Dalam survei Doing Business 2009 yang dibuat oleh International Finance Corporation (IFC) di 181 negara, kemudahan berusaha di Indonesia berada pada urutan 129. Ada 10 indikator berusaha, yaitu starting a business, dealing with construction permits, employing workers, registering property, getting credit, dan protecting investor. Selain itu paying taxes, trading across borders, enforcing contract serta closing a business. Dari kesepuluh indikator tersebut, Indonesia hanya mengalami kemudahan berusaha dalam hal getting credit, yakni kemudahan memperoleh kredit yang merupakan buah kerja Bank Indonesia yang mememberikan kemudahan dan informasi institusi keuangan, termasuk profil risiko peminjam.

        Posisi Indonesia berada jauh di bawah Thailand yang menduduki peringkat 13, Malaysia di urutan 20, dan Vietnam posisi ke 92. Indonesia hanya sedikit di atas Kamboja dengan peringkat 135 dan Filipina dengan urutan 140. ASEAN perlu berbangga karena negeri jiran, Singapura, mempertahankan posisinya di peringkat pertama, disusul urutan berikutnya Selandia Baru, AS, Hong Kong, dan Denmark.

       Dalam peringkat daya saing global, ternyata  Indonesia hanya mampu menduduki peringkat 54 dari 136 negara yang disurvei (The Global Competitiveness Report 2007-2008). Peringkat ini relatif rendah ketimbang negara-negara ASEAN lainnya. Singapura berhasil berada di urutan 7, Malaysia di posisi 21, dan Thailand di peringkat 28. Sejak krisis ekonomi tahun 1998, peringkat daya saing Indonesia kian merosot.

       Indonesia yang sempat duduk di peringkat 37 pada 1999, turun ke posisi 44 di tahun 2000. Peringkat ini menurun lagi di tahun 2001 ke urutan 49, dan 69 di tahun 2002, sebelum akhirnya menduduki peringkat terendah di tahun 2003 pada urutan 72. Alasan sangat klasik terjadinya keterpurukan itu yaitu tidak efesiennya birokrasi: (1) Perizinan bisnis sudah berubah menjadi transaksi bisnis atau bisnis balas jasa; (2) Birokrat yang seharusnya melayani (aktif) publik berubah menjadi dilayani     (pasif) publik.. Kalau tidak dilayani, proses perizinan bakal semakin panjang dan lama yang meningkatkan biaya ekonomi tinggi. (3) Kondisi itu menyebabkan derajad daya saing usaha Indonesia mencapai peringkat ke-60 dari 61 negara (survei International Institute for Management Development ;2006),.