Apa berkah yang diperoleh dari penyelenggaraan pemilu? Yakni tumbuhnya para analis politik amatir. Mungkin mulai di sebagian tingkat rumahtangga, tetangga, pasar, perkantoran, rumah sakit, rumah tahanan, asrama ABRI-Polri, dan perguruan tinggi riuh rendah ngomong tentang pemilu. Coba kita simak misalnya kasus pembicaraan di rumah saya. Bukan saja saya dan isteri tetapi juga anak dan mantu bahkan cucu yang berusia 12 tahun pun tidak mau ketinggalan bicara politik. Begitu pula di tempat-tempat lain. Mulai ketika proses kampanye sampai pascapemilu dibahas tentang apa sebenarnya visi dan misi serta program para parpol, figur caleg yang tidak jelas, sistem pencontrengan yang rumit, isi daftar pemilih tetap yang membawa masalah, duit yang dihambur-hamburkan oleh parpol buat kampanye, apa dan bagaimana nasib partai oposisi dan Golkar, nasib partai-partai berbasis islam, dan juga parpol gurem, golput, dsb.

 

Termasuk juga obrolan tentang pascapemilu atau proses pilpres oktober nanti tentang figur capres dan cawapres dan kemungkinan koalisi. Apakah duet kepemimpinan nasional yang sekarang ini masih dipertahankan atau tidak juga kerap sebagai topik obrolan atau analisis dari warga. Kalau begitu apakah perlu dipertahankan koalisi partai Demokrat dan Golkar? Ada yang bilang rasanya tidak bakal terjadi. Karena sejarahnya koalisi terjadi bukan karena kedekatan Demokrat dengan Golkar tetapi kedekatan personal antara SBY dan YK. Di sisi lain ada yang berpendapat kalau begitu laksanakan saja koalisi yang sesungguhnya antara kedua partai besar itu. Namun di pihak lain bilang hal itu boleh-boleh saja. Namun demikian diperkirakan SBY setuju namun bukan karena YK tetapi karena Golkarnya. Nah yang mencengangkan adalah ada yang berpendapat duduknya YK sebagai wapres selama ini bukan karena dukungan Golkar tetapi kerena dukungan SBY.

 

Topik pembicaraan lain yang cukup menarik adalah tentang nasib partai oposisi yakni PDIP. Obrolan tentang partai itu sudah santer sejak sebelum kampanye dan pemilu. Mulai dari tema kampanye seperti tentang perjuangan sembako murah dan berjuta lapangan kerja yang dinilai tidak masuk akal sampai tingkah figur ketua partainya yang terkesan arogan dan tidak konsisten tentang BLT. Kemudian analisis berlanjut apakah dengan posisi perolehan suara sekarang ini PDIP masih akan bertahan dengan sebutan itu? Menjelang pemilihan presiden apa yang akan dilakukan PDIP. Akan berkoalisi dengan siapa?

 

Salah satu tema obrolan yang juga banyak beredar adalah mengapa terjadi pergeseran kekuatan (hasil perhitungan semua lembaga quick count). Dua partai besar Golkar dan PDIP yang memperoleh suara tertinggi di pemilu 2004, “dikalahkan” oleh Demokrat yang cuma memperoleh suara 7% di tahun 2004.  Tentu saja jawabannya cenderung beragam sekali. Ada yang berpendapat karena faktor figur partai, programnya yang terlalu umum atau tidak unik, performa perjuangan partai selama ini, dan Demokrat diuntungkan karena kader utamanya adalah seorang presiden yang program pemerintahnya diakui cukup banyak yang berhasil, dsb. Bahkan ada yang berpendapat rakyat sudah bosan dengan janji-janji partai yang belum tentu terbukti, tidak senang dengan tema kampanye menghujat sana-sini, tidak elegan, tidak senang dengan istilah oposisi, tidak senang dengan figur yang mengumbar senyum  sinis sambil menghantam pemerintah, dsb.

 

Selain itu juga dibicarakan tentang partai yang tidak memenuhi persyaratan threshold 2,5%. Itu hak mereka mendirikan partai. Namun ngukur diri dan rasional lah, dan apa sih yang ingin diraih?; ucap sebagian “analis amatir”.  Karena itu diperlukan penyederhanaan sistem kepartaian yang selama ini jumlahnya sangat besar sehingga tidak efektif. Tidak lupa perwakilan perempuan  di parlemen pun kerap dibahas.  Yang ternyata tidak merupakan bagian prioritas parpol  peserta pemilu. Sebagian parpol belum sepenuh hati dalam menempatkan kader-kadernya untuk duduk sebagai caleg. Wah..wah..wah….pokoknya obrolan politik di setiap sudut lokasi ternyata seru dan menarik.

 

Apakah dengan demikian pemilu telah mampu mengembangkan pendidikan politik? Tampaknya ada kecenderungan seperti itu. Walau ada juga yang apatis, sebagian besar lapisan masyarakat kerap asyiik bicara tentang politik dengan daya kritisinya yang tajam. Penyelenggaraan pemilu sebanyak dua kali saja khususnya dalam era reformasi telah membangun daya kritisi yang semakin tinggi di kalangan warga. Ini merupakan buah dari keterbukaan politik yang sudah terjadi dan mulai dirasakan sejak 1998 di saat tumbangnya kepemimpinan orde baru. Bahkan sampai nyaris terjadinya perilaku berlebihan (uforia) demokrasi di sebagian rakyat setelah sekian puluh tahun tertekan oleh kepemimpinan yang konon disebut otoriter. Pendidikan politik yang terjadi semakin tampak signifikan ketika media cetak dan elektronik seperti radio dan televisi ikut aktif terlibat sangat aktif. Ini gejala sangat bagus dan sehat ketika proses pembelajaran demokrasi khususnya menjelang pilpres Oktober 2009 masih terus perlu ditingkatkan mutunya. Suatu ketika diharapkan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik bakal terwujud.

Iklan