Pemerintah baru saja menaikkan harga bahan bakar minyak. Tidak ayal lagi, kondisi itu akan memberikan efek domino. Kenaikan harga minyak yang jelas bakal diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok akibat dari tarif transportasi yang juga tak terelakan ikut naik. Dampak langsung atau tak langsung terhadap kehidupan di tingkat makro (bangsa) dan kehidupan mikro (rumahtangga) sudah dirasakan. Pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 6.5% pasti akan turun dengan kenaikan reit inflasi. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan, mulai dari kelas atas sampai menengah dan kecil menderita kesulitan berproduksi dan memasarkan hasil karena biaya produksi yang melangit di satu sisi dan melemahnya daya beli konsumen di sisi lain. Dalam situasi tersebut tak terhindarkan lagi perusahaan-perusahaan diperkirakan akan melakukan rasionalisasi kerja secara total. Dengan perkataan lain diperkirakan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi sebagian pekerja

Kalau ini terjadi maka akan menambah panjang jumlah penganggur yang diperkirakan akan mencapal sekitar 10 juta orang. Suatu angka pengangguran yang sangat fantastis. Hampir-hampir dalam tiga dekade terakhir ini bangsa Indonesia tidak pernah mengalaminya. Fenomena di tingkat mikro secara signifikan dicirikan oleh makin melemahnya pendapatan riil masyarakat. Selain itu rasio ketergantungan anggota keluarga yang tidak produktif terhadap yang produktif semakin tinggi. Dengan demikian, beban keluarga semakin besar. Dalam situasi tersebut belum diketahui pasti apakah juga akan terjadi PHK terhadap Asisten Rumahtangga (ART) secara besar-besaran.

Perilaku lain pada ekonomi keluarga yang signifikan akan tampak pada sisi konsumsi. Tidak kecil kemungkinannya bahwa banyak keluarga yang akan mengubah pola konsumsi apakah dalam segi jumlah, kualitas maupun frekuensinya. Diversifikasi menu secara terpaksa akan teriadi, terutama pada keluarga marjinal. Substitusi beras ke bahan makanan seperti umbi-umbian dan jagung mungkin saja akan terjadi. Misalnya,  substitusi daging dan ikan telah terjadi dalam bentuk konsumsi tempe dan tahu. Akan tetapi harga dua komoditi bahan makanan ini, tahu dan tempe, saat ini juga ikut merangkak naik sebagai akibat komponen impor kedele yang tinggi. Belum diketahui pasti apa pengganti bahan makanan tersebut.

Khususnya di keluarga pertanian marjinal, perubahan juga terjadi pada pola distribusi konsumsi pangan keluarga. Distribusi pangan di antara keluarga, baik dalam hal jumlah maupun kualitas jenis pangan akan semakin seragam dengan lauk pauk sederhana, bahkan mungkin tanpa sayur sama sekali. Akan terjadi pula proses trade off dimana porsi pengeluaran keluarga untuk pangan akan semakin besar dibanding untuk pendidikan anggota keluarga, rekreasi dan kesehatan. Kalau porsi tersebut semakin membengkak, ciri kemakmuran yang semakin menurun sulit dicegah. Yang jelas standar gizi keluarga apakah dilihat dari kandungan kalori maupun protein sebagian besar masyarakat akan mengalami penurunan.

Dalam situasi ekonomi yang chaos, sepertinya teori hirarki kebutuhan dari Abraham Maslow menjadi bermakna. Maslow membuat hirarki kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan dasar fisik (makanan, pakaian, rumah) sampai kebutuhan aktualisasi diri. Disini Maslow berangkat dari pandangan bahwa manusia tidak akan berdaya hidupnya jika kebutuhan fisiknya tidak dipenuhi lebih dahulu. Tidak mungkin kebutuhan sosial (kasih mengasihi), rasa aman, harga diri, dan aktualisasi diri akan terujud tanpa kebutuhan fisik terpenuhi secara layak. Dalam hal ini saya tak setuju dengan pandangan Maslow. Sekaligus pula, sepertinya Maslow membantah motto masyarakat lawa yang berpandangan “makan tidak makan asal kumpul” dan mengubahnya menjadi “kumpul tidak kumpul asal makan”. Pertanyaannya apa upaya strategis yang perlu dilakukan keluarga?

Upaya strategis yang dikenal di tingkat keluarga adalah coping mechanism. Ciri upaya ini adalah bagaimana suatu keluarga harus mampu mempertahankan kehidupan dengan cara apa pun. Tidak saja dalam bentuk legal tetapi juga ilegal. Dalam bentuk legal, tiap keluarga akan terpaksa menjual aset produksi,  penjualan aset keluarga atau bekerja serabutan, termasuk pengerahan tenaga kerja keluarga yang sedang bersekolah. Sedangkan cara ilegal dapat berbentuk tindakan-tindakan kriminal dan atau menjadi pengemis di perkotaan. Dua yang terakhir ini akan menambah kerumitan sosial saja dan sekaligus menambah beban sosial masyarakat (Social cost) yang besar.

Catatan: sebagian isi artikel berasal dari Sjafri Mangkuprawira, 2003, Mengapa program padat karya diperlukan, Majalah Agrimedia IPB.