Dua minggu belakangan ini pemberitaan tentang pembunuhan berantai dan mutilasi ramai dibicarakan oleh hampir semua media. Pasalnya ada seorang pria yang diberitakan sebagai homo telah membunuh paling sedikit 10 orang. Pembunuhan yang sebagian besar dilakukan secara mutilasi itu bermotifkan api cemburu; cinta sesama jenis. Ryian yang disebut sebagai penjagal dari Desa Jatiwates Jombang itu selama ini dikenal sebagai guru ngaji yang lembut dan ngemong. Para tetangga di sekitarnya tidak pernah mengira Ryian sebagai pemuda pendiam, jarang berkomunikasi sosial, namun pandai memikat ternyata sebagai pembunuh sadis. Beberapa ahli jiwa mengatakan Ryian diduga mengidap psikopath.

Dari berbagai rujukan, batasan psikopath adalah suatu perilaku immoral yang kronis dan antisosial dari seseorang. Semacam penyimpangan personaliti atau penyimpangan dissosiatif. Ada yang menyebutkan sebagai penyimpangan personaliti yang narsistic. Wujudnya bisa berupa tindakan kriminal, seksual, pembunuhan sadis, dan impuls agresif. Dan umumnya juga dicirikan oleh ketidak-mampuannya untuk belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalunya. Pada tahun 80’an konon di Inggeris, diperkirakan sebanyak satu persen dari total penduduk mengidap psikopath. Mereka merupakan korban dari sistem penjara, politik, lembaga atau hamba hukum, hukum perusahaan, dan media. Dari definisi  di atas apakah psikopath bisa juga tejadi di dunia bisnis?

Pernahkah kita jumpai atau paling tidak kita dengar banyak bisnis mati bergelimpangan karena terjadinya kanibalisasi di antara mereka?. Berapa banyak usaha kecil mikro tergilas oleh perusahaan raksasa dibidang retail sampai ke pelosok desa perkotaan? Perusahaan besar tersebut begitu rakusnya untuk berekspansi ke wilayah-wilayah pasar tradisional. Walaupun ada kebijakan sampai radius tertentu dari lokasi pasar tradisional tidak diijinkan berbisnis bagi perusahaan konglomerat  namun tetap saja tidak dihiraukan. Termasuk penegakkan hukum mengalami kelumpuhan total.

Contoh lain adalah pertarungan di antara perusahaan besar. Misalnya dalam bentuk monopoli, pembajakan para akhli-manajer unggul, dan penguasaan teknologi. Disamping itu melakukan  penipuan mutu produk yang merugikan pelanggan-konsumen, penyuap pejabat, dan kejahatan krag putih yang tidak bedanya dengan pelaku kejahatan di jalanan. Perusahaan-perusahaan yang mengidap  psikopath dalam berbisnis itu tepat disebut sebagai perusahaan perampok dan pembunuh. Mengapa demikian? Karena umumnya pebisnis yang sekaligus pengidap psikopath umumnya berperilaku kuatnya kepentingan diri sendiri, manipulatif, asosial, memperkaya diri di atas penderitaan orang lain, dan sangat tidak bertanggung jawab sebagai individu sosial.

Fenomena psikopath di dunia bisnis tidak lepas dari sistem pemerintahan dan unsur kebijakan perekonomian. Semakin liberalnya suatu pemerintahan cenderung semakin longgarnya sistem perekonomian. Banyak pengamat mengatakan gara-gara kapitalisme modern yang tak terkendali maka munculah mesin-mesin pembunuh terhadap perusahaan yang bermodal pas-pasan; termasuk koperasi. Perusahaan-perusahaan khususnya yang besar sangat rakus meraih keuntungan maksimum dengan cara menggenjot mesin produksi tanpa harus memperhatikan dan menjaga lingkungan. Begitu banyaknya fenomena bencana alam seperti banjir dan tanah longsor merupakan bukti kuat terdapatnya perilaku asosial dan manipulatif terhadap lingkungan.  Etika bisnis yang di dalamnya penuh ajaran moral sepertinya tidak digubris. Menurutnya etika adalah urusan pribadi bukan perusahaan.

Karena itulah pemerintah sebaiknya secara serius mempersiapkan dan  menerapkan kebijakan tentang “tanggung jawab sosial korporat” (coorporate social responsibility-CSR). Undang-Undang No. 40 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang tersebut juga mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut di Laporan Tahunan. Adanya pelaporan tersebut merupakan pencerminan dari perlunya akuntabilitas perseroan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga para pemangku kepentingan seperti pemerintah (pusat dan daerah), pemilik modal, dan masyarakat dapat menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu hukum harus ditegakkan secara tegas kepada siapapun yang terbukti mengganggu jalannya aktifitas bisnis dan pelestarian lingkungan.