Mei 2010


 

        Ketidakpuasan para karyawan acap diungkapkan dalam bentuk protes berupa demonstrasi dan bahkan pemogokan. Hal ini berkait dengan kondisi kesejahteraan karyawan, sistem kerja, dan tingkat upah.Mutu Kehidupan Kerja (MKK) merupakan tingkat kepuasan, motivasi, keterlibatan, dan pengalaman komitmen perseorangan mengenai kehidupan mereka dalam bekerja. MKK juga berarti derajat dimana para individu sanggup memuaskan kebutuhan individu mereka. Dalam prakteknya belum banyak perusahaan menerapkan MKK sebagai salah satu misinya. Pihak manajemen masih lebih memperhatikan kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan ketimbang kepentingan karyawan. Dengan kata lain terjadi keseimbangan perhatian yang timpang.

       Padahal sebagai organisasi pembelajaran, perusahaan semestinya berkepentingan meningkatkan MKK karyawan dengan cara menanamkan pada karyawan rasa aman, keadilan, kebanggaan, demokrasi, kepemilikan, otonomi, tanggungjawab, dan keluwesan. Perusahaan perlu berupaya memperlakukan para karyawan dalam suasana kejujuran dan suasana saling mendukung, membuka luas saluran komunikasi pada semua tingkatan, menawarkan semua karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memberdayakan mereka melalui  penugasan-penugasan.

        Pihak manajemen utamanya jajaran puncak hendaknya mengetahui lebih awal bahwa produktivitas dan mutu kerja dipengaruhi faktor-faktor yang terkait dengan lingkungan kerja; antara lain beban kerja berlebihan yang tidak dapat diperkirakan, perubahan-perubahan di akhir waktu yang dirancang, kurangnya peralatan yang sempurna, dan tidak efisiennya alir kerja. Dengan demikian, penting diterapkan suatu strategi untuk menjamin bahwa kerja itu dirancang untuk mencapai produktivitas dan mutu maksimum. Strategi dimaksud antara lain; rancangan tempat kerja atau ergonomik, rancangan alir pekerjaan, komputerisasi dan mesin otomatik, dan rancangan pekerjaan (pengayaan, perluasan, dan rotasi pekerjaan). Dengan  strategi tersebut diharapkan dua kepentingan (manajemen dan karyawan) sekaligus dapat dicapai.

 

         Pentingnya etika bagi tiap individu tidak saja sebatas pada kehidupan sosial keseharian. Disitu ada etika berbicara, etika makan, etika berpakaian, etika berolahraga, etika politik, dsb. Di bidang bisnis pun dikenal yang namanya etika bisnis yang jangkauannya relative luas tentang bisnis. Etika bisnis tidak terbatas hanya mengetengahkan kaidah-kaidah berbisnis yang baik (standar moral) dalam pengertian transaksi jual beli produk saja. Etika juga menyangkut kaidah yang terkait dengan hubungan manajemen dan karyawan. Apa karakteristik yang lebih rinci dari masalah deviasi etika bisnis seperti itu di dalam perusahaan?

         Yang paling nyata terlihat adalah terjadinya konflik atasan dan bawahan. Hal ini timbul antara lain akibat ketidakadilan dalam penilaian kinerja, manajemen karir, manajemen kompensasi, dan sistem pengawasan dan pengembangan SDM yang diskriminatif. Semakin diskriminatif perlakuan manajemen terhadap karyawannya semakin jauh perusahaan menerapkan etika bisnis yang sebenarnya. Pada gilirannya akan menggangu proses dan kinerja bisnis perusahaan. Namun dalam prakteknya pembatasan sesuatu keputusan manajemen itu etis atau tidak selalu menjadi konflik baru. Hal ini karena lemahnya pemahaman tentang apa itu yang disebut etika bisnis, masalah etika, dan lingkup serta pendekatan pemecahannya.

         Wujud dari masalah etika bisnis dapat dicirikan oleh adanya faktor-faktor: (1) berkaitan dengan hati nurani, standar moral, atau nilai terdalam dari manusia, (2) karena masalahnya  rumit, maka cenderung akan timbul perbedaan persepsi tentang sesuatu yang buruk atau tidak buruk; membahagiakan atau menjengkelkan, (3) menghadapi pilihan yang serba salah, contoh kandungan formalin dalam produk makanan; pilihannya kalau mau dapat untung maka biarkan saja tetapi harus siap dengan citra buruk atau  menarik produk dari pasar namun bakal merugi, dan (4) kemajemukan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan; misalnya apakah perusahaan perlu menggunakan teknologi padat modal namun dilakukan PHK atau padat karya tetapi proses produknya akan kurang efisien.

           Bentuk akibat penyimpangan etika bisnis internal perusahaan antara lain terjadinya ketegangan diametris hubungan atasan dengan bawahan.  Seperti diungkapkan di atas hal ini terjadi karena ketimpangan antara lain dalam  proses penilaian kinerja, standar penilaian, dan perbedaan persepsi atasan-bawahan tentang hasil penilaian kinerja. Selain itu ukuran atau standar tentang karir sering tidak jelas. Dalam hal ini pihak manajemen memberlakukan tindakan yang tidak adil. Mereka menetapkan nilai sikap, gaya hubungan kepada atasan, dan loyalitas kepada atasan yang tinggi lebih besar ketimbang nilai kinerja faktual karyawannya. Kasus lainnya adalah diterapkannya model nepotisme dalam penseleksian karyawan baru. Pertimbangan-pertimbangan rasional diabaikan. Termasuk dalam proses rekrutmen internal. Jelas saja mereka yang potensial tersisihkan. Pada gilirannya akan terjadi kekecewaan karyawan yang unggul dan kemudian keluar dari perusahaan.

          Dari contoh-contoh di atas maka tampak pihak perusahaan lebih mengutamakan kepentingan meraih keuntungan ketimbangan menciptakan kepentingan karyawan secara adil.Untuk memperkecil terjadi penyimpangan penerapan etika bisnis maka perusahaan perlu  (a) mengenali respon orang terhadap suatu masalah ketika dihadapkan pada sesuatu yang  dilematis dan ketidak-konsistenan, (b) melihat etika bisnis dari resiko yang dihadapi seseorang apakah dengan keputusan personal ataukah keputusan sebagian besar orang lain ataukah pertimbangan keputusan berbasis  kepentingan perusahaan yang lebih besar secara keseluruhan , dan (3) etika harus ditempatkan sebagai penerapan system nilai suatu visi dan budaya perusahaan

 

          Tidak diragukan lagi pelatihan akan mampu meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan seseorang. Tentunya kalau syarat-syarat kurikulum, fasilitas, dan instruktur tersedia dengan baik. Yang menarik untuk diungkapkan ternyata belum tentu semua karyawan suatu perusahan memandang bahwa pelatihan sudah merupakan kebutuhan mereka. Mereka enggan untuk mengikuti pelatihan. Alasannya macam-macam, seperti khawatir posisinya hilang lalu non-job, malas, merasa sudah mentok, tidak berminat, dsb.

         Di sisi lain ada juga karyawan yang begitu senangnya ikut pelatihan. Kalau ada tawaran pelatihan apapun selalu diresponnya dengan positif. Sampai-sampai orang tersebut dijuluki memiliki “keahlian” seperti makanan capcay. Banyak ilmu tetapi yang bersangkutan tidak trampil melakukan apa yang seharusnya akan dikerjakan. Dalam prakteknya, kebutuhan karyawan akan pelatihan itu harus dikaitkan dengan kebutuhan perusahaan dan kebutuhan akan tugas atau pekerjaan karyawan. Kalau tidak maka akan terjadi pelatihan yang salah arah. Dengan kata lain efektifitas dan efisiensi pelatihan tidak bakal terjadi. Hal ini akan terlihat pada kinerja karyawan dan perusahaan yang berada di bawah standar.

         Penilaian kebutuhan karyawan akan pelatihan menentukan apakah terjadi perbedaan antara syarat-syarat pekerjaan dan ketrampilan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kekuatan dan kelemahan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan sangat ditentukan faktor-faktor internal dan eksternal karyawan. Faktor internal dapat berupa kemampuan kerja nyata yang berbeda dibawah kemampuan kerja standar perusahaan. Sementara faktor eksternal dapat berupa iklim kerja dan persaingan pasar kerja. Hasil determinasi ini dapat menentukan bentuk dan materi serta muatan yang dibutuhkan dalam pelatihan. Dengan kata lain, bagaimana melalui pelatihan, karyawan dapat mengatasi kekurangan pengetahuan, kemampuan dan sikap kerjanya.

         Hal ini juga akan bervariasi yang sangat bergantung pada siapa khalayak belajarnya, apakah karyawan pelaksana teknis atau yang bergerak di bidang manajerial. Bagi keperluan pengembangan SDM, setiap bentuk pelatihan hendaknya ditinjau pula dari sudut pengembangan karir karyawan. Inilah salah satu bentuk penghargaan bagi karyawan sesuai dengan kinerjanya. Tentang siapa yang diikutkan dalam pelatihan dapat dilakukan melalui tiga jalur, yaitu ditentukan langsung oleh perusahaan, karyawan melamar, dan kombinasi keduanya. Namun, semua jalur ini akhirnya ditentukan oleh perusahaan melalui departemen SDM.

 

         Posisi manajer serba sulit ketika menghadapi betapa beragamnya tingkah para karyawannya. Ada karyawan yang penurut tetapi produkifitasnya di bawah standar. Ada yang malas namun potensial produktif. Dan ada pula yang bandel sekaligus kinerjanya rendah. Kalau Anda seorang manajer menghadapi tingkah laku beberapa karyawan yang "keras kepala" atau sulit menerima instruksi langsung, apa yang akan Anda lakukan? Apakah dengan cara memaksa dengan segala ancaman atau mengajak (persuasi) karyawan  itu untuk bersikap kooperatif? Dalam prakteknya tidak mudah. Apalagi kalau karyawan tadi berkinerja dengan baik.

         Konon persuasi jauh lebih kuat efeknya ketimbang paksaan seperti halnya dalam mitos jurnalis ‘pena lebih tajam ketimbang pedang’. Tekanan dalam bentuk paksaan akan mengakibatkan keputusasaan karyawan karena dianggap diperlakukan tidak ada bedanya dengan khewan (dehumanisasi), tidak dipercaya, dan tidak dihargai akan kemampuan dirinya. Perusahaan akan rugi karena paksaan hanya akan membuahkan kontra produktif.

        Sebaliknya, dengan persuasi justru para karyawan akan merasa diajak untuk      memahami persoalan yang dihadapi dirinya dan organisasi, diberi peluang untuk berpikir, berkreasi dan berprakarsa. Dengan demikian mereka merasa mendapat perlakuan secara manusiawi. Disitu ada kepercayaan yang diberikan sehingga mereka termotivasi. Hasilnya akan semakin produktif walaupun tidak jarang membutuhkan waktu yang relatif panjang dan kesabaran tinggi. Silakan dicoba.

« Laman Sebelumnya