Belakangan ini isyu suap dan pemerasan begitu terbukanya. Tidak tanggung-tanggung banyak menimpa kalangan yang dianggap “terhormat” sebagai tersangka bahkan sebagai terdakwanya. Saya berpendapat menyuap adalah perbuatan sadar dari seseorang kepada orang lain (penentu keputusan) agar segala sesuatu yang terkait langsung maupun tak langsung dengan kepentingan untuk memperoleh kemudahan dapat terkabul dari perkara tertentu melalui jalan tidak legal. Pelaku aktifnya adalah seseorang yang tergolong ‘pesakitan’.  Jadi suap menyuap adalah kegiatan haram atau terlarang. Ingat pegawai negeri ingat pula akan sumpah jabatan. Tidak boleh menyuap dan tidak  memeras orang lain. Lalu apa bedanya dengan pemerasan?

            Pemerasan adalah saudara kembar dari penyuapan. Cuma yang berbeda adalah pelakunya. Pada pemerasan, pelaku aktifnya bahkan superaktif adalah penentu keputusan atau anak buah dan calo penentu keputusan. Pemerasan akan selalu disertai ancaman-ancaman..awas lu…..fisik dan non-fisik! Kalau ngga dipenuhi akan…..! Jadi kalau yang diperas memenuhinya apakah itu tidak termasuk kategori perbuatan menyuap dengan baju pemerasan? Tujuannya agar si pemeras meluluskan permintaan agar si “pesakitan” luput dari ancaman olehnya.

Pemerasan dan penyuapan di negeri hukum Indonesia ini sudah bukan menjadi barang aneh. Hampir di setiap sudut instansi pelayanan publik terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang getol-getolnya mengejar para koruptor, penyuap dan pemeras. Belakangan ini terjadi di kalangan anggota parlemen. Bisa-bisa juga terjadi di instansi pendidikan. Misalnya lewat suap untuk memperoleh proyek penelitian dan pelatihan, fasilitas masuk ke sekolah, dan perguruan tinggi lewat ”orang dalam”. Atau memeras mahasiswa bimbingan dengan berbagai janji cepat lulus skripsi atau tesis dengan paksaan imbalan tertentu. Ya..masih banyak oknum instansi lainnya yang berperilaku serupa.

Kejadiannya karena disitu terjadi interaksi antara yang harus dilayani dan yang melayani dalam kondisi tidak seimbang. Pihak pengambil keputusan (pelayan publik) selalu berada pada posisi rebut tawar tinggi. Karena posisinya sedemikian rupa, pengambil keputusan sangat leluasa menentukan kapan dan derajad hasil keputusan itu bakal dikeluarkan. Makin kakunya dan terbatasnya sumberdaya khususnya uang dari orang yang dilayani maka akan makin sulitnya taransaksi itu berhasil sesuai dengan harapannya. Istilah ekonominya ada kelebihan permintaan (pemohon pelayanan) ketimbang ketersediaan proses pelayanan (pelaku pelayanan).

Idealnya  setiap keputusan  seharusnya timbul dari mekanisme wajar. Diproses sesuai prosedur tanpa embel-embel imbalan apapun. Namun di kemudian hari yang minta dilayani jauh lebih banyak ketimbang potensi si pelayan. Terjadilah upaya-upaya memberi uang terimakasih karena dilayani lebih cepat ketimbang orang lain yang tidak menyetor uang terimakasih. Lama kelamaan terjadilah diskriminasi perlakuan. Semakin mampu dan berani publik yang dilayani memberi tambahan tanda kasih semakin diprioritaskan perlakuannya.Bentuk pemberian itu menjadi berubah nilainya dari ikhlas menjadi kewajiban memberi.

Namun lama kelamaan berubah menjadi tidak wajar. Keputusan dianggap sebagai komoditi pasar. Ada nilai jual belinya. Nah kalau sudah begitu maka setiap transaksi memerlukan ongkos. Ongkos untuk mempercepat keputusan dan….kesejahteraan si pengambil keputusan dan antek-anteknya. Disini lah unsur yang melayani akan bebas menentukan ”tarif” transaksi. Sebagai contoh, diduga kuat untuk membeli keputusan,  mencabut pengaduan perkara dari perkara hukum, dan keringanan hukuman harus membutuhkan ongkos. Dan  ironinya si petugas tanpa beban setelah memperoleh hasil pemerasan dan penyuapan akan langsung bilang…ikhlas khan bapak.. dan.. ibu?

Setelah itu terjadi lalu  saya merenung dan  tidak tahu apa yang kira-kira berkecamuk di hati nurani yang dilayani. Apakah publik yang dilayani akan puas tapi tidak ikhlas atau puas sekaligus ikhlas atau tidak puas dan tidak ikhlas. Melayani yang seharusnya merupakan kewajiban berubah menjadi kegiatan yang harus dihargai dengan uang. Sementara itu saya juga tidak tahu apakah si pelayan akan begitu puas dengan hasil pemerasan dan penyuapan yang terjadi. Apakah dia bisa tidur enak dan tanpa dosa memeras  dan menerima suap dari orang yang patut dilayaninya. Dan ternyata dizalimi? Atau ketika akan tidur malam dia berbicara sendiri: siapa lagi yang akan kuperas?

Dengan segala cara dan konsep apapun yang dilakukan ”pesakitan”, pengamat hukum, kalangan legislatif, Komisi Yudisial, dan Majelis Konstitusi serta masyarakat lainnya untuk melakukan reformasi hukum namun bisa jadi hasilnya tak memuaskan. Mengapa? Karena kalau tanpa diikuti dengan mereformasi sistem  proses menyapunya dan  membersihkan sapu-sapu yang masih ”kotor” semuanya itu bakal percuma saja. Apalagi untuk membuat  efek jera para pelanggar hukum hanya dengan kewajiban memakai setelan pakaian bertuliskan “koruptor”.

Iklan