Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) di awal tahun ini sudah resmi diberlakukan oleh negara-negara Asean dan China. Isi kesepakatan tersebut menyangkut penurunan atau penghapusan tarif bea masuk hingga nol persen. Pro dan kontra pelaksanaannya bermunculan. Ada yang menganggap itu sebagai neolibnya sistem ekonomi dunia. Dan Indonesia belum siap untuk menghadapinya. Bahkan ada yang menyebutnya kita akan lagi-lagi menjadi “irlander” penguasa kapitalis. Ada juga yang menilai mau tidak mau Indonesia harus menghadapi ancaman ketika China dengan kebijakannya melakukan penetrasi pasar yang sangat agresif. Di sisi lain ada yang berpendapat bagaimana sebaiknya setiap ancaman seharusnya dikelola sebagai peluang.

        Belakangan ini sebutan China sebagai negara raksasa di dunia semakin diperkuat lagi karena keberhasilannya sebagai negara pengekspor terbesar. Mengalahkan Amerika dan Jerman. Dan termasuk Negara yang memiliki daya saing tinggi. Sementara Indonesia dalam peringkat daya saing global, ternyata  hanya mampu menduduki peringkat 54 dari 136 negara yang disurvei (The Global Competitiveness Report 2007-2008). Selain itu karena kemudahan untuk berusaha di Indonesia pada tahun 2005-2006 berada di peringkat ke-135 dari 175 negara (International Finance Corporation (IFC) dan Bank Dunia). Alasan sangat klasik terjadinya keterpurukan itu adalah tidak efisiennya birokrasi.

        Memang dilihat dari berbagai segi, China memiliki keunggulan ketimbang Indonesia. Misalnya dari segi biaya produksi yang lebih rendah, harga relatif murah, jejaring bisnis dunia yang sangat luas, riset dan pengembangan yang fokus dan konsisten, dan teknologi yang lebih maju serta didukung akses perizinan investasi yang relatif mudah dan murah. Belum lagi ditinjau dari segi sumberdaya manusia (SDM). Khusus dalam aspek ini Indonesia tertinggal tidak saja dilihat dari tingkat pendidikannya tetapi juga dari spirit membangunnya. SDM China merupakan buah dari proses panjang suatu penerapan sistem pengembangan karakter yang bersifat sentralistik yang menekankan semangat juang dalam membangun. Sementara sistem pengembangan manusia Indonesia kurang menekankan pada pembentukan karakter pejuang. Walaupun pernah diterapkan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) selama hampir dua dekade lebih, mulai di tingkat SMA sampai perguruan tinggi, namun hasilnya kurang signifikan. Pasalnya karena kurangnya keteladanan dari pihak penyelenggara negara plus terjadinya moral hazard dalam manajemen kebijakan pemerintah.

        Pakta perdagangan bebas Asean dan China sudah bergulir. Akan mundurkah Indonesia karena ketidaksiapannya? Hemat saya tidak demikian. Agar Indonesia mampu menghadapi persaingan kuat dari China maka faktor penguatan mutu sumberdaya manusia menjadi keharusan. Mengapa demikian? Karena fakta di lapangan terjadi ketidaksesuaian kompetensi SDM dengan pasar kerja. Selain itu terdapat ketidakseimbangan kebutuhan pelayanan publik dengan jumlah petugas. Pola, program dan metode pendidikan juga diharapkan lebih berbasis pada kompetensi dan berorientasi pada kebutuhan pasar. Hal ini berkait dengan pengembangan lulusan sekolah kejuruan dan politeknik dan kewirausahaan yang semakin bermutu. Selain itu lulusan proses pendidikan khususnya di perguruan tinggi sebaiknya memiliki karakteristik: (1) mau bekerja keras; (2.) motivasi diri tinggi; (3) mempunyai visi kedepan; (4) memiliki kepercayaan diri yang kuat; (5) memiliki pemikiran matang; (6) mampu berpikir analitis; (7) mudah beradaptasi; (8) mampu bekerja dalam tekanan; (9) cakap berbahasa Inggris; dan  (10) mampu mengorganisasi pekerjaan.