Ada seorang penegak hukum merupakan jaksa terbaik nasional. Ada juga seseorang sebagai dosen teladan nasional. Mungkin ada juga teladan di profesi lainnya. Bahkan ada yang dari dunia akademik mendapat penghargaan dari suatu perguruan tinggi luar negeri karena telah memimpin penyelenggaraan pemilihan umum 2004 dengan sukses. Dan para pejabat dengan anugerah teladan itu kebanyakan  sarjana. Karena sebutan teladan maka secara normatif yang bersangkutan pantas dicontoh oleh siapapun. Normatifnya, tak mungkin mendapat anugerah teladan atau terbaik kalau orang itu tidak memiliki integritas di bidang pekerjaan atau profesinya. Namun apa yang terjadi?

Alih-alih dicontoh malahan yang terjadi sang teladan itu dicaci maki oleh masyarakat. Pasalnya sebutan teladan yang disandang oleh segelintir orang (kasus) itu telah mencederai nama baik korpsnya karena ulahnya sendiri. Pertanyaannya mengapa unsur keteladanan tidak taatasas dengan perilaku nyata keseharian yang bersangkutan? Karena itu timbul anak pertanyaan, apakah ada yang salah dalam sistem penilaian kinerja seseorang; khususnya dalam menentukan keteladanan seseorang? Seberapa jauh faktor-faktor ekstrinsik dari yang bersangkutan memengaruhi perilaku sang teladan? Adakah faktor-faktor tersebut memerkuat keteladanan atau malah menggrogoti posisi keteladanan seseorang?

Sebenarnya keteladanan tidak seharusnya terdegradasi kalau saja yang bersangkutan mau dan mampu menegakkan amanah yang diterimanya. Tetapi “anugerah berikutnya”lah yang menyebabkan dia jadi tergoda. Seseorang yang mendapat predikat teladan, entah di profesi apa pun maka  biasanya akan membawanya ke pintu-pintu kekuasaan yang lain. Entah sebagai pejabat publik-birokrat, entah sebagai politisi, dan entah sebagai publik figur yang akan membawanya ke dunia yang semula tertutup sekarang menjadi terbuka lebar. Seorang dosen teladan, misalnya, yang semula lebih banyak bergelut di kampus dengan kolega dosen, text book, dan mahasiswa (yang masih idealis) tiba-tiba menjadi pejabat publik.

Di dunia  kampus, kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki murni adalah karena kapasitasnya sebagai intelektual. Sementara itu sebagai pejabat publik, kapabilitas intelektual memang yang membawanya ke dunianya yang baru. Tetapi di dunia publik ini orang memandangnya lebih sebagai sosok “penguasa” yang dapat menentukan hitam-putih kebijakan di bidang yang digeluti. Belum lagi kapabilitas intelektualnya itu menyebabkan dia terjerembab dalam kebanggaan diri (dibanding bawahannya yang mungkin biasa-biasa saja). Bayangkan saja, jika awalnya orang menghormati karena intelektualnya, maka sekarang orang menghormatinya karena yang bersangkutan sebagai pejabat atau penguasa. Mengapa? Karena kekuasaan dan yang ada di balik jabatan tersebut telah menimbulkan suasana baru dan kekagetan budaya sang teladan. Pertama,  subordinasi  terbungkuk-bungkuk yang begitu merendah; kedua, bawahan termehek-mehek menghormati dengan pelayanan super-prima; dan ketiga, upeti yang mulai mengalir (mulai dari yang remeh temeh sampai yang aduhai). Ketiga hal itu tidak pernah dialaminya di dunia akademik. Namun lambat laun ketika menjadi penguasa birokrasi plus rayuan maut lingkaran kekuasaan terdalam maka hal itu dapat menimbulkan nuansa baru dalam persepsi intelektualitas yang dimilikinya. Yakni kalau tidak tahan godaan, bakal bisa lupa diri. Apa kejadian berikutnya?

Dunia teladan yang semula putih polos mulai ada goretannya. Dimensi godaan dunia sudah semakin melirik sang teladan. Tentu saja semakin dilihat semakin asyik menambah goretannya sehingga akhirnya tak jelas lagi warna putih, kelabu, atau hitam. Dalam kondisi seperti inilah, seteladan apa pun seseorang jika keimanan dan ketaqwaan tidak kuat, tidak paham lika-liku birokrasi yang banyak tikungan dan jebakan  maka akhirnya akan jatuh ke jurang yang dalam. Goretan sudah menjadi luka terinfeksi (busuk) yang meluas ke seluruh jasmani dan rohaninya. Saking  parahnya, yang bersangkutan harus mundur dari arena kekuasaan karena tuntutan hukum. Ketika itu terjadi, tidak ayal lagi fenomena bungkuk-bungkuk dari bawahan pun hilang berubah menjadi tegak kembali sambil mengumpat, upeti berhenti seketika dan bahkan  orang pun enggan menyapa. Aneh tetapi nyata malah mereka semakin menjauh.  

Lalu siapa yang salah dan apanya yang keliru?.  Secara sistem, jika satu orang berbuat salah maka  lingkungannya, khususnya lingkaran dalam, juga seharusnya ikut keliru karena telah berdiam diri atau  tidak mengingatkan superordinatnya. Namun sistem yang ada membuat siapa pun tidak berani menegur sang bos selaku penguasa. Kalau sudah begini orang sering  menyalahkan bahwa persoalan ini “seperti benang kusut” atau “seperti lingkaran setan”. Padahal setan ngga salah .  Bahkan konon ada yang bilang, sambil bergurau, setan pun sudah sulit melaksanakan TUPOKSI  (Tugas, Pokok dan Fungsi)nya sebagai penggoda manusia. Dan pernah terbersit di hatinya untuk “minta pensiun” dini karena yang digoda (manusia) sudah lebih canggih memilih dan melakukan dosa (yang dulu mereka hindari). Lalu siapa yang layak disalahkan?, Jadi  lebih baik kalau ada yang salah atau keliru jangan salahkan lingkaran setan tetapi  lebih tepat disebut “lingkaran manusia saja”. Yang alpa diri akan kelemahan dan ketidakberdayaannya………

 

Iklan