya sudah mencerminkan sesuai dengan kebijakan tersebut. Belum tentu sudah menyeluruh. Masih belum secara terbuka diutarakan bagaimana kebijakan triple track strategy itu diterjemahkan dalam kebijakan makro yang komprehensif antarsektor. Misalnya apa dan bagaimana pembangunan pertanian kaitannya dengan pembangunan sektor industri, perdagangan, ketenagakerjaan, pembangunan daerah, infrasruktur, dsb. Begitu pula bagaimana pembangunan di sektor nonpertanian  kaitannya dengan pembangunan sektor-sektor lainnya. Kemudian instansi mana saja sebagai unsur pendukung utama untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan itu?. Kalau belum ada yang komprehensif dan holistik maka pendekatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran tidak mudah diatasi.  

           

Yang jelas masyarakat bakal semakin lelah saja kalau masalah pengangguran dan kemiskinan terabaikan. Secara ekonomi, daya beli mereka akan melemah dalam memenuhi kebutuhan hidup layak minimumnya. Sementara secara psikologis mereka akan menderita mental yang tidak mudah terobati.  Karena itu pemerintah perlu mengoptimumkan sumberdaya yang ada sekaligus mencari sumber-sumber ekonomi lainnya yang potensial. Program-program stimulus ekonomi plus pengembangan infrastruktur ekonomi sebaiknya diarahkan pada sektor padat karya. Termasuk bagaimana sektor usaha kecil dan menengah (sektor-sektor padat karya) seperti  pertanian dan industri haruslah  menjadi prioritas utama pembangunan jangka panjang.

« Laman Sebelumnya