Apakah anda seorang ibu dengan sekian jumlah anak balita? Kalau dihadapkan pada topik di atas, apa jawaban anda?  Bisa diduga, kemungkinan jawabannya beragam. Pertama,  memilih untuk mengasuh anak saja. Biarkan urusan pekerjaan mencari nafkah menjadi  kewajiban suami. Sedangkan untuk pemeliharaan anak termasuk pendidikan menjadi urusan isteri. Yang kedua, memilih bekerja untuk mencari nafkah. Pasalnya penghasilan suami begitu pas-pasan. Sementara ketika sedang bekerja, anak  dititipkan kepada orang tua atau mertua perempuan atau asisten rumahtangga. Kalau di tempat pekerjaan ada tempat penitipan anak, tampaknya juga tak jadi masalah.Dan sehabis pulang kerja, baru  mengasuh anak secara intensif.

Topik di atas muncul ketika minggu lalu saya bersilaturahim ke beberapa keluarga saya di Jakarta. Saya melihat semua keponakan (perempuan) bekerja. Ketika itu  kembali teringat pada almarhumah ibu saya, dengan lima orang anak, yang juga sebagai pekerja tangguh mulai dari zaman Belanda hingga masa pensiun pertengahan ’60an. Inspirasi serupa datang dari jungkir baliknya isteri dan dua anak perempuan saya sebagai  ibu sekaligus merangkap sebagai karyawan (dosen).  Dan masih banyak lagi kaum ibu berstatus seperti itu di bumi ini. Lalu pertanyaannya unsur apa saja yang begitu signifikan dalam mendorong sang ibu untuk memutuskan pilihan tertentu.

Salah satu unsur yang gampang diukur adalah ketersediaan waktu dan keterampilan dalam mengelola waktu. Manajemen waktu sangat menentukan dalam menata ketenteraman keluarga, terutama untuk anak-anak yang masih balita. Dalam hal ini kualitas bantuan dari pihak luar, ketika ibu bekerja di luar rumah, sangat penting. Jika tidak, hasil bekerja mungkin memberi kenyamanan ekonomi tetapi boleh jadi kenyamanan keluarga terancam. Peran bapak (suami) juga sangat penting dalam mengakomodasi sebagian pekerjaan domestik sebagai bagian tanggungjawabnya. Persoalannya tidak banyak suami yang dapat melakukan peran ini dengan tulus. Budaya patriarhat menyebabkan banyak laki-laki masih berpendapat bahwa urusan rumah, walau isteri bekerja, ya urusan isteri. Atau urusan isteri dengan asisten rumahtangga. Hal ini terbukti dari hasil berbagai macam penelitian tentang alokasi kerja suami-isteri di seluruh dunia yang selalu tampil dengan angka kerja isteri di rumah (plus di luar rumah) dua kali lipat dari suami. Hasil studi saya pun pada tahun 1982 di dua desa (rural dan suburban area) di Sukabumi menunjukkan hal yang sama.

Persepsi yang terbangun di masyarakat, dan kemudian melekat dalam benak orang,  merupakan unsur berikut yang menjadi penyebab sulitnya kesetaraan alokasi waktu terjadi di rumahtangga, dimana suami dan isteri sama-sama bekerja. Tidak berarti bahwa suami tidak ingin membantu meringankan beban isteri tapi budaya bahwa pekerjaan rumah adalah pekerjaan perempuan menyebabkan banyak laki-laki merasa enggan untuk melakukannya. Sebagai contoh, seorang suami yang membantu isterinya mencuci pakaian, berbelanja ke pasar sering ditanya oleh teman-temannya (termasuk yang teman perempuan) …”kemana nih nyonyanya..”. Atau kasus lain, suami menemani isterinya yang mendapat beasiswa ke luar negeri dan orang berkata “…wah, jadi pendamping isteri nih..” Persepsi ini terjadi karena budaya mengatakan “isteri ikut suami dan bukan sebaliknya (suami ikut isteri).

          Angka nasional yang menyatakan bahwa sebanyak 42% perempuan bekerja mencari nafkah (tidak termasuk yang bekerja, seperti jualan di rumah, tidak tercatat dalam statistik nasional) hanya dikuti oleh satu persen laki-laki yang membantu isterinya di dalam urusan rumahtangga. Itu pun dia lakukan karena senang saja untuk melakukannya dan bukan karena kewajiban. Soal alokasi waktu suami-isteri dalam domestik memang belum menjadi sesuatu yang “sharing”. Padahal kalau isteri bekerja cari nafkah so pasti penghasilannya juga untuk keluarga. Jadi di bidang ini “sharing responsibility” sudah terjadi. Alasannya gampang, karena “sharing domestic works” sudah terjadi antara isteri dan asisten rumahtangga. Nah, para pria atau suami tidak terlalu merasa bersalah jika tidak ambil bagian.

         Kalau di negara-negara maju  soal kesetaraan dalam alokasi waktu relatif sudah terjadi karena disana “asisten rumahtangga” sangat jarang atau kalau ada dibayar sangat mahal. Dan budaya pun tidak mengenal istilah “asisten rumahtangga (alias pembantu).  Selain itu, layanan publik, seperti tempat penitipan anak bertebaran dimana-mana dan dapat dijangkau dengan mudah. Oleh karena itu seorang ibu  dengan aman menempatkan anaknya di sana; entah sekedar day care (selama mereka bekerja) atau night care (kalau mereka mau keluar santai berdua). Bahkan untuk anak usia sekolah pun ada layanan publik bagi orangtua yang memerlukannya (after school caring). Nah bagaimana dengan di Indonesia??? Wah untuk memikirkan hal ini maka para pejabat (yang umumnya laki-laki) akan berkata “wah masih banyak persoalan ekonomi dan politik yang perlu diselelesaikan”. Urusan rumahtangga, alokasi waktu, domestic problem nanti dulu. Padahal jangan heran jika ibu-ibu pekerja di Indonesia, mengutip istilah dari Dr. Aida (pakar gender, yang juga isteri saya) “seorang ibu bekerja dari matahari belum terbit, sampai mata bapak terbenam”

Iklan