November 2012


 

       Hampir bisa dipastikan sebagian dari kita yang sedang bekerja atau yang sudah pensiun pernah menduduki jabatan suatu organisasi. Dari jabatan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya relatif sederhana hingga ke yang sangat kompleks. Apakah sebagai koordinator pelaksanaan tugas-tugas pengarsipan, keuangan, produksi, satuan keamanan, kepanitiaan hingga tingkat manajemen puncak sebagai presiden direktur dan menteri  bahkan presiden.

       Semua jabatan itu merupakan pengakuan pada seseorang atas  performa dan kepribadiaannya. Tentu saja setiap jabatan itu dipandang sebagai bentuk tanggung jawab yang harus ditegakkan oleh yang bersangkutan. Dengan kata lain ada unsur amanah di dalamnya. Di sisi lain apakah ada unsur kebahagiaan yang diperoleh sang pejabat itu?

      Setiap pemegang jabatan mungkin akan memandang jabatan itu bisa berbeda-beda. Ada yang menganggap amanah, ada yang menilainya sebagai meningkatnya status sosial, ada yang merasakan segalanya karena sudah dipercaya, dan mungkin pula ada yang memandang biasa-biasa saja. Selain itu ada yang menganggap jabatan itu sebagai anugerah namun ada juga yang memandangnya sebagai musibah. Akibat dari itu mungkin pula akan terjadi perubahan perilaku misalnya timbul sikap sombong, percaya diri semakin tinggi, semakin bersikap amanah, wajar-wajar saja dan bahkan justru semakin rendah hati. Dan itu semua sangat bergantung pada karakter setiap orang.

       Bagi mereka yang menganggap jabatan atau tugas itu sebagai amanah maka sudut pandangnya adalah pada konteks pengabdiaan. Setiap jabatan dipandang sebagai ladang akhirat. Setiap jabatan harus ditegakkan untuk kemaslahatan luas. Disitu ada makna hasrat kuat untuk berbagi. Bukan untuk dibanggakan dalam ujud keangkuhan dengan keegoannya yang dominan sehingga mengabaikan tanggung jawab. Bahkan ada yang menyalahgunakannya dalam bentuk perbuatan moral hazard seperti korupsi. Bukannya kebahagiaan yang diperoleh malah penderitaan keluarga.

      Karena itu makna yang paling dalam dari mereka yang  menegakkan amanah adalah peluang besar untuk mengembangkan amal soleh. Disitulah letak kebahagiaan sejati dari jabatan yang dipercayakan kepadanya yang diawali rasa syukur.  Untuk itu kebahagiaan yang ingin dicapai adalah buah dari proses dan capaiannya buat kemaslahatan umum karena terdorong ingin memeroleh ridha Allah semata.

Iklan

 

       Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi.

     Tuntutan pelayanan publik meningkat semakin meningkatnya pembangunan sosial ekonomi. Kuantitas dan kualitas serta posisi dan peran aparatur sangat strategis Namun dalam prakteknya masih ditemukan beragam permasalahan. Rendahnya kualitas pelayanan publik akibat dari pemahaman aparatur ttg kebijakan,pedoman,ketentuan, dan rendahnya moral aparatur. Korupsi terjadi di segala lini dan mewabah.Pelayanan publik akan membentuk citra tentang kinerja birokrasi. Kesalahan-kesalahan pelayanan publik yg mengarah tindakan korupsi.

         Selain itu ada kecenderungan belum optimalnya pelayanan publik yang dicirikan dengan sikap para pelayan publik. Misalnya sikap apatis dan dingin, menolak berurusan, memandang rendah publik, bekerja secara mekanis, ketat pada prosedur, senang bermain “pingpong”. Hal-hal demikian tidak bisa dibiarkan. Karena itu kualitas pelayanan publik perlu ditingkatkan. Fenomena korupsi di kalangan aparatur birokrasi harus diperangi.

       Untuk itu kepekaan etika para aparatur yang tinggi sangat dibutuhkan dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat . Aparatur sudah menerima imbalan maka wajib melayani publik dengan prima. Ini sesuai landasan normatif yg tercantum dalam UU Pokok Kepegawaian bahwa aparatur negara adalah abdi masyarakat. Diharapkan keberhasilan pelaksanaan pelayanan pada publik merupakan fungsi dari moral-etika,sikap dan tindakan aparatur yg profesional.

 

      Faktor penyebab yang sangat utama mewabahnya korupsi adalah perilaku manusianya. Sementara dua faktor ekonomi dan hukum hanyalah sebagai unsur pendorong. Perilaku individu sangat terkait dengan proses dan output pendidikan.

       Sistem pendidikan informal dalam keluarga dan masyarakat, dan pendidikan formal dalam ruang kelas selama ini sangat kurang menciptakan individu manusia yang memiliki kecerdasan emosional, spiritual, dan sosial yang tinggi seperti jiwa beriman dan takut pada adzab Tuhan yang pedih, bersih, jujur, berinisiatif, kerja keras dan cerdas, kebersamaan, dan tanggungjawab

         Selama ini institusi pendidikan begitu mendambakan dan asyik berwacana dalam membentuk lulusan yang cerdas intelektual. Padahal tidak sedikit korupsi dilakukan oleh mereka yang berpendidikan tinggi. Dengan kata lain hubungan negatif antara faktor faktor pendidikan dengan perilaku korupsi tidaklah selalu mutlak terjadi. Berati ada faktor keteladanan dari para pemimpin atau pejabat yang sangat kurang.

        Selain itu peran pemimpin masyarakat cenderung tidak signifikan dalam memberikan keteladanan berperilaku yang baik. Bahkan sering sebaliknya, yakni membangun konsumerisme. Untuk itu perlu  dilakukan sosialisasi, internalisasi, dan tindakan memerangi korupsi dengan nyata. Utamanya agar muncul sifat anti korupsi dan perilaku hemat dan sederhana sebagai suatu gerakan.

 

         Para ahli ilmu sosial menggunakan istilah pendidikan politik untuk menunjukkan cara bagaimana anak-anak sebagai generasi muda diperkenalkan pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta bagaimana mereka mempelajari peranan-peranan yang akan dilakukan di masa mendatang jika kelak sudah dewasa (Sukemi, 2004). Selanjutnya pendidikan politik di Indonesia adalah pendidikan yang diarahkan untuk mewujudkan kesadaran politik yang tinggi bagi warganegara, sehingga mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan kelompok mata pelajaran yang memiliki misi seperti itu.

         Sekurang-kurangnya ada dua alasan mengapa pendidikan politik di Indonesia menjadi sangat penting. Yang pertama perlunya pengembangan partisipasi politik dan yang kedua adalah maraknya konflik sosial dengan kekerasan. Menurut Budiardjo (2003), Huntington dan Nelson (2001) dalam Sukemi (2004), pengertian partisipasi politik mencakup: (a) kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tindakan politik, (b) dilakukan oleh warganegara biasa dan bukan oleh pejabat pemerintah, (c) dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, (d) semua kegiatan untuk mempengaruhi pemerintah terlepas tindakan itu efektif atau tidak, dan berhasil atau gagal, (e) dilakukan secara langsung oleh pelakunya sendiri maupun secara tidak langsung melalui perantara.

        Milbrarth dan Goel (1997) dalam Sukemi (2004) membedakan partisipasi politik menjadi empat kategori, yaitu (a) apatis, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik, (b) spektator, artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum, (c) gladiator, yakni mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, seperti aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat, dan (d) pengritik, yaitu partisipasi dalam bentuk non-konvensional. Di Indonesia partisipasi politik seperti dalam pemilihan umum relatif cukup tinggi. Memang ada yang apatis yang menamakan dirinya golongan putih atau golput. Golongan ini jumlahnya bervariasi antara satu pemilihan umum ke pemipihan umum lainnya. Selain itu partisipasi politik diujudkan dalam proses mengkritisi kebijakan pemerintah, dialog politik, dan membuat artikel-artikel tentang politik arti luas.

          Alasan lain pentingnya pendidikan politik adalah karena maraknya konflik sosial dengan kekerasan. Tindakan-tindakan anarkis berupa anarkis lembek (kekerasan nonfisik) dan keras (kekerasan fisik) merupakan sinyal berbahaya dalam kehidupan sosial, politik dan keamanan bahkan keutuhan bangsa. Kekerasan yang paling berbahaya ketika konflik memang direkayasa demi pencapaian tujuan dan kepentingan politik tertentu. Kondisi demikian seolah didukung oleh system social dan politik yang mendapat legitimasi dari sistem nilai dan ideologi tertentu. Misalnya konflik dengan kekerasan yang memang dirancang oleh pihak penguasa otoriter. Para korbannya adalah kaum minoritas dan pihak oposisi.

        Konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat merupakan fungsi dari faktor pemahaman tentang hak-haknya dalam pengambilan keputusan politik. Rendahnya tingkat pendidikan khususnya pendidikan politik dan etika politik dapat memicu munculnya perilaku kekerasan. Apalagi karena komunikasi politik mengalami hambatan. Mereka gampang sekali diajak untuk terlibat dalam konflik padahal mereka tidak tahu persis duduk persoalan yang sebenarnya. Mereka juga mudah diprovokasi untuk melawan setiap golongan yang dianggap musuhnya. Karena itu setiap warganegara seharusnya memeroleh pendidikan politik termasuk etika politik khususnya etika sebagai warganegara yang taat hukum.

        Apter (1985), Almond (1991), Rush dan Althof (1998), Surbakti (1999), dalam Sukemi (2004), berpendapat, pendidikan politik yang dapat membentuk sikap dan perilaku politik warganegara dapat dilaksanakan melalui lembaga-lembaga berikut : (1) keluarga, (2) lembaga pendidikan, (3) teman sebaya/sepergaulan/sepermainan/seprofesi (peergroup), (4) media massa, dan (5) organisasi politik.

. Daftar Pustaka

.
Budiardjo, Miriam. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
Huntington, Samuel P. dan Nelson, John. 2001. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta : Rineka Cipta.

Sukemi, BM. 2004. Sikap dan Perilaku Politik Anggota badan Legislatif Daerah ditinjau dari Sosialisasi Politik. Disertasi. Yogyakarta : Program Pasca Sarjana UGM

Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

 

          Tantangan yang dihadapi bangsa selama ini begitu bervariasi sepertilemahnya kualitas sumberdaya manusia, kemiskinan, pendapatan dan pemerataan yang timpang, pengangguran, ketertinggalan teknologi, infrastruktur, kerusakan lingkungan, tingginya volume impor bahan pangan, dan persaingan komoditi ekspor . Itu semua mengindikasikan terjadinya tragedi dalam hal kemanusiaan, liberalisasi pasar, rendahnya penguasaanteknologi dan kerusakan lingkungan.

         Tantangan tersebut tidak lepas kaitannya dengan karakteristik globalisasi gelombang ketiga atau tidak terkendalinya globalisasi neo-liberal yang semakin mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Tanpa disadari gelombang tersebut telah banyak menguras sumberdaya alam, penguatan para pemilik modal, terjadinya ketimpangan pendapatan, dan timbulnya kesalahan alokasi sumberdaya termasuk berkembangannya pola konsumsi yang cenderung sangat materialistik dan sekularisme.

          Pada tahap sekarang dimana terjadi transisi demokrasi maka hal itu akan lebih bermakna bagi rakyat bila terjadi transformasi ekonomi. Hal demikian sangat diperlukan mengingat selama ini arus ekonomi yang terjadi di dunia berpihak kepada negara maju. Liberalisasi perdagangan, lalu lintas modal raksaksa dan rekayasa sektor keuangan bisa mengancam perekonomian nasional Indonesia. Dalam hal inilah IPB hendaknya mampu berperan sebagai pengoreksi dan pencetus gagasan-gagasan maju setiap kebijakan pembangunan nasional khususnya pembangunan pertanian.

       Tantangan Pembangunan Pertanian yang dihadapi bangsa Indonesia antara lain:1) belum maksimumnya produktivitas dan nilai tambah produk pertanian di beberapa sentra produksi disamping terjadinya konversi lahan di p Jawa yang sulit dikendalikan; 2) kurangnya perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan; 4) masih kurangnya akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak dan nelayan kecil; 5) belum tercapainya Millenium Development Goals (MDG’s) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan; 5) kurangnya kebijakan yang proporsional untuk produk-produk pertanian khusus; 6) lemahnya persaingan global dalam berbagai dimensi produk, mutu, teknologi, sumberdaya manusia, dan efisiensi; 7) menurunnya citra petani dan pertanian serta pentingnya diciptakan suatu keadaan agar kembali diminati generasi muda: 8) masih lemahnya kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan; 9) pentingnya sistem penyuluhan pertanian yang inovatif; dan 10) bagaimana kebijakan insentif yang tepat agar sektor pertanian menjadi bidang usaha yang menarik dan menjanjikan.

         Pemikiran besar perguruan tinggi pertanian seperti IPB bisa dalam bentuk gagasan sistem pembelajaran, riset dan pengembangan berbasis pada kebutuhan pertanian arti luas, proteksi kepada petani untuk komoditi tertentu, tata niaga yang berpihak kepada rakyat, penguatan di sektor riil, perluasan lapangan kerja dan usaha yang berbasis kepada UMKM (usaha mikro kecil dan menengah), pembangunan modal manusia di sektor pendidikan, kesehatan dan keagamaan, serta perhatian terhadap sistem nilai tukar dan rejim devisa.

        Pengembangan tridarma perguruan tinggi khususnya IPB masih menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Salah satunya yang utama adalah keterbatasan dana/anggaran untuk pendidikan, riset dan pengembangan, dan peningkatan kualitas dosen (studi lanjutan) dan tenaga kependidikan. Karena itu pengembangan jejaring kerjasama dengan industri dan bisnis multinasional dianggap sangat penting utamanya di bidang riset dan pengembangan.

 

        Silaturahmi yang dilakukan seseorang mengandung arti terjalinnya saling mengasihi satu sama lain. Dipercaya bahwa dengan silaturahmi, paling tidak ada dua hal yang ingin diraih. Pertama adalah dengan semakin tingginya intensitas bersilaturahmi maka usia kita semakin panjang. Namun bukan  dalam konteks usia biologis. Karena faktor usia merupakan otoritas sang pencipta yakni Allah. Yang dimaksudkan disini adalah nama baik mereka yang rajin bersilaturahmi selalu dikenang sepanjang masa sekalipun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Makna nilai silaturahmi yang kedua adalah berkah bertambahnya rezeki. Dengan silaturahmi seseorang akan semakin terbuka kesempatannya untuk menjalin usaha-usaha yang berkait dengan promosi nama baik, karir dan pendapatan seseorang. Dalam hal ini maka silaturahmi di lingkungan kerja menjadi sangat penting.

        Ketika beberapa orang melaksanakan pekerjaannya di organisasi apapun pasti tidak akan lepas untuk saling berhubungan satu sama lainnya. Baik dalam konteks vertikal dengan atasan maupun horisontal dengan sesasama rekan kerjanya. Baik dilakukan formal maupun informal. Secara formal, disitu ada proses manajemen kineja  mulai dari yang sifatnya pemberian instruksi kerja, koordinasi, umpan balik, sampai evaluasi pelaksanaan dan hasil kerja dalam suasana silaturahmi. Dengan berbagi, tiap individu di unit kerja organisasi menjadi tahu betapapun beratnya masalah yang dihadapi, sesungguhnya yang bersangkutan tidaklah sendiri. Orang lain juga menghadapi masalah yang sama, bahkan mungkin lebih berat dengan bentuk yang berbeda.

        Jika sudah demikian, kita akan bisa lebih tegar menghadapi masalah, dan saling menguatkan. Insya Allah spirit hidup pun tumbuh kembali. Sementara selain formal, secara informal siltarurahmi diujudkan dengan kegiatan-kegiatan sosial internal organisasi. bentuknya berupa acara seni, olahraga, dan wisata bersama di suatu tempat. Maksudnya agar terjadi penyegaran lahir dan  bathin, dan terjalinnya suasana keakrabatan penuh dengan jiwa kekeluargaan tanpa ikatan hirarki jabatan yang ketat. Sekaligus mencegah terjadinya konflik horisontal dan vertikal. Selain itu silaturahmi bisa dimanifestasikan dalam bentuk ucapan selamat dan doa ulang tahun, selamat dan doa hari pernikahan, dan kunjungan ke rumah atau rumah sakit melihat karyawan atau atasan yang sedang dirawat sakit sambil mendoakan kepulihan kesehatannya.

       Dalam hal ini dibutuhkan pendekatan manajemen kinerja formal dan informal berbasis silaturahmi ini. Tujuannya mendorong setiap individu untuk bekerja semakin produktif lagi. Tentunya dalam kerangka kepentingannya masing-masing dan kepentingan organisasi. Setiap individu sesuai dengan posisinya melakukan evaluasi kinerjanya. Hasil evaluasinya digunakan sebagai dasar untuk  meningkatkan potensi dirinya. Semuanya dilakukan dalam kerangka menjaga dan bahkan meningkatkan kinerja baik individu maupun kinerja organisasi. Semakin tinggi intensitas dan mutu koordinasi kerja atau silaturahmi kerja maka semakin tinggi pula kinerja yang dicapainya. Sejauh mungkin, dengan silaturahmi, konflik kerja dapat dihindari. Daya saing usaha organisasi pada gilirannya juga akan semakin meningkat. Tentunya semua itu akan sangat bergantung pada niat dan kebijakan dari manajemen puncak.