Sebenarnya dalam sistem pemerintahan dan juga organisasi dibutuhkan birokrasi. Hal itu sebagai akibat logis dari adanya suatu struktur hirarki yang membutuhkan tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Namun sudah lama birokrasi yang rumit menjadi penyebab munculnya biaya ekonomi tinggi. Kasus korupsi di belahan instansi-instansi yang sudah lama bercokol muncul gara-gara birokrasi yang sangat permisiv munculnya perilaku moral hazard tersebut. Begitu juga birokrasi dalam bentuk pengeluaran izin berusaha yang sulit menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan pihak pebisnis menjadi tinggi. Antara lain untuk ongkos pelicin agar  izin berusaha dapat segera dikeluarkan.        

       Jack Welch dikenal di kalangan bisnis sebagai CEO kaliber internasional. Gagasan, kritikan, keteladanan dalam memimpin bisnisnya banyak diamati dan ditiru. Salah satu pernyataannya yang kontroversial adalah ”birokrasi musuh produktivitas”. Welch berkata kepada para karyawannya untuk ”memukul dan menendangnya”. Para CEO General Electric berperang selama dua dekade melawan birokrasi dengan inisiatif-inisiatif seperti ”boundaryless” (tanpa batas) dan work out. Daftar nilai-nilai GE secara khusus menyebutkan ketidaktoleran perusahaan terhadap birokrasi (hal ini masuk daftar paling atas selama bertahun-tahun), dan menekankan pentingnya membangun suatu organisasi yang bercirikan kepercayaan, semangat, dan informal. Welch mengenali dampak birokrasi yang merugikan dan mengetahui bahwa jika ia tidak membersihkan organisasi dari keburukan ini, GE tidak akan pernah menjadi perusahaan kompetitor global yang disegani (The Jack Welch; Lexicon of Leadership; 2002).

       Pertanyaannya apakah ”perlawanan” Welch itu juga dimaksudkan pada birokrasi publik? Apakah birokrasi publik selama ini juga membunuh produktivitas kerja para pegawainya dan instansinya? Bahkan sebagai sumber timbulnya korupsi? Kalau benar begitu dimana peran etika administrasi atau kebijakan publik dalam birokrasi? Dan bagaimana pula dengan reaksi masyarakat umum yang berhak memperoleh pelayanan prima? Kalau saja kenyataannya semua terjawab dengan nilai negatif maka pantas saja para calon investor asing urung menanamkan modalnya di Indonesia. Bukan saja karena berbelit-beitnya mengurusi administrasi namun juga karena ketidakpastian hukum.