Siang ini saya membaca berita di running text salah satu televisi swasta nasional. Isinya: “enam pegawai lokal Cina dipecat karena tidur dalam pertemuan resmi di HengYang, Hunan, Cina”.  Hal ini mengingatkan saya,  ketika Presiden Susilo Bambang Yudoyono pernah marah ketika mendapati ada peserta yang tertidur saat mendengarkan pidatonya di depan peserta Kursus Lemhanas. Beliau sempat menghentikan pidatonya sejenak.Lalu menunjuk peserta yang tertidur dan bilang: “Sedang membahas masalah rakyat, kok tidur.” “Bagaimana dapat memimpin rakyat kalau tidur?”. Tidak seperti di Cina, ternyata disini tak ada sanksi apapun kepada pejabat yang tidur  itu.

Bicara tentang tidur apalagi tidur yang bermutu adalah sangat dianjurkan untuk kesehatan fisik dan mental. Namun  bagaimana ya, kalau ada pemimpin nasional dan pemimpin daerah “tertidur lelap” akan penderitaan rakyat ? Pulas, ketika rakyat sedang  ngantre minyak tanah, gas, dan pupuk? Rakyat bersusah payah untuk mendapatkan pembagian minyak tanah sebanyak dua liter, satu tabung gas, dan sekarung pupuk dengan ngantre berjam-jam?  Sementara, dia baru akan segera  bangun dari tidurnya hanya untuk menggapai kepentingan kelompoknya.

Hal ini sangat berbeda ketika seseorang masih menjadi calon pemimpin dalam berkampanye pemilu dan pilkada. Sepertinya tak ada sedikit pun kesempatan  tidur untuk menyampaikan janji-janji manisnya. Segala media dipakainya. Namun apa yang terjadi setelah terpilih? Ya  mereka tertidur lelap sambil memimpikan kekuasaan yang diraihnya. Apakah ada sanksi bagi pemimpin yang mengabaikan kebutuhan dan kepentingan rakyatnya? Kalau toh tak ada pemecatan, pemimpin yang cenderung banyak tidur itu paling tidak terkena sanksi sosial. Dan akan menjadi stigma politik yang sulit dilupakan.

Iklan