Ada hari istimewa bernama  hari cuci tangan sedunia (global handwashing day). Dengan mencuci tangan maka tangan akan terhindari dari kuman. Kampanye cuci tangan pakai sabun ini sebenarnya sudah diadakan di Indonesia sejak tahun ‘80an. Khalayak sasarannya adalah para murid pra-sekolah. Jadi sejak dini telah disosialisasi budaya bersih fisik. Intinya adalah tangan yang digunakan untuk makan misalnya sudah terbebas dari kuman. Dengan demikian siapapun yang mencuci tangannya akan tetap sehat. Namun pada kenyataannya belum diterapkan secara merata dalam perilaku keseharian.

         Cuci tangan yang satu ini sangatlah berbeda. Kalau cuci tangan fisik merupakan pangkal kesehatan maka cuci tangan yang satu ini sebaliknya. Makna cuci tangan yang ini adalah pelepasan tanggung jawab secara sadar dari seseorang atas perbuatannya yang menyimpang. Dengan kata lain telah terjadi cuci tangan pangkal kerusakan mental atau moral. Misalnya, kalau pemimpin yang dekat dengan pusat kekuasaan, sudah jelas menyelewengkan uang rakyat maka dengan dalih atau bersilat lidah merasa tidak bersalah. Dan terbebas dari tindakan hukum. Sebaliknya telah terjadi tindakan yang tidak proposional ketika koruptor yang berada jauh dari pusat kekuasaan terjerat hukum.

           Selain itu dalam kehidupan keseharian di bidang pekerjaan juga kerap terjadi. Contohnya, ada seorang pemimpin yang sudah jelas-jelas bersalah dalam melaksanakan tugas tetapi tidak mau mengakuinya. Malah sang bawahanlah yang dituding telah berbuat keliru. Ada semacam tindakan sewenang-wenang yang berbasis kekuasaan sang bos. Kekuasaan dinilainya sebagai perwujudan kekuatan untuk berbuat apapun termasuk menyalahkan orang lain. semacam menggeser tanggung jawab. Padahal itu sebenarnya cerminan keangkuhan dan kelemahan diri. Dia telah berperilaku tak bertanggung jawab atau cuci tangan.

          Kalau demikian apakah di Indonesia diperlukan ada hari membasmi perilaku moral cuci tangan? Rasanya tidak perlu. Bisa-bisa kontra produktif. Yang penting adalah perilaku amoral cuci tangan tersebut perlu direspon lewat pengembangan budaya bersih, tanggung jawab, keterbukaan, dan akuntabilitas (pertanggung-gugatan). Untuk itu maka tiada lain harus diteladani oleh para pemimpinnya mulai di tingkat rumahtangga sampai tingkat lingkungan masyarakat, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, dan instansi lainnya. Selain itu peluang yang begitu lebar terjadinya cuci tangan jenis ini harus dipersempit. Salah satu penerapan sanksi hukum yang tegas kalau terjadinya penyimpangan tanggung jawab. Setelah pernah mandek program penayangan wajah-wajah koruptor, kini diusulkan penambahan hukuman kerja sosial bagi koruptor. Sanggupkah jurus baru ini menjerakan koruptor berdasi?

         Maybe yes, maybe no! Selama ini diskursus tentang kasus korupsi keuangan cenderung menyingkirkan unsur kebebasan moral dalam tindakan (sewenang-wenang). Bukankah manusia sebagai kebebasan (JP Sartre) cenderung melakukan apa pun, termasuk korupsi yang antara lain menyimbolkan kekuasaan untuk mewujudkan diri? Tanpa kontrol yang sehat, kebebasan akan membutakan nurani.