Kamis, Mei 29th, 2008


Akibat dari kenaikan harga BBM mau tidak mau berpengaruh terhadap kondisi usaha kecil dan menengah. Kemungkinan terjadinya stagnasi produksi bisa saja muncul. Kalau hal itu tidak bisa dihindari maka kemungkinan besar bakal terjadi pengangguran yang bertambah karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah seharusnya lebih serius memperhatikan masalah pengangguran dan PHK. Karena itu, pemerintah hendaknya menyediakan anggaran  dari dana subsidi BBM untuk program padat karya. Persoalannya bagaimana upaya yang harus dilakukan agar program padat karya berlangsung optimal. Artinya, pelaksanaan program tidak sekedar berorientasi proses, yang penting dana terserap habis. Namun lebih dari itu, apa saja efek yang diperoleh tidak saja terhadap pekerja tetapi pada aspek luaran, lingkungan dan kelembagaan? Efek terhadap luaran hendaknya berupa pengubahan kondisi langsung dan tak langsung dalam aktivitas ekonomi produksi dan distribusi. Sedang pada aspek lingkungan, hendaknya program padat karya mampu menciptakan dan melestarikan lingkungan fisik dan non fisik. Sementara efek terhadap kelembagaan, harus diupayakan agar program padat karya tidak merusak tatanan sosial yang ada, seperti menimbuikan kecemburuan sosial dan konflik sosial serta mengubah kegiatan sosial seperti gotong royong menjadi kegiatan ekonomi murni. Untuk sampai pada pencapaian-efek di atas maka program padat karya perlu memperhatikan beberapa hal pokok berikut ini.

Pertama, jenis kegiatan program harus sedemikian selektifnya, tergantung pada kebutuhan dan kondisi daerah (perkotaan dan perdesaan), kondisi lingkungan, kepentingan ekonomi dan tatanan sosial yang ada. Beberapa contoh jenis kegiatan di sektor pertanian perkebunan (PTP) dapat berupa pemeliharaan lahan, pembuatan teras, penanaman ulang, perluasan tanaman, pemadaman kebakaran, dan sebagainya. Pada pekerjaan umum, jenis kegiatan padat karya dapat berupa perbaikan dan pemeliharaan jalan, membuka jalan baru dan perbaikan saluran irigasi teknis, perluasan dan pemeliharaan lapangan terbang dan sebagainya. Di sub sektor kehutanan dapat dilakukan kegiatan reboisasi, penghijauan, perhutanan sosial, pemadaman kebakaran hutan, dan sebagainya. Sementara dalam upaya pemeliharaan lingkungan dapat dilakukan kegiatan pemuilhan hutan/perkebunan yang diakibatkan oleh lahan longsor, banjir dan kebakaran.

Kedua, peserta program lebih diprioritaskan pada lapisan pekerja yang terkena PHK dan pengangguran dari keluarga yang rentan terhadap fenomena sosial ekonomi atau mereka yang sangat terkena himpitan ekonomi akibat krisis harga BBM yang meningkat.

Ketiga, asas pemerataan bendaknya dipertimbangkan agar tidak menimbuikan kecemburuan sosial dan konflik sosial; Nepotisme hendaknya dicegah. Karena itu, agaknya demi pemerataan, peserta program dibatasi untuk kepala keluarga (KK), baik KK yang lelaki atau yang perempuan.

Keempat, diperlukan proses perencanaan, pengendalian dan pengawasan yang terprogram dengan dukungan data dan informasi yang akurat. Kiranya diperlukan suatu Pusat Informasi Ketenagakerjaan di tingkat kabupaten atau kota yang bertugas mengamati, mencatat dan menginformasikan kondisi ketenagakerjaan yang ada di daerah sampai tingkat kecamatan. Jenis data dan informasi meliputi antara lain jenis lapangan kerja, jumlah angkatan kerja, pekeria dan pencari kerja, tingkat pengangguran, tingkat upah, dan sebagainya.

Kelima, pemerintah (pusat dan daerah) hendaknya proaktif, khususnya pemerintah daerah di tingkat kabupaten-kota  sampai kecamatan. Sifat menunggu petunjuk sangat teknis dari atasan sebaiknya dihindari. Respon, inisiatif dan kreativitas pemerintah daerah sangat dituntut, terutama dalam menangkap isyarat dini tentang permasalahan PHK dan pengangguran yang ada di daerahnya masing-masing.

Keenam, peranserta pihak perusahaan dengan program tanggung jawab sosial korporasi diperlukan antara lain dalam menginformasikan pekerja yang terkena PHK untuk memudahkan pihak pemerintah menyiapkan langkah-langkah pensolusiannya di tingkat lokal. Semaksimal mungkin perusahaan-perusahaan yang kondisinya masih sehat dapat segera menampung mereka yang terkena PHK untuk dipekerjakan di perusahaannya.

Ketujuh, dimensi ruang dan waktu harus meniadi pertimbangan pula dalam menetapkan jenis kegiatan padat karya. Bisa jadi bentuknya berbeda antara daerah perdesaan dan perkotaan. Belum lagi dikaitkan dengan tingkat kepadatan penduduknya (sangat jarang, jarang, medium, padat, sangat padat). Sedang dari dimensi waktu, perlu dipertimbangkan kaitannya dengan penentuan jenis kegiatan dan berapa hari orang kerja (HOK) per orang diberi kesempatan bekerja. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya fenomena under utilization dan bentuk baru dari pengangguran tersembunyi. Memang dalam praktek di lapangan tidaklah mudah untuk mencegah terjadinya fenomena tersebut. Tetapi yang jelas harus dapat diperhitungkan berdasarkan pengalaman. Misalnya, suatu pekerjaan tertentu layaknya mampu diselesaikan dalam waktu tertentu dengan menggunakan 50 orang tapi dalam kenyataannya menggunakan 80 -100 orang. Dari sudut proses dan luaran memang tercapai, tetapi dari sisi produktivitas tidak, karena nilainya sangat rendah.

Iklan

 

Fenomena padat karya bukanlah sesuatu yang baru. Dalam istilah ekonomi dikenal konsep labor intensive sebagai lawan dari capital intensive (padat modal). Unsur produksi tenaga kerja (labor) dan mesin (capital) secara teoritis dapat saling bersubstitusi. Dalam kurva isoproduk (produk sama), dijelaskan bahwa keduanya dapat saling bersubstitusi, ceteris paribus. Misalnya, untuk menghasilkan sejumlah produk yang sama lebih tepat menggunakan pendekatan padat karya di daerah Jawa dan Bali yang tingkat kepadatan penduduk per satuan luas lahan pertanian yang jauh lebih tinggi katimbang di luar lawa. Di luar jawa yang kepadatan penduduknya relatif masih rendah, lebih tepat digunakan pendekatan padat modal. Pertanyaannya apakah teori tersebut tepat diterapkan pada dunia nyata?

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ialah makin meningkatnya jumlah pengangguran. Dengan perkataan lain, di pasar kerja terdapat kelebihan suplai tenaga kerja dibanding permintaan. Dalam situasi seperti ini, posisi tawar pekerja melemah. Bisa jadi demi status sosial penganggur bersedia bekerja apa pun dan dengan tingkat upah berapa pun. Yang penting asalkan yang bersangkutan tidak disebut penganggur. Tetapi pertanyaannya apakah pekerjaan apa pun tersebut tersedia di pasar kerja? Karena itu. memang perlu diciptakan. Dengan investasi ekonomi, walaupun ideal, namun sulit berlangsung karena memang kemampuan para pengusaha sedang melemah. Begitu pula tabungan pemerintah tidak memadai untuk melakukan investasi di sektor publik. Dalam situasi seperti itu program padat karya menjadi sebuah jalur alternatif. Sumber dana dari kucuran subsidi harga BBM bisa dipakai sebagai salah saru opsinya.

Padat karya yang dikenal selama ini lebih bersifat crash program atau sangat mendesak. Pertimbangan utamanya bagaimana dengan padat karya, para tenaga kerja khususnya buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Keria (PHK) dapat tertolong. Sedang di sisi lain, kesempatan kerja sektor formal untuk menampung mereka sangatiah langka. Artinya, bisa saja padat karya terjadi di daerah padat dan jarang penduduk. Tetapi yang jelas dalam situasi ekonomi yang chaos tidak peduli kondisi daerahnya. Substitusi tenaga kerja dan kapital hampir-hampir tidak terjadi. Yang ada ialah bagaimana dengan program padat karya dapat menyerap mereka yang terkena PHK sebanyak-banyaknya. Dengan perkataan lain, bagaimana pemerintah mampu secepatnya melaksanakan program tersebut untuk golongan masyarakat yang rentan terhadap kondisi ekonomi yang parah ini. Jika tidak segera disolusikan maka kemungkinan besar akan teriadi gejolak-gejolak sosial politik yang parah. Sedang dalam jangka panjang bagaimana memperkecil kesenjangan kemakmuran antara si kaya dan si miskin.

Dalam prakteknya, pelaksanaan program padat karya sering dilakukan secara sporadis, serabutan dan kurang dipandu oleh teknis perencanaan yang handal. Beberapa indikasi yang tampak antara lain, pertama, bentuk dan jenis kegiatan masih cukup banyak yang tidak berorientasi ekonomi seperti hanya membersihkan selokan-selokan kecil dan rumput di sekitar area permukiman, dan terkesan sporadis. Padahal kegiatan tersebut biasanya dilakukan secara gotong royong (kegiatan sosial). Kedua, kegiatan program lebih berorientasi pada proses ketimbang pada luaran (output) dan efek, yang penting bagaimana dana program terserap habis. Ketiga, belum jelas berapa lama minimal tiap pelaku program padat karya bekeria dan masih tampak tidak seragamnya alokasi waktu yang terserap per pekerja. Keempat,, pola perencanaan dan pengawasan relatif masih lemah, tanpa dukungan data akurat tentang ketepatan/ kelayakan jenis kegiatan dan siapa saja yang pantas diikutsertakan dalam program. Karena itu, bisa saja proses rekruitmen pekerja dilakukan secara sembarangan, yang penting target terpenuhi. Bahkan dapat terjadi peserta padat karya bukanlah pengangguran, tetapi yang sudah punya pekerjaan.