Bisnis dan politik yang jelas masing-masing ranahnya berbeda. Bisnis berkiprah pada strategi dan kebijakan perusahaan dalam aktifitas ekonomi produksi dan distribusi barang dan jasa. Tujuan utamanya meraih kemampulabaan maksimum. Sementara politik bicara tentang bagaimana meraih dan mengembangkan kekuasaan. Lingkup tujuannya adalah merumuskan kebijakan publik termasuk untuk kepentingan dunia bisnis. Namun keduanya bisa berhubungan satu dengan lainnya. Bagaimana hal itu bisa terjadi?

 

Dalam hasil studinya, tentang pemilihan anggota Kongres  Amerika Serikat tahun 2004, Lary M.Bartels, ilmuwan politik dari Princeton University mengatakan bahwa para senator dari partai Demokrat dan Republik terpilih karena didukung oleh pebisnis. Tidak kurang dukungan sektor bisnis mencapai 58.1% dari total sumbangan untuk kampanye. Selebihnya berasal dari kalangan serikat atau organisasi, pengacara, dan lainnya. Jadi tampak bahwa keberhasilan para senator duduk di kursi kongres sangat bergantung pada pendanaan dari perusahaan. Apakah itu semacam belas kasih bagi para politisi? Tidak juga, tetapi ada udang di balik batu. Secara empiris maka bakal terjadi saling bergayut antara dunia bisnis dan politik. Politikus butuh duit dari pengusaha sementara sektor bisnis butuh keputusan-keputusan politik untuk kemajuan bisnisnya. Semacam nagih jasa yang pernah diberikan ke para anggota kongres. Bagaimana di Indonesia?

 

Bisa saja hal di atas terjadi di Indonesia. Begitu banyaknya partai yang ikut bertarung, tahun 2009 ini, ternyata diikuti dengan maraknya dunia bisnis. Yang tampak kasat mata, kebutuhan atribut partai yang semakin besar untuk berkampanye telah semakin terbukanya peluang usaha dan pekerjaan yang baru. Di sisi lain walau masih proposisi, kepentingan dunia politik dan bisnis sama-sama pentingnya. Saya pernah ngobrol dengan dua mantan kepala daerah bahwa hal itu bisa terjadi. Ketika masa kampanye, misalnya mereka terbantu oleh para investor atau pebisnis. Para pebisnis semacam berlomba memberi bantuan dana kampanye kepada partai kandidat kepala daerah. Dan apa yang terjadi setelah terpilih? Ya karena telah memberi bantuan maka tidak segan-segan para pebisnis melakukan loby ke sang kepala daerah. Mereka berharap sang kepala daerah mau membantu membuatkan kebijakan-kebijakan tertentu tentang perbisnisan. Tentunya setelah diuji kelayakannya. Apakah cuma sebatas itu?

 

Ada lagi bentuk lain betapa mesranya hubungan bisnis dan politik. Misalnya, ketokohan seseorang bisa menjadi ladang bisnis. Coba saja kita perhatikan, misalnya fenomena dukung mendukung ke partai tertentu. Bisa saja sebulan lalu setelah didekati parpol tertentu kemudian sang tokoh membuat pernyataan mendukungnya. Namun tiba-tiba  ketika hari ini ada tokoh partai lain datang ke sang tokoh maka munculah dukungan baru. Yakni agar para pengikutnya memilih partai tersebut. Mengapa seperti itu? Bisa jadi karena berkait dengan teori suplai dan permintaan suara dukungan. Siapa yang paling banyak menyetor dana buat sang tokoh maka dialah yang akan menuai dukungan dari sang tokoh. Sebaliknya bagi parpol yang hanya menyetor duit pas-pasan. Kalau begitu apakah sang tokoh dapat digolongkan sebagai oportunis? Wah tanya saja pada rumput yang bergoyang.

Iklan