Beberapa pemerintah daerah seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Surabaya telah mengeluarkan peraturan daerah tentang larangan mengemis. Tidak saja kepada sang pengemis yang akan dikenai hukuman tetapi juga kepada pemberinya. Selama ini pandangan sebagian masyarakat tentang pengemis tertuju pada stigma negatif yakni pengemis sama saja dengan pemalas; pengemis mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan; pengemis sebagai gambaran wajah rendahnya martabat suatu bangsa; dan pengemis merefleksikan tidak mampunya pemerintah memberdayakan mereka seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Itu dilihat dari kaca mata kebutuhan material.

        Namun ada lagi tipe pengemis yang berbasis pada kebutuhan status sosial seperti pengemis cinta dan pengemis jabatan. Keduanya sama konyolnya. Bukankah cinta itu merupakan titik keseimbangan pertemuan antara suplai dan permintaan akan perhatian, pengertian, dan tanggung jawab pelakunya? Termasuk di dalamnya ada proses mengetahui siapa diri masing-masing. Biarkanlah cinta itu tumbuh dengan sendirinya secara alami. Tidak perlu merengek dan mengemis pada pasangannya sambil berujar; “aku tak bisa hidup tanpamu”……gombal..

       Begitu pula dengan mengemis jabatan. Kan seharusnya sudah bisa dipahami bahwa jabatan itu sebenarnya amanah. Jadi menurut agama (islam), jangan cari-cari jabatan apalagi kalau meminta dengan ibanya pada orang lain. Bukankah jabatan itu datang dengan sendirinya ketika kita punya kompetensi (pengetahuan, sikap, kepribadian, dan ketrampilan) dan kepercayaan tertentu?. So mengapa harus mengemis dengan mengorbankan kemartabatan diri dan keluarga? Nah sebaliknya ketika jabatan atau amanah itu diberikan seseorang maka kita wajib menegakkannya.

         Uraian tentang pengemis berikut dibatasi pada aspek kebutuhan materi. Pemberdayaan pengemis akan percuma saja kalau tidak diawali dengan identifikasi akar permasalahannya, perilakunya, dan potensinya. Tidak bisa dipungkiri unsur penyebab utama adanya pengemis adalah kemiskinan. Kemiskinan timbul bisa disebabkan oleh beragam faktor bergantung pada tipenya; kemiskinan struktural, natural, kultural, dan mental. Kemiskinan struktural karena kekeliruan suatu kebijakan pemerintah yang cenderung tidak memihak pada kebutuhan dan kepentingan rakyat. Akibatnya terjadi ketimpangan dalam berusaha dan pendapatan. Akibat lainnya dari kebijakan yang menyimpang dicirikan oleh keterbatasan penguasaan aset produksi, rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan, lapangan kerja kurang, dan pendapatan masyarakat yang sangat rendah.

         Sementara itu kemiskinan natural disebabkan oleh miskinnya sumberdaya alam. Masyarakat tidak mampu mengolah lahannya karena memang unsur ekosistemnnya tidak mendukung; sementara di bidang ekonomi lain pun di daerah itu tidak berkembang. Sedangkan kemiskinan kultural berangkat dari persepsi, sistem nilai, dan perilaku sosial yang kurang mendukung perlunya pembangunan manusia yang bersinambung. Pandangan tentang tabu, rendahnya kepercayaan, dan tingginya resistensi akan modernisasi misalnya bisa menghambat masyarakat untuk maju. Hal ini secara gradual bisa menjadi cikal bakal timbulnya kemiskinan. Berbeda dengan kemiskinan materiil, tipe kemiskinan mental lebih didasarkan pada rendahnya motivasi atau spirit seseorang. Isu kemiskinan tipe seperti ini berangkat dari rendahnya mental masyarakat untuk maju. Ciri-cirinya adalah sifat malas, kurangnya semangat kemandirian, kurang percaya diri, hidupnya terlalu mengandalkan pada orang lain, dan kurang bertanggung jawab.

         Kalau uraian tentang kemiskinan di atas dikaitkan dengan perilaku mengemis maka secara lebih spesifik bisa diuraikan unsur-unsur penyebabnya. Pertama, mengemis karena tidak berdaya sama sekali dalam segi materi, karena cacat fisik, tidak berpendidikan, tidak punya rumah tetap atau gelandangan. Kedua, mengemis seperti sudah menjadi profesinya. Walau sudah memiliki aset produksi atau simpanan bahkan rumah dan tanah dari hasil mengemis tetapi mengemis tetap berlanjut. Jadi alasan mengemis karena tidak memiliki aset atau ketidakberdayaan ekonomi, untuk tipe pengemis ini tidak berlaku lagi. Ketiga, mengemis musiman, misalnya menjelang dan saat bulan ramadhan, hari idul fitri, dan tahun baru. Biasanya mereka kembali ke tempat asal setelah mengumpulkan uang sejumlah tertentu. Namun tidak tertutup terjadinya perubahan status menjadi pengemis permanen.

        Pertanyaannya apakah dengan peraturan daerah saja permasalahan pengemis akan serta merta bisa terselesaikan. Tidak juga. Semuanya harus dikembalikan kepada akar persoalannya yakni kemiskinan. Karena itu diperlukan pendekatan Kebijakan Pemerintah (pusat dan daerah) jangka panjang; kebijakan pemerintah dalam bentuk pro-growth, pro-poor, dan pro-employment perlu diwujudkan secara nyata dan taatasas. Untuk itu diperlukan pembangunan sosial ekonomi dengan prioritas khalayak tertinggal, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan gratis, penyediaan akses modal usaha dan pemasaran, dan investasi serta pembangunan infrastruktur. Pendekatan ini sekaligus untuk mengurangi jumlah pengemis. Pendekatan Peranserta Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat dalam menghindari kaum tertinggal untuk tidak menjadi pengemis juga perlu ditingkatkan seperti memberikan pelatihan praktis, penyuluhan, dan pemberian dana bergulir.

Iklan