Judul tulisan ini mengingatkan saya ketika menghadiri suatu  seminar inernasional antropologi di University of Sussex Inggeris, 28 tahun yang lalu. Salah satu peserta dari Inggeris menyajikan makalah berjudul “Gift” yang disarikan dari disertasinya. Penelitiannya dilakukan di salahsatu negara Afrika (saya lupa namanya) untuk melihat perilaku beberapa suku tentang “gift”. Fokus penelitiannya antara lain pada pertanyaan bagaimana para suku yang berbeda itu memandang makna “gift”, jenis-jenisnya, nilainya, motif dan tujuannya, sudah berapa lama transaksi “gift” berlangsung, kewajiban si penerima ke pemberi, ‘sanksi’ pada penerima jika tidak berespon terhadap “gift”, pengaruh “gift” terhadap kekerabatan atau solidaritas sosial, dan peran institusi “gift” dlsb. 

          Inti  dari makalah itu antara lain pada dasarnya adalah tiap individu dan juga kelompok masyarakat memiliki motif untuk saling-memberi dan menerima sesuatu. Semua cenderung dilakukan secara ikhlas. “Gift” dipandang sebagai suatu kewajiban ketika masyarakat itu melihat dari segi maknanya yakni sebagai pertanda saling menghormati, mengakui keberadaan suku dalam sistem sosial, dan ujungnya memperkecil terjadinya konflik antarsuku. Namun yang menarik kelompok suku yang semakin dekat dengan pusat kegiatan ekonomi dan infrastruktur ternyata menunjukkan tingkat solidaritas sosial yang semakin longgar.

          Untuk suku-suku tertentu yang  memiliki sistem “monarki” masih dikenal istilah upeti atau sama saja dengan pemberian hadiah dari anggota masyarakat kepada Kepala Suku. Ini pertanda kesetiaan warga kepada pemimpinnya. Sementara secara individual, pertukaran “gift” mencerminkan terjadinya suasana kekerabatan sosial dan memelihara hubungan batin antarindividu. Sebaliknya kalau menolak “gift” termasuk dalam bentuk makanan, si penerima dianggap melecehkan dan menghina si pemberi. Tidak tertutup kemungkinan timbulnya konflik.

          Saya melihat gambaran tradisi “gift” dalam kasus  di atas, tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Tidak saja terjadi di masyarakat perdesaan atau perkampungan, tetapi juga di perkotaan. Mulai dari berbasis keikhlasan untuk tujuan peningkatan solidaritas atau kekerabatan sosial sampai berbentuk pamrih untuk tujuan kepentingan sangat individual.  Bentuk motif sosial cenderung semakin rendah intensitasnya sejalan dengan perkembangan masyarakat yakni dari jiwa kebersamaan-gotongroyong menuju keego-sentrisan atau individual. Hal itu sangat dirasakan di daerah perkotaan. Sementara dalam bentuk lainnya  berupa pemberian upeti kepada atasan ternyata sudah merajalela. Mulai untuk naik pangkat atau mempertahankan pangkat dan jabatan “empuk”, memutus perkara hukum, sampai bentuk pasrah karena terancam jiwanya (penyuapan dan pemerasan). 

          Ngomong-ngomong tentang “gift”, belakangan ini masyarakat sedang dihebohkan oleh suatu fenomena hukum. Gara-garanya gift atau gratifikasi dari Departemen Kelautan dan Perikanan bersumber dana non-bugeter. Tidak saja diberikan kepada kaum nelayan tetapi juga untuk para anggota DPR dan tokoh-tokoh politik lainnya (sekitar 40 orang).Tidak tahu persis apa yang melatarbelakanginya; apakah murni bagi kepentingan ekonomi ataukah kepentingan politik tertentu ataukah belas kasih. Tetapi yang jelas gratifikasi yang sudah berlangsung lama dan hampir terjadi di semua departemen itu sepertinya sudah sebagai code of conduct.

      Dalam suasana keprihatinan sosial dan  gencar-gencarnya pemberantasan korupsi, agaknya model seperti itu semakin merisihkan saja. Hal demikian sangat bertentangan dengan sumpah jabatan pejabat negara. Makanlah, berminumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah dengan tidak berlebihan dan dan tidak sombong ( Abu Daud dan Ahmad).Sumber adaptasi dari Tb.Sjafri Mangkuprawira,2007,Coretan Seorang Dosen:Rona Wajah, Jilid Dua,IPB Press.

Iklan