Mundur dari jabatan? Lho bukankah jabatan itu sebagai posisi empuk (sosial ekonomi); kok dilepas? Nah inilah yang terjadi di India. Pascaserangan teroris di Mumbai (September 2008), beberapa pejabat menyatakan mengundurkan diri. Tidak kurang dari Menteri Dalam Negeri dan Penasehat Keamanan Nasional India memutuskan mundur. Termasuk Menteri Negara Bagiannya. Seperti koor orkestra mereka mengatakan itulah bentuk pertanggung jawaban mereka. Mereka menilai gagal untuk mencegah serangan dan memberantas teroris yang merenggut lebih dari seratus nyawa tak berdosa.

        Bagaimana dengan di Indonesia?. Maaf sepengetahuan saya tidak pernah terjadi. Ada memang ketika ribut-ributnya masalah Bibit-Chandra yakni mundurnya wakil Jaksa Agung Ritonga dan Susno Kabarakreskrim Polri. Namun nama yang terakhir ini sifatnya sementara selama pemeriksaan berlangsung. Rupanya di Indonesia mundur tidak mundurnya dari jabatan tidak terjadi. Yang ada adalah tetap bertahan selama mungkin sekalipun selama menjabat telah terjadi penyimpangan dari tanggung jawab. Alasannya, sejauh atasan sang menteri yakni presiden, tidak meminta turun dari jabatan maka tetap saja mereka bertahan. Selain itu selalu menjadi alasan yang naif apakah sang penggantinya akan jauh bekerja dengan lebih baik. Nanti  akan bisa kita lihat setelah kabinet berjalan dalam kurun waktu tertentu seandainya kinerja beberapa menteri ternyata buruk. Misalnya dengan dibukanya kasus Bank Century,  apakah akan ada yang siap mundur tanpa harus diminta atau sebaliknya .

        Jabatan adalah amanah yang diberikan seseorang. Sifatnya sangat sementara. Namun tanggung jawabnya besar sekali. Walau syaratnya berat namun ada pejabat yang enteng-enteng saja ketika dimintai pertanggung-jawaban saat melakukan kinerja buruk. Mengapa? Karena jabatan ditempatkan sebagai harta. Dari jabatanlah dia mampu menumpuk kekayaan. Selain itu karena misalnya jabatan menteri adalah hasil dari transaksi politik antara presiden dan partai induk sang menteri. Dalam hal ini presiden perlu ekstra hati-hati kalau akan menurunkan menterinya. Sekalipun ada pergantian menteri antarwaktu maka tetap saja inisiatifnya langsung dari presiden. Bukan dari sang menteri yang kinerjanya gagal. Apakah kalau begitu diperlukan pendidikan etika politik? Pendidikan etika kepemimpinan yang amanah?

Iklan