Kemiskinan


 

        Akibat perubahan iklim yang sedang mengglobal tidak main-main. Banyak bahaya dari system lingkungan yang terjadi sebagai akibat perubahan iklim. Fenomena musibah angin kencang dan gelombang pasang bisa terjadi sewaktu-waktu tanpa ada indikasi sebelumnya. Terjadi perbedaan kondisi wilayah. Di wilayah yang satu bisa kekurangan air namun di wilayah lainnya terjadi banjir besar. Tentu saja hal demikian akan mengganggu produksi dan distribusi pangan. Begitu pula terjadi kebakaran hutan yang tak terkendali dapat menimbulkan gelombang asap yang mengganggu kesehatan manusia.

        Pengaruh perubahan iklim juga terjadi pada kondisi produktifitas kerja masyarakat. Kesehatan masyarakat terkena imbas dari kondisi kesehatan lingkungan. Bukan itu saja namun ada pengaruhnya juga terhadap pertambahan mereka yang tergolong miskin. Masalah yang timbul adalah ketika orang-orang miskin tidak memiliki kapasitas adaptif terhadap dampak buruk perubahan iklim. Dengan kata lain mereka sangat rentan pada perubahan iklim global sehingga jatuh pada jurang kemiskinan.

        Selain itu, pengaruh perubahan iklim ini terhadap jumlah penduduk yang semakin miskin dicirikan oleh produktifitas kerja yang rendah. Hal ini berkait dengan unsur-unsur gangguan kesehatan seperti sesak nafas, asma, dan gizi yang rendah. Misalnya ketika bersentuhan dengan udara yang lebih banyak karbondioksidanya, maka beragam kandungan lingkungan bisa memicu alergi, yaitu unsur yang membuat kulit gatal-gatal. Para akhli menemukan dengan semakin banyaknya karbondioksida, rerumputan menjadi menghasilkan lebih banyak serbuk. Dan bahkan memproduksi lebih banyak serbuk pemicu alergi, sehingga alergi musim gugur akan menjadi pukulan terbesar terhadap kesehatan manusia.

        Semakin tinggi derajat pengaruh perubahan iklim semakin tinggi pula kerentanan masyarakat miskin pada produktifitas kerja. Karena itu diperlukan jalan keluar agar efek perubahan iklim bisa diperkecil. Itu adalah tindakan represif. Namun yang jauh lebih penting adalah tindakan preventif. Dalam hal ini kearifan lokal di lingkungan masyarakat tertntu sangat dibutuhkan untuk mengembangkan program-program yang berorientasi pada alam bersih. Begitu juga penerapan strategi pembangunan berkelanjutan harus menjadi fokus perhatian para pemutus kebijakan dan pelaku pembangunan secara konsisten. Pada konteks pekerjaan dan produktifitas kerja dibutuhkan terujudnya strategi yang disebut “green jobs” (lapangan pekerjaan prolingkungan). Fungsinya sebagai kunci utama dalam mensolusikan masalah-masalah ketika menghadapi ancaman pemanasan dan perubahan iklim global.

 

         Mengapa semakin banyak sarjana (termasuk diploma) pertanian, produksi pertanian tanaman pangan tidak semakin tinggi? Mengapa semakin banyak sarjana kehutanan malah semakin banyak kebakaran hutan, pemalakan hasil hutan, longsor dan banjir? Mengapa semakin banyak sarjana perikanan dan peternakan, tetapi kondisi asupan gizi masyarakat dari dua sumber komoditi itu masih rendah? Mengapa semakin banyak dokter semakin banyak pula derajat kesehatan masyarakat yang di bawah standar termasuk bayi yang kurang gizi? Mengapa semakin banyak sarjana hukum semakin banyak pula warga yang melawan atau melanggar hukum? Mengapa semakin banyak sarjana ekonomi, kondisi ekonomi tidak semakin membaik? Mengapa semakin banyak sarjana ilmu politik, kondisi perpolitikan kental dengan perilaku anarkis termasuk makin tidak sederhananya perpolitikan nasional karena semakin banyaknya jumlah partai politik? Mengapa semakin banyak sarjana kepolisian semakin banyak fenomena penyuapan, pemerasan, maling kelas teri dan maling kelas kakap? Mengapa semakin banyak sarjana agama semakin banyak orang yang tidak bermoral, korupsi atau melanggar hukum? Mengapa semakin banyak sarjana keteknikan semakin banyak kondisi infrastruktur yang tidak semakin membaik? Mengapa semakin banyak sajana ilmu kependidikan, kondisi pendidikan kita masih kurang bermutu? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan isyu yang tidak mudah dijawab.

         Kalau hipotesis dalam bentuk pertanyaan di atas jawabannya ”benar”, ceteris paribus, maka apakah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Jawabannya bisa ditinjau dari berbagai perspektif. Yang pertama adalah dari sisi metodologi dimana analisisnya hanya dilakukan secara parsial, tidak simultan; sementara variabel lainnya dianggap konstan. Begitu pula ada intervening variabel yang tidak dianalisis. Dukungan teori bisa saja tidak ada. Yang kedua dilihat dari sisi pengertian proses pembangunan. Kita mengetahui bahwa ada beberapa pendekatan atau strategi pembangunan seperti pembangunan terpadu, pembangunan berkelanjutan, pembangunan secara holistik, pembangunan berbasis kebutuhan manusia, pembangunan yang direncanakan dari atas atau dari bawah, pembangunan berorientasi teknokratis dan partisipatif, dan pembangunan berbasis sumberdaya. Yang ketiga, pembangunan tidak mungkin hanya berorientasi pada monodisiplin, melainkan harus multidisiplin dan multidimensi. Yang keempat, dari tiga alasan tersebut maka tidak mungkin keberhasilan pembangunan hanya berkait dengan aspek jumlah dan mutu sumberdaya manusia saja. Memang faktor utama keberhasilan pembangunan adalah manusia pelakunya. Namun tanpa didukung unsur lainnya seperti sistem nilai kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, strategi pembangunan, finansial, teknologi, mutu proses manajemen pembangunan, infrastruktur, dan kesejahteraan pelakunya maka posisi manusia dalam pembangunan menjadi kurang efektif. Mengapa? Karena aspek-aspek pembangunan seperti diuraikan tadi begitu kompleksnya.

         Kalau dalam prakteknya, jawaban hipotesis itu sudah dengan menganalisis unsur-unsur keberhasilan pembangunan lainnya maka mungkin fakta adanya hubungan negatif variabel jumlah sarjana dengan variabel keberhasilan pembangunan sektoral bisa saja terjadi. Dalam hal ini kalau dikaitkan dengan unsur mutu sumberdaya manusia maka unsur-unsur yang berhubungan dengan keberhasilan pembangunan adalah variabel sistem pendidikan nasional. Diduga ada sesuatu yang keliru dalam sistem itu; apakah dalam hal visi, misi ataukah tujuan dan strategi pembangunan pendidikan. Kemudian dalam pelaksanaan program pendidikan di lapang kurang didukung oleh model pola pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa; mutu dosen; sistem pelaksanaan program yang efisien dan efektif; jumlah dan mutu fasilitas pendidikan dan penelitian; kesejahteraan dosen; dan suasana pembelajaran.

         Ketika pemerintah sudah menetapkan anggaran biaya pendidikan tahun 2009 sebesar 20 % dari APBN seperti diamanatkan dalam amandemen UUD ’45 maka departemen pendidikan nasional harus sudah mulai menyiapkan strategi pendidikan nasional, khususnya pendidikan tinggi berikut program-programnya yang membumi. Diperlukan adanya urutan prioritas pembangunan pendidikan tinggi seperti peningkatan mutu dan kesejahteraan dosen, program penelitian ilmu-ilmu dasar dan terapan, fasilitas pembelajaran, dan pengembangan kurikulum yang berorientasi pada kompetensi penguasaan ilmu dan soft-skills, pada pasar dan pengembangan keilmuan dan teknologi.Yang tidak kalah pentingnya adalah dalam hal manajemen programnya. Peluang terjadinya kebocoran anggaran bahkan korupsi benar-benar harus dicegah sehingga sebutan disclaimer yang sementara ini terjadi dapat dihilangkan. Untuk itu koordinasi pengembangan pendidikan tinggi menjadi sangat strategis.

          Hampir dalam setiap ungkapan tentang perilaku pengemis kepada seseorang yang dianggap mampu bilang “tolong pak/bu,saya lapar… sudah dua hari tak makan…”. Nah di sisi lain pasti kedengarannya sangat tidak masuk akal rasa lapar kok nikmat. Apalagi ada embel-embel rasa lapar karena tidak ada yang bisa dimakan alias tidak punya duit. Ya apa salahnya? Percaya tidak, rasa lapar itu justru akan mendatangkan nilai kebaikan bagi seseorang. Di bulan ramadhan misalnya, rasa lapar sebenarnya bukanlah suatu bentuk penderitaan. Lapar lewat shaum secara alami justru sebagai bagian dari proses pemulihan dari alat pencernaan yang hampir setahun lebih bekerja. Nah ketika waktu berbuka tiba, disitulah kenikmatan diraih disertai rasa bersyukur. Lebih dari itu ia mampu menumbuhkan   empati bagaimana rasanya menjadi orang miskin.

          Ketika rasa lapar terjadi pada orang yang mampu, dia dapat belajar dari kondisi kehidupan kaum papa. Bagi yang mampu, habis rasa lapar datanglah rasa kenyang. Namun bagi si miskin habis lapar datanglah lapar berikutnya. Si kaya seharusnya merasakan bagaimana perihnya perjuangan kaum miskin untuk bisa makan. Dia membayangkan si miskin akan melakukan apapun asalkan dia bisa hidup dengan jalan halal. Rasa lapar inilah makin membangunkan rasa dan jiwa dia untuk meningkatkan iman dan takwa. Dalam bentuk apa? Ya dalam wujud simpati dan empati untuk tidak bermegah-megah di lingkungan kaum papa. Malah berbagi rasa dengan memberi bantuan sedekah kepada kaum dhuafa untuk keluar dari kenestapaan.

         Bagi yang berlatar belakang  peneliti, dia akan mempelajari proses  terjadinya rasa lapar. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkannya mulai dari aspek ekonomi, biologis-fisiologis sampai ke faktor perilaku atau kebiasaan makan. Si peneliti secara kuantitatif akan mampu menganalisis dan memprakirakan misalnya dampak kenaikan BBM terhadap jumlah warga yang miskin. Dampak lumpur panas Lapindo terhadap kemiskinan. Semakin banyak yang miskin semakin banyak orang yang kelaparan. Kalau dikemas secara ilmiah, hasil analisis fenomena lapar itu bisa menjadi karya ilmiah bermutu. Lalu siapa tahu pula dia memperoleh penghargaan tinggi dari karyanya itu.  Itulah  nikmatnya menyelami rasa lapar.

          Sementara bagi si miskin, rasa lapar adalah suatu cobaan. Dia senantiasa berdoa untuk keluar dari rasa lapar karena kemiskinan. Dia bertasbih ketika perut melilit pertanda rasa lapar tiba. Dia bersabar dan berdoa…..bersabar dan berdoa serta terus berupaya. Banyak contoh  orang  yang awal hidupnya sering kelaparan lalu menjadi kaya.  Mereka berpendapat beban hidup tidak untuk ditangisi. Menurutnya justru harus dipandang sebagai unsur kekuatan. Dengan cara pandang seperti itu justru dia mampu melampauinya dengan sukses. Ada yang tadinya pemulung sekarang sukses sebagai pengolah (daur ulang) sampah plastik. Sementara lainnya, yang semula kuli kasar bangunan sekarang jadi pemborong sukses. Ada pula yang malang melintang sebagai supir “tembak” (tak menentu), sekarang malah menjadi penjual barang bagian-bagian mobil rongsokan yang sukses.

         Mereka yang dahulunya miskin dan kemudian sukses itu memang hidup dengan hati kuat, cinta akan kehidupan yang membara, dan spirit tinggi. Ya mereka tidak mau terjebak ke dalam beban hidup  rasa lapar berkepanjangan. Beban hidup diolah menjadi peluang hidup. Istilah kerennya "manajemen lapar". Menurutnya lebih baik mengenyam rasa lapar fisik ketimbang  lapar rohani: perasaan, semangat dan jiwa. Subhanallah.

       Saya percaya Anda, sekalipun kaya, pernah merasa lapar. So sentuhlah, rasakanlah dan resapilah rasa lapar secara maknawi. Maka Anda juga akan mampu memberikan sentuhan kebahagiaan  buat umat yang masih tertinggal. Sekurang-kurangnya buat Anda dan keluarga sendiri. Banyak jalan kearah itu. Menegakkan  zakat, infak, dan sedekah adalah bagian dari sentuhan itu.Selamat menikmati rasa lapar.

 

        Belakangan ini sorotan mata masyarakat makin mendelik ketika ada fatwa merokok itu haram yang diputuskan Pengurus Pusat Muhamadiah. Sebelumnya Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Padang Panjang, Sumatera Barat 23-26 Januari 2009 yang baru lalu melakukan hal sama Pasalnya merokok sebelumnya hanya dipandang sebagai kegiatan bersifat makruh namun kali ini tidak tanggung-tanggung jatuh pada fatwa haram. Intinya bahaya merokok lebih banyak mudharatnya ketimbang faedahnya.

         Siapa pun tahu bahaya merokok. Namun dalam kenyataannya terjadi paradoks. Di tiap bungkus rokok tercantum peringatan bahaya merokok. Pertanyaannya mengapa masih saja banyak yang merokok? Dan dari golongan mana? Diperkirakan kebanyakan perokok berasal dari strata miskin. Penelitian Bappenas tahun 1995 menunjukkan sebanyak sembilan persen dari pendapatan strata miskin untuk rokok (Tulus Abadi, Majalah Tarbawi Edisi 104, 17 Maret 2005). Bentuk paradoks lain tentang merokok adalah pendapatan negara dari cukai rokok yang diperkirakan per tahunnya mencapai angka 27 triliun rupiah. Sementara itu biaya kesehatan yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah dan masyarakat jumlahnya sebanyak tiga kali lipat dari nilai cukai rokok atau 81 triliun rupiah. Belum lagi kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan.

         Sebelum fatwa MUI dan PP Muhamadiah tersebut, Pemda DKI sejak 5 Februari 2006 lalu sudah memberlakukan larangan merokok di ruang fasilitas umum. Seperti tercantum dalam pasal 13 Perda ini, seseorang dilarang merokok di tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, tempat ibadah, angkutan umum, tempat belajar, serta tempat kegiatan anak. Konsekuensinya, diperlukan fasilitas khusus untuk para perokok supaya tidak mengganggu orang lain. Larangan merokok secara efektif paling lambat dilaksanakan setahun kemudian. Kalau seseorang diketahui sedang merokok ditempat terlarang akan didenda maksimum 50 juta rupiah atau masuk bui selama maksimum enam bulan. Tetapi apa yang terjadi di lapangan? Hangat-hangat “anunya” ayam. Tindakan tegas terhadap perokok yang melanggar aturan ternyata sepi-sepi saja.

         Beragam reaksi pada fatwa itu bermunculan. Ada yang belum tahu dan ada juga yang sudah. Ada yang pro dan ada yang kontra.Yang paling menentang tentunya perokok berat. Larangan itu dianggap tidak realistis. Terlebih lagi itu mengurangi kebebasan atau hak asasi manusia. Bahkan di sela-sela yang kontra ada beberapa ulama pondok pesantren yang tidak mengamini fatwa MUI tersebut. Ketika diwawancarai pun dengan mencolok begitu santainya ulama bersangkutan sambil menghisap rokok. Katanya, larangan itu tidak jelas dasar fikihnya. Selain itu ada ulama yang bilang larangan itu sangat merugikan para pekerja pabrik dan produk rokok rumahan. Pasalnya kalau mereka menganggur pasti akan timbul pengangguran dan kemiskinan baru. Kalau kemiskinan merajalela maka itu sama saja membiarkan mereka dekat dengan kekufuran.

         Sebaliknya yang pro akan bilang kalau tidak dilarang itu tidak adil katanya. Karena merokok itu tidak sehat maka yang tidak merokok terkena akibatnya dari ulah si perokok. Mengganggu hak asasi untuk hidup sehat. Jadi perokok yang mengganggu kesehatan orang lain itu memang perlu dilarang, tambahan himbauan non-perokok. Agar efektif, yang perlu dilakukan adalah sosialisasi dan berlanjut dengan internalisasi intensif. Bukan saja tentang fatwa dan atau peraturannya, tetapi juga tentang bahaya merokok. Nah sasaran pertama sebaiknya di dalam keluarga sendiri, para pejabat dan tokoh masyarakat, di tempat kerja dan petugas ketertiban. Keteladanan orangtua, para guru dan dosen, dan pimpinan unit sangatlah penting.

(diadaptasi dari artikel Blog Rona Wajah 28 Januari 2009).

 

       Beberapa pemerintah daerah seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Surabaya telah mengeluarkan peraturan daerah tentang larangan mengemis. Tidak saja kepada sang pengemis yang akan dikenai hukuman tetapi juga kepada pemberinya. Selama ini pandangan sebagian masyarakat tentang pengemis tertuju pada stigma negatif yakni pengemis sama saja dengan pemalas; pengemis mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan; pengemis sebagai gambaran wajah rendahnya martabat suatu bangsa; dan pengemis merefleksikan tidak mampunya pemerintah memberdayakan mereka seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Itu dilihat dari kaca mata kebutuhan material.

        Namun ada lagi tipe pengemis yang berbasis pada kebutuhan status sosial seperti pengemis cinta dan pengemis jabatan. Keduanya sama konyolnya. Bukankah cinta itu merupakan titik keseimbangan pertemuan antara suplai dan permintaan akan perhatian, pengertian, dan tanggung jawab pelakunya? Termasuk di dalamnya ada proses mengetahui siapa diri masing-masing. Biarkanlah cinta itu tumbuh dengan sendirinya secara alami. Tidak perlu merengek dan mengemis pada pasangannya sambil berujar; “aku tak bisa hidup tanpamu”……gombal..

       Begitu pula dengan mengemis jabatan. Kan seharusnya sudah bisa dipahami bahwa jabatan itu sebenarnya amanah. Jadi menurut agama (islam), jangan cari-cari jabatan apalagi kalau meminta dengan ibanya pada orang lain. Bukankah jabatan itu datang dengan sendirinya ketika kita punya kompetensi (pengetahuan, sikap, kepribadian, dan ketrampilan) dan kepercayaan tertentu?. So mengapa harus mengemis dengan mengorbankan kemartabatan diri dan keluarga? Nah sebaliknya ketika jabatan atau amanah itu diberikan seseorang maka kita wajib menegakkannya.

         Uraian tentang pengemis berikut dibatasi pada aspek kebutuhan materi. Pemberdayaan pengemis akan percuma saja kalau tidak diawali dengan identifikasi akar permasalahannya, perilakunya, dan potensinya. Tidak bisa dipungkiri unsur penyebab utama adanya pengemis adalah kemiskinan. Kemiskinan timbul bisa disebabkan oleh beragam faktor bergantung pada tipenya; kemiskinan struktural, natural, kultural, dan mental. Kemiskinan struktural karena kekeliruan suatu kebijakan pemerintah yang cenderung tidak memihak pada kebutuhan dan kepentingan rakyat. Akibatnya terjadi ketimpangan dalam berusaha dan pendapatan. Akibat lainnya dari kebijakan yang menyimpang dicirikan oleh keterbatasan penguasaan aset produksi, rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan, lapangan kerja kurang, dan pendapatan masyarakat yang sangat rendah.

         Sementara itu kemiskinan natural disebabkan oleh miskinnya sumberdaya alam. Masyarakat tidak mampu mengolah lahannya karena memang unsur ekosistemnnya tidak mendukung; sementara di bidang ekonomi lain pun di daerah itu tidak berkembang. Sedangkan kemiskinan kultural berangkat dari persepsi, sistem nilai, dan perilaku sosial yang kurang mendukung perlunya pembangunan manusia yang bersinambung. Pandangan tentang tabu, rendahnya kepercayaan, dan tingginya resistensi akan modernisasi misalnya bisa menghambat masyarakat untuk maju. Hal ini secara gradual bisa menjadi cikal bakal timbulnya kemiskinan. Berbeda dengan kemiskinan materiil, tipe kemiskinan mental lebih didasarkan pada rendahnya motivasi atau spirit seseorang. Isu kemiskinan tipe seperti ini berangkat dari rendahnya mental masyarakat untuk maju. Ciri-cirinya adalah sifat malas, kurangnya semangat kemandirian, kurang percaya diri, hidupnya terlalu mengandalkan pada orang lain, dan kurang bertanggung jawab.

         Kalau uraian tentang kemiskinan di atas dikaitkan dengan perilaku mengemis maka secara lebih spesifik bisa diuraikan unsur-unsur penyebabnya. Pertama, mengemis karena tidak berdaya sama sekali dalam segi materi, karena cacat fisik, tidak berpendidikan, tidak punya rumah tetap atau gelandangan. Kedua, mengemis seperti sudah menjadi profesinya. Walau sudah memiliki aset produksi atau simpanan bahkan rumah dan tanah dari hasil mengemis tetapi mengemis tetap berlanjut. Jadi alasan mengemis karena tidak memiliki aset atau ketidakberdayaan ekonomi, untuk tipe pengemis ini tidak berlaku lagi. Ketiga, mengemis musiman, misalnya menjelang dan saat bulan ramadhan, hari idul fitri, dan tahun baru. Biasanya mereka kembali ke tempat asal setelah mengumpulkan uang sejumlah tertentu. Namun tidak tertutup terjadinya perubahan status menjadi pengemis permanen.

        Pertanyaannya apakah dengan peraturan daerah saja permasalahan pengemis akan serta merta bisa terselesaikan. Tidak juga. Semuanya harus dikembalikan kepada akar persoalannya yakni kemiskinan. Karena itu diperlukan pendekatan Kebijakan Pemerintah (pusat dan daerah) jangka panjang; kebijakan pemerintah dalam bentuk pro-growth, pro-poor, dan pro-employment perlu diwujudkan secara nyata dan taatasas. Untuk itu diperlukan pembangunan sosial ekonomi dengan prioritas khalayak tertinggal, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan gratis, penyediaan akses modal usaha dan pemasaran, dan investasi serta pembangunan infrastruktur. Pendekatan ini sekaligus untuk mengurangi jumlah pengemis. Pendekatan Peranserta Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat dalam menghindari kaum tertinggal untuk tidak menjadi pengemis juga perlu ditingkatkan seperti memberikan pelatihan praktis, penyuluhan, dan pemberian dana bergulir.

 

        Kemiskinan di Indonesia masih menjadi perhatian serius semua pihak. Mengapa? Karena hal itu berkait dengan derajat kemajuan suatu bangsa. Termasuk tidak mudahnya mencapai bangunan masyarakat yang cerdas. Pertanyaan terhadap isyu yang berkembang adalah adakah hubungan antara kemiskinan dan semangat belajar? Tampaknya hampir tidak mungkin dihubung-hubungkan. Kalau toh ada hubungan, hipotesisnya yang secara akal sehat bakal diterima yakni semakin tinggi tingkat kemiskinan keluarga berhubungan dengan semakin rendah semangat belajar keluarga.

       Jadi tampaknya tidak ada keberdayaan bagi keluarga tertinggal untuk meraih tingkat pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Orangtua sudah putus asa untuk menyekolahkan anak-anaknya ke tingkat yang lebih tinggi.Apakah kesimpulan itu selalu benar?. Secara agregat mungkin benar. Namun untuk beberapa kasus tertentu mangapa hipotesis itu ditolak? Untuk itu kita coba telaah dari unsur motivasi para kepala keluarga miskin dalam mengangkat harkat anak-anaknya di bidang pendidikan.

        Semangat belajar dan peluang untuk meraih tingkat pembelajaran yang semakin tinggi bisa dilihat dari sisi yang berbeda. Sudah hampir diduga bahwa semakin miskin suatu keluarga semakin kecil peluang untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya. Intinya karena keterbatasan sumberdaya finansial. Namun apakah dengan demikian semangatnya untuk meningkatkan harkat pendidikan anak-anaknya pupus sudah? Bagaimana kalau kita melihatnya dari sisi motivasi orangtuanya? Dengan asumsi teori motivasi berlaku pada setiap individu maka seseorang yang berasal dari keluarga miskin, walau sekecil apapun, memiliki kebutuhan dalam bentuk harga diri dan aktualisasi diri. Kalau asumsi itu diterima maka semakin miskin orangtua semakin terdorong untuk menambah pendapatannya untuk pengeluaran konsumsi plus untuk investasi pendidikan anak-anaknya.

        Beberapa kasus membuktikan karena motif semangat untuk mencerdaskan anak-anaknya begitu besar maka tidak jarang ada bapak dan ibunya melakukan pekerjaan apapun asalkan legal atau halal. Beberapa bulan yang lalu, ada seorang ibu di Ambon yang pekerjaannya sebagai pemulung barang-barang plastik bekas telah mampu menyekolahkan dua orang anaknya kuliah di Universitas Patimura. Di Jawa Tengah ada seorang ibu yang berjualan jamu gendong telah mampu menyekolahkan dua orang anaknya sampai lulus. Yang satu lulus sampai tingkat strata satu sementara kakaknya strata dua. Di Jawa Barat ada seorang bapak yang pekerjaannya sebagai tukang distribusi air minum ke tiap rumah juga mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat program diploma. Dan masih cukup banyak kasus seperti itu termasuk yang ibunya sebagai asisten rumahtangga. Bahkan tidak semua para pelajar yang memenangkan medali emas dan perak di festival olimpiade internasional di bidang fisika, matematika, biologi, dan anstronomi berasal dari keluarga kaya.

 

      Apa yang terjadi dengan seseorang yang setiap pertimbangan keputusannya selalu didasarkan pada uang? Dalam keadaan seharusnya membantu orang lain tanpa pamrih maka ada saja yang selalu membuat perhitungan balas jasa. Bagi dia tidak dikenal ada istilah gratis. Saya percaya Anda tidak seperti kisah lucu Nasrudin berikut.

      Ketika sedang duduk di sebuah batu besar di pinggiran sungai, Nasrudin melihat sepuluh orang buta yang ingin menyeberangi sungai. Ia menawarkan bantuan kepada mereka dengan bayaran satu sen per orang. Mereka setuju, dan sang Mullah pun memulai pekerjaannya.

      Sembilan orang telah selamat sampai ke tepi sungai. Tapi ketika ia sedang sibuk dengan orang yang kesepuluh, orang yang malang itu terpeleset dan hanyut dibawa air. Merasakan ada sesuatu yang salah, kesembilan yang selamat mulai berteriak: "Apa yang terjadi Nasrudin?" "Aku kehilangan uang satu sen." (20 Februari 2004 Republika Online). Tampak bahwa saking materialistisnya Nsrudin mengabaikan nyawa orang lain demi kalkulasi satu sen. Artinya ia telah melanggar hak asasi seseorang untuk hidup.

      Ketika hari ini setiap bangsa sedang merayakan hari HAM Internasional maka perhatian kita semakin tertuju pada sisi kemanusiaan di tanah air. Kekerasan fisik dan mental oleh pihak tertentu dalam menangani kasus hukum masih saja terjadi. Betapa rasa keadilan dalam memutuskan perkara individu masyarakat kalangan miskin yang mencuri barang kecil-kecilan dibanding dengan si kaya yang korupsi milyaran. Betapa juga masih terabaikannya kesejahteraan kalangan fakir miskin dari tanggung jawab negara. Hak individu untuk memeroleh pangan pun masih menjadi masalah yang serius. Karena itu dibutuhkan solidaritas politik dan ekonomi di semua kalangan untuk menegakkan HAM termasuk hak untuk bekerja dan memeroleh kesejahteraan.

« Laman SebelumnyaLaman Berikutnya »