Pelobi adalah seseorang yang memiliki seni dan kemampuan membujuk orang lain agar mau mengikuti keinginannya. Pengertian keinginan disini adalah kepentingan seseorang atau suatu organisasi. Bisa kepentingan presiden, menteri, pebisnis, politisi, dan bisa untuk kepentingan pemerintah, perusahaan, parpol, organisasi sosial, perorangan dsb. Secara tradisi pelobi menyajikan isi pesan yang menjadi kepentingan kliennya kepada para penentu kebijakan tertentu atau calon mitra kerjasama. Posisi legal dari seorang pelobi di Indonesia masih belum jelas baik dilihat dari kualifikasi dan sertifikasinya. Sementara di Amerika Serikat profesi ini dilindungi oleh undang-undang. Regulasi yang menjadi landasan profesi pelobi, terdapat dalam Federal Regulation of Lobbying Act of 1946. Lalu diperkuat dengan The Lobby Disclosure Act of 1995, yang efektif berlaku sejak 1996. Produk hukum ini memayungi mereka-mereka yang berprofesi sebagai pelobi.

        Legal atau belum legalnya yang jelas peran pelobi di semua negara sangatlah penting. Mulai dari aspek dan lingkup permasalahan yang sederhana sampai yang rumit, peran pelobi tidak bisa diabaikan. Misalnya dalam dunia bisnis, asosiasi pengusaha membutuhkan kebijakan pemerintah yang mampu menstimulus perusahaan meningkatkan kinerja bisnisnya. Misalnya tentang subsidi harga input, harga minyak, pengelolaan hutan, perpajakan, dsb. Dalam hal ini peran pelobi adalah melakukan pendekatan ke pejabat pemerintah dan anggota parlemen yang berkait dengan isi pesan para kliennya. Jalurnya macam-macam yakni bisa langsung atau tidak langsung.

        Dalam prakteknya sering dipertanyakan apakah dalam melobi dibutuhkan ongkos? Yang jelas melobi berarti mengeluarkan enerji fisik dan kecerdasan yang harus dipenuhi dengan ongkos. Tidak saja ongkos untuk menyiapkan bahan, untuk diskusi, santap bisnis, olahraga bersama tetapi juga “nutrisi” bagi para pejabat pengambil keputusan. Nah hal yang terakhir itu sering menjadi dilematis di negara-negara yang mengingnkan adanya tatakelola korporat yang baik. Namun di sisi lain kebiasaan pemberian “nutrisi” yang walaupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi ternyata sangat efektif untuk mencapai “deal”. Walau ada etika yang mengatakan lobi harus dilakukan dengan jujur namun tampaknya pemberian “nutrisi” tidak mudah dihilangkan Artinya kalau tidak dengan “nutrisi” peluang dicapainya kesepakatan sangat kecil. Padahal pemberian “nutrisi” bisa dikategorikan sebagai perbuatan suap atau sogok.

         Sementara itu apakah pelobi layak memperoleh kompensasi? Bisa saja itu dilakukan apalagi sang pelobi merupakan akhli yang direkrut dengan cara outsourcing. Para pelobi dikategorikan sebagai tenaga professional. Namun demikian kompensasi yang diterima tidak boleh berasal atau digunakan untuk suatu pelanggaran hukum, seperti penyuapan finansial dan non-finansial. Misalnya hal yang bersifat non-finansial adalah dalam bentuk ancaman keamanan dan “pemberian” wanita panggilan kepada para pejabat atau mitra kerja untuk meraih kesepakatan. Kalau itu terjadi maka pelobi seperti itu pantas disebut sebagai pelobi tidak bermartabat. Belum lagi pada konteks contoh-contoh  mafia hukum,mafia pajak, dan mafia bisnis yang marak belakangan ini. Pelobi yang bertugas untuk menyelesaikan keputusan hukum di luar jalur hukum. Bahkan ada pelobi yang mampu memengaruhi para pemutus kebijakan politik demi kepentingan bisnis. Volunterkah mereka atau justru profesional?