Mahar koalisi? Ada-ada saja,kok koalisi disandingkan dengan mas kawin. Ya ternyata bicara koalisi juga bicara minang meminang. Ngomong perkongsian ada kaitannya juga dengan teori ekonomi yang dikenal sebagai perilaku suplai-demand. Kalau harga dan preferensi terhadap barang dan jasanya cocok saya beli. Kalau tidak bye-bye. Itulah yang terjadi pada proses koalisi. Bagi-bagi mahar (kekuasaan) sudah lazim; bahkan begitu “telanjangnya”. Ketika rame-rame menjelang dan mencapai deklarasi koalisi besar, suasana per-maharan ini sudah mulai gencar beredar. Namun koalisi besar ini di kemudian hari diragukan eksistensinya, ketika para pemain besar berebutan ingin jadi capres. Sampai-sampai tertinggal hanya dua partai yang saling memertahankan keinginannya yakni PDIP dan Gerindra. Itu pun tawar menawar mahar sangat alot. Sementara di kelompok Partai Demokrat dengan partai-partai menengah lainnya juga terjadi. Sampai detik-detik terakhir maka “perkawinan” pun diikrarkan. Tentunya dengan sejumlah nilai mahar. Hal demikian berlaku tidak saja di tingkat makro nasional tetapi juga di tingkat daerah.

          Bicara tentang mahar koalisi ada konsekuensi sosiologisnya. Pasti sebagian besar masyarakat mengikuti jalannya proses koalisi belakangan ini. Mungkin ada yang berpendapat mahar dipandang sebagai hal yang wajar. Sementara kelompok masyarakat lainnya merasa sangat aneh dan bahkan asing; kok koalisi disertai dengan imbal jasa. Lalu di kelompok lain bisa saja tak peduli apa yang terjadi dalam proses koalisi. Kalau sudah seperti itu timbul pertanyaan (1) mungkinkah contoh minang meminang plus mahar dalam bentuk koalisi ini juga bakal berlaku pada sisi kehidupan lainnya? Misalnya ketika membahas bagi-bagi kekuasaan menjelang pemilihan rektor, pemilihan ketua dalam organisasi profesi, bisnis, kemasyarakatan dsb; (2) apakah kecenderungan seperti ini bakal membentuk suatu masyarakat kalau ada seseorang meminta bantuan “diharuskan” membalas dengan imbalan?. Tidak cukup hanya dengan ucapan terimakasih tetapi dengan materi atau non-materi kepada si penolong? Lalu (3) apakah tanpa disadari perilaku pemberian mahar ini nantinya akan mencerminkan suatu masyarakat yang kurang ikhlas dalam saling membantu dan bekerjasama walau demi bangsa? Dan (4) apakah suatu ketika kecenderungan perkoalisian “plus” ini akan membentuk masyarakat yang gemar meminta-minta jabatan atau kekuasaan kepada orang lain?. Wallahualam. Semoga fenomena mahar politik di atas cuma sebatas di kalangan elitnya saja.