Kebijakan pemerintah


 

       Kepemimpinan dan kepribadian bukanlah aspek yang terpisah dalam kehidupan seseorang. Seorang pemimpin yang taatasas adalah mereka yang mampu menciptakan kekuatan dalam kehidupan kepribadiannya sekaligus mampu menciptakan kekuatan dalam kepemimpinannya. Seorang pemimpin akan menyesuaikan irama dan langkahnya dengan semua orang yang bekerjasama dengannya. Karena itu selayaknya kalau sebagai pemimpin ingin mengetahui beragam determinan yang berkaitan dengan kepribadiannya. Misalnya, perilaku seorang pemimpin akan mencirikan budaya yang bersangkutan.

        Budaya itu sendiri akan menentukan seberapa jauh seorang pemimpin bersifat atraktif. Beberapa ungkapan agaknya dapat dipakai sebagai bentuk habit (komponen budaya) seorang pemimpin “you are what you talk”; “you are what you eat”; “kerja keras, cerdas, dan ikhlas”. Dengan demikian seorang pemimpin berbudaya adalah dia yang selalu menanamkan nilai-nilai pada budaya organisasi atau masyarakatnya. Pertanyaan mendasar adalah apakah perilaku pemimpin dapat diterima oleh semua orang yang ada di dalam organisasi dan masyarakat. Jadi sang pemimpin harus memulai dari dirinya sendiri. Dengan kata lain cara untuk mengubah budaya dalam organisasi dan masyarakat adalah dengan mengubah perilaku sang pemimpin itu sendiri.

        Bagaimana dengan sikap atau pendirian seorang pemimpin? Pernahkah kita memiliki seorang pemimpin yang berpendirian “setengah kosong” atau bersifat pesimis dan ragu-ragu? Dalam suasana apapun pasti masyarakat akan selalu bermuram durja. Hal ini sangat berbeda, layaknya seperti siang dan malam, kalau berhadapan dengan orang yang optimistis. Istilahnya, orang yang paling bahagia tidak penting memiliki sesuatu yang terbaik. Yang terutama adalah membuat sesuatu menjadi yang terbaik. Dalam hal ini sikap sebagai seorang pemimpin diposisikan sebagai sebuah thermostat. Jika sikapnya bagus maka sosial politik akan menyenangkan dan masyarakat bakal nyaman. Sebaliknya jika buruk maka suhu lingkungan sosial politik akan sangat memanas atau sangat dingin (tidak bergairah).

        Sangat kerap masyarakat tidak puas dengan kondisi sosial yang ada. Mereka tak jarang mengalami ketidakpuasan dengan kinerja pemerintah pusat dan daerah. Untuk sebagian masyarakat tekanan bathin dan stress mungkin saja mereka alami. Akibatnya tidak jarang masyarakat menjadi apatis bahkan melakukan demonstrasi. Masalah pokoknya bukan karena faktor kemiskinan dan pengangguran serta konflik sosial saja namun juga faktor lingkungan sosial politik yang disebabkan oleh faktor kepemimpinan.

       Yang terjadi adalah sang pemimpin tidak mampu membangun suasana nyaman. Selain itu pemimpin kurang tegas dalam mengambil setiap keputusan. Dan terkesan kurang amanah. Dalam konteks lingkaran pemerintahan, yang ada lebih pada kentalnya hubungan atasan dan bawahan yang sangat kaku. Berlakulah disitu mekanisme birokrasi yang ketat dan kaku.

        Membuat keputusan sesuatu tidaklah sulit sejauh seseorang sebagai pemimpin mengetahui nilai-nilai yang dimilikinya. Jadi setiap keputusan yang baik umumnya berdasarkan sistem nilai. Keputusan yang tidak berdasarkan hal itu maka cuma bertahan dalam jangka pendek saja. Misalnya kalau setiap keputusan, seorang pemimpin memasukkan unsur simpati, empati, apresiasi, dan tegas terhadap orang lain maka para pengikut atau masyarakat di sekitarnya akan merasa nyaman.

        Banyak tipe kemimpinan yang kita kenal. Ada yang berorientasi pada tugas dan membangun hubungan sosial. Ada juga yang disebut kepemimpinan transformasional dan interaksional dst. Masing-masing tipe kepemimpinan tersebut memiliki kekuatan dan kelemahannya. Ada yang cenderung mendorong namun ada yang kurang mendorong masyarakat dalam ikut membangun bangsa ini. Namun ada juga yang sangat berpengaruh sehingga masyarakat tidak ragu dan sangat ikhlas mendukung setiap kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah kepemimpinan memotivasi sebagai refleksi dari kepemimpinan berbudaya.

        Model kepemimpinan ini dicirikan berberapa hal. Utamanya adalah dalam hal mendorong agar para pembantunya dan masyarakat selalu ingin belajar. Dengan belajar para pembantu akan memeroleh pengetahuan dan pengalaman baru khususnya yang berkait dengan pekerjaannya. Selain itu sang pemimpin selalu mengajak para pembantunya untuk memberi masukan-masukan bagi pemerintah. Dengan demikian para menteri atau para pembantu merasa diakui keberadaannya. Kemudian dalam kesehariannya sang pemimpin selalu menginspirasi para pembantu dan bahkan masyarakatnya; bukan sebaliknya yakni mengintimidasi mereka.

        Dengan sifat-sifat kepemimpinan di atas sang pemimpin relatif akan lebih mudah membangun suatu tim kerja yang tangguh. Dalam hal ini hubungan antara sang pemimpin dengan para pembantunya terikat pada tujuan dan kepentingan yang sama. Mereka mampu bekerja dengan baik didasarkan pada saling percaya satu dengan lainnya, saling membutuhkan, saling bekerjasama, dan terkoordinasi di bawah seorang pemimpin yang memiliki kepemimpinan mendorong. Para pembantu tidak bekerja sendiri-sendiri namun terkoordinasi dengan efektif. Dengan kata lain sang pemimpin tidak jarang menerapkan hubungan kerja yang intensif di dalam unit kerja pemerintahannya.

       Kegiatan-kegiatan yang ada selalu berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sang pemimpin dengan koordinasi yang intensif termasuk dengan kepala daerah selalu melakukan antisipasi misalnya bagaimana agar konflik sosial bisa dicegah sedini mungkin. Karena itu dibangunlah suatu sistem peringatan dini dan juga pemetaan daerah-daerah yang termasuk golongan rawan konflik. Dan dalam jangka panjang konflik sosial hanya bisa dikurangi dengan menerapkan program-program pembangunan kesejahteraan sosial ekonomi, pendidikan karakter bangsa dan pendidikan politik.

 

       Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi.

     Tuntutan pelayanan publik meningkat semakin meningkatnya pembangunan sosial ekonomi. Kuantitas dan kualitas serta posisi dan peran aparatur sangat strategis Namun dalam prakteknya masih ditemukan beragam permasalahan. Rendahnya kualitas pelayanan publik akibat dari pemahaman aparatur ttg kebijakan,pedoman,ketentuan, dan rendahnya moral aparatur. Korupsi terjadi di segala lini dan mewabah.Pelayanan publik akan membentuk citra tentang kinerja birokrasi. Kesalahan-kesalahan pelayanan publik yg mengarah tindakan korupsi.

         Selain itu ada kecenderungan belum optimalnya pelayanan publik yang dicirikan dengan sikap para pelayan publik. Misalnya sikap apatis dan dingin, menolak berurusan, memandang rendah publik, bekerja secara mekanis, ketat pada prosedur, senang bermain “pingpong”. Hal-hal demikian tidak bisa dibiarkan. Karena itu kualitas pelayanan publik perlu ditingkatkan. Fenomena korupsi di kalangan aparatur birokrasi harus diperangi.

       Untuk itu kepekaan etika para aparatur yang tinggi sangat dibutuhkan dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat . Aparatur sudah menerima imbalan maka wajib melayani publik dengan prima. Ini sesuai landasan normatif yg tercantum dalam UU Pokok Kepegawaian bahwa aparatur negara adalah abdi masyarakat. Diharapkan keberhasilan pelaksanaan pelayanan pada publik merupakan fungsi dari moral-etika,sikap dan tindakan aparatur yg profesional.

 

         Para ahli ilmu sosial menggunakan istilah pendidikan politik untuk menunjukkan cara bagaimana anak-anak sebagai generasi muda diperkenalkan pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta bagaimana mereka mempelajari peranan-peranan yang akan dilakukan di masa mendatang jika kelak sudah dewasa (Sukemi, 2004). Selanjutnya pendidikan politik di Indonesia adalah pendidikan yang diarahkan untuk mewujudkan kesadaran politik yang tinggi bagi warganegara, sehingga mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan kelompok mata pelajaran yang memiliki misi seperti itu.

         Sekurang-kurangnya ada dua alasan mengapa pendidikan politik di Indonesia menjadi sangat penting. Yang pertama perlunya pengembangan partisipasi politik dan yang kedua adalah maraknya konflik sosial dengan kekerasan. Menurut Budiardjo (2003), Huntington dan Nelson (2001) dalam Sukemi (2004), pengertian partisipasi politik mencakup: (a) kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tindakan politik, (b) dilakukan oleh warganegara biasa dan bukan oleh pejabat pemerintah, (c) dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, (d) semua kegiatan untuk mempengaruhi pemerintah terlepas tindakan itu efektif atau tidak, dan berhasil atau gagal, (e) dilakukan secara langsung oleh pelakunya sendiri maupun secara tidak langsung melalui perantara.

        Milbrarth dan Goel (1997) dalam Sukemi (2004) membedakan partisipasi politik menjadi empat kategori, yaitu (a) apatis, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik, (b) spektator, artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum, (c) gladiator, yakni mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, seperti aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat, dan (d) pengritik, yaitu partisipasi dalam bentuk non-konvensional. Di Indonesia partisipasi politik seperti dalam pemilihan umum relatif cukup tinggi. Memang ada yang apatis yang menamakan dirinya golongan putih atau golput. Golongan ini jumlahnya bervariasi antara satu pemilihan umum ke pemipihan umum lainnya. Selain itu partisipasi politik diujudkan dalam proses mengkritisi kebijakan pemerintah, dialog politik, dan membuat artikel-artikel tentang politik arti luas.

          Alasan lain pentingnya pendidikan politik adalah karena maraknya konflik sosial dengan kekerasan. Tindakan-tindakan anarkis berupa anarkis lembek (kekerasan nonfisik) dan keras (kekerasan fisik) merupakan sinyal berbahaya dalam kehidupan sosial, politik dan keamanan bahkan keutuhan bangsa. Kekerasan yang paling berbahaya ketika konflik memang direkayasa demi pencapaian tujuan dan kepentingan politik tertentu. Kondisi demikian seolah didukung oleh system social dan politik yang mendapat legitimasi dari sistem nilai dan ideologi tertentu. Misalnya konflik dengan kekerasan yang memang dirancang oleh pihak penguasa otoriter. Para korbannya adalah kaum minoritas dan pihak oposisi.

        Konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat merupakan fungsi dari faktor pemahaman tentang hak-haknya dalam pengambilan keputusan politik. Rendahnya tingkat pendidikan khususnya pendidikan politik dan etika politik dapat memicu munculnya perilaku kekerasan. Apalagi karena komunikasi politik mengalami hambatan. Mereka gampang sekali diajak untuk terlibat dalam konflik padahal mereka tidak tahu persis duduk persoalan yang sebenarnya. Mereka juga mudah diprovokasi untuk melawan setiap golongan yang dianggap musuhnya. Karena itu setiap warganegara seharusnya memeroleh pendidikan politik termasuk etika politik khususnya etika sebagai warganegara yang taat hukum.

        Apter (1985), Almond (1991), Rush dan Althof (1998), Surbakti (1999), dalam Sukemi (2004), berpendapat, pendidikan politik yang dapat membentuk sikap dan perilaku politik warganegara dapat dilaksanakan melalui lembaga-lembaga berikut : (1) keluarga, (2) lembaga pendidikan, (3) teman sebaya/sepergaulan/sepermainan/seprofesi (peergroup), (4) media massa, dan (5) organisasi politik.

. Daftar Pustaka

.
Budiardjo, Miriam. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
Huntington, Samuel P. dan Nelson, John. 2001. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta : Rineka Cipta.

Sukemi, BM. 2004. Sikap dan Perilaku Politik Anggota badan Legislatif Daerah ditinjau dari Sosialisasi Politik. Disertasi. Yogyakarta : Program Pasca Sarjana UGM

Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

 

          Tantangan yang dihadapi bangsa selama ini begitu bervariasi sepertilemahnya kualitas sumberdaya manusia, kemiskinan, pendapatan dan pemerataan yang timpang, pengangguran, ketertinggalan teknologi, infrastruktur, kerusakan lingkungan, tingginya volume impor bahan pangan, dan persaingan komoditi ekspor . Itu semua mengindikasikan terjadinya tragedi dalam hal kemanusiaan, liberalisasi pasar, rendahnya penguasaanteknologi dan kerusakan lingkungan.

         Tantangan tersebut tidak lepas kaitannya dengan karakteristik globalisasi gelombang ketiga atau tidak terkendalinya globalisasi neo-liberal yang semakin mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Tanpa disadari gelombang tersebut telah banyak menguras sumberdaya alam, penguatan para pemilik modal, terjadinya ketimpangan pendapatan, dan timbulnya kesalahan alokasi sumberdaya termasuk berkembangannya pola konsumsi yang cenderung sangat materialistik dan sekularisme.

          Pada tahap sekarang dimana terjadi transisi demokrasi maka hal itu akan lebih bermakna bagi rakyat bila terjadi transformasi ekonomi. Hal demikian sangat diperlukan mengingat selama ini arus ekonomi yang terjadi di dunia berpihak kepada negara maju. Liberalisasi perdagangan, lalu lintas modal raksaksa dan rekayasa sektor keuangan bisa mengancam perekonomian nasional Indonesia. Dalam hal inilah IPB hendaknya mampu berperan sebagai pengoreksi dan pencetus gagasan-gagasan maju setiap kebijakan pembangunan nasional khususnya pembangunan pertanian.

       Tantangan Pembangunan Pertanian yang dihadapi bangsa Indonesia antara lain:1) belum maksimumnya produktivitas dan nilai tambah produk pertanian di beberapa sentra produksi disamping terjadinya konversi lahan di p Jawa yang sulit dikendalikan; 2) kurangnya perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan; 4) masih kurangnya akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak dan nelayan kecil; 5) belum tercapainya Millenium Development Goals (MDG’s) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan; 5) kurangnya kebijakan yang proporsional untuk produk-produk pertanian khusus; 6) lemahnya persaingan global dalam berbagai dimensi produk, mutu, teknologi, sumberdaya manusia, dan efisiensi; 7) menurunnya citra petani dan pertanian serta pentingnya diciptakan suatu keadaan agar kembali diminati generasi muda: 8) masih lemahnya kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan; 9) pentingnya sistem penyuluhan pertanian yang inovatif; dan 10) bagaimana kebijakan insentif yang tepat agar sektor pertanian menjadi bidang usaha yang menarik dan menjanjikan.

         Pemikiran besar perguruan tinggi pertanian seperti IPB bisa dalam bentuk gagasan sistem pembelajaran, riset dan pengembangan berbasis pada kebutuhan pertanian arti luas, proteksi kepada petani untuk komoditi tertentu, tata niaga yang berpihak kepada rakyat, penguatan di sektor riil, perluasan lapangan kerja dan usaha yang berbasis kepada UMKM (usaha mikro kecil dan menengah), pembangunan modal manusia di sektor pendidikan, kesehatan dan keagamaan, serta perhatian terhadap sistem nilai tukar dan rejim devisa.

        Pengembangan tridarma perguruan tinggi khususnya IPB masih menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Salah satunya yang utama adalah keterbatasan dana/anggaran untuk pendidikan, riset dan pengembangan, dan peningkatan kualitas dosen (studi lanjutan) dan tenaga kependidikan. Karena itu pengembangan jejaring kerjasama dengan industri dan bisnis multinasional dianggap sangat penting utamanya di bidang riset dan pengembangan.

 

        Budaya akademik yang berkarakter baru bisa berkembang kalau IPB mampu memfasilitasi dalam bentuk program dan kegiatan akademik yang bersinambung. Setiap insan dosen terbuka peluangnya untuk mengembangkan potensi dirinya tanpa ketat dikungkung aturan birokrasi dan bahkan oleh ketidakadilan dan kekurangan-perhatian dari “seniornya”. Budaya akademik harus memiliki karakter bahwa mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan itu adalah manifestasi dari ibadah seseorang. Disitu kental ciri budaya akademik yang berkarakter ibadah bahwa “ilmu amaliah, amal ilmiah”.

        Di sisi lain maka dibutuhkan keteladanan sebagai karakter sejati para senior utamanya para guru besar dalam berbudaya akademik. Kegiatan mengajar, membimbing dan meneliti serta menulis jurnal dan buku ajar seharusnya menjadi perhatian yang tinggi ketimbang mencari jabatan-jabatan teknis. Para guru besar seharusnya mampu menjadi panutan dalam bidang kehidupan spiritual, memiliki wawasan keilmuan yang luas, berbudi pekerti luhur, dan profesional di bidangnya. Dengan demikian penerapan budaya akdemik seperti ini secara otomatis dan alami akan diikuti oleh para “yunior” dan mahasiswanya. Jangan sampai ada kesan seorang dosen baru rajin menulis karya ilmiah hanyalah ketika sibuk untuk meraih KUM jabatan akademik saja.

         Bentuk budaya akademik yang sangat substansi adalah datang dari setiap insan akademik utamanya dosen. Budaya menelaah bahan ajar, diskusi keilmuan, tinjauan teori-teori yang ada, penelitian, menulis buku dan jurnal ilmiah seharusnya menjadi aktifitas keseharian. Ada baiknya dikembangkan perilaku atau ekspresi ilmiah,seperti penelitian, yang diawali dari perenungan, perencanaan, penelitian, rekonstruksi/kontemplasi, penulisan, dan publikasi serta diseminasi karya ilmiah dalam bentuk seminar, penulisan dan publikasi ilmiah.

         Dalam konteks kehidupan modern maka IPB hendaknya mengembangkan jejaring lintas budaya akademik antarbangsa. Interaksi antarbudaya menjadi semakin penting dalam kerangka akulturisasi budaya tanpa menghilangkan budaya akademik berkarakter yang ada. Intinya adalah bagaimana dengan komunikasi budaya tersebut IPB memeroleh manfaat untuk mengambil sisi nilai baiknya suatu budaya akademik dari luar.

       Umum cenderung sudah memahami bahwa Hak Milik yang paling berharga di kalangan perguruan tinggi adalah kebebasan, otonomi, dan budaya akademik. Derajat budaya akademik di IPB diduga bukan saja berhubungan dengan birokrasi pendidikan tinggi tetapi juga akibat keadaan internal berupa interaksi sosiologis yang cenderung belum semua individu siap berbeda pendapat, bersaing dan berambisi untuk meraih kemajuan IPB itu sendiri. Kalau menyimpang mungkin khawatir disebut sebagai sikap arogan dan ambisius. Kalau dibiarkan maka IPB akan kehilangan karakter jati dirinya sebagai lembaga ilmiah/akademik yakni hilangnya intelektual yang bersikap kritis.

        Tradisi akademik berupa kebebasan untuk menyatakan pendapat apa adanya namun bertanggung jawab juga masih harus dikembangkan. Tidak perlu ada dinding tebal yang menghalangi setiap dosen menyatakan pemikiran-pemikirannya sekalipun mungkin bernada “pedas” asalkan didukung dengan kaidah ilmiah yakni obyektif dan kebenaran.

         Produk-produk kebijakan IPB termasuk Visi IPB juga perlu ditelaah mendalam baik dilihat dari substansial maupun teknis operasional apakah sudah ada kandungan unsur budaya akademik atau belum. Jangan sampai unsur-unsur non akademik dan sangat teknis sifatnya mendominasi dalam membuat indikator keberhasilan IPB. Misalnya penting dijadikan ukuran keberhasilan IPB adalah budaya meneliti dan menulis karya-karya ilmiah yang menjadi rujukan masyarakat akademik nusantara bahkan mancanegara.

         IPB hendaknya mampu menciptakan suasana yang semakin nyaman dalam mengembangkan budaya akademik. Maknanya jangan sampai IPB larut terlalu kerap mengurus masalah-masalah teknis pembelajaran semata namun lupa mengembangkan potensi sumberdaya dosen dengan pemikiran-pemikiran cerdasnya.

        Kalau kondisi “malas” untuk mengembangkan budaya akademiknya seperti mengembangkan suatu teori, meneliti, menulis buku ilmiah, dan jurnal ilmiah yang dikaitkan dengan latar belakang masalah kita sendiri maka sama saja kita menjadi “turunan dekat warga barat” dalam berbudaya akademik. Tinggal impor dan gunakan saja tanpa tinjauan kritis berbasis karakter unik bangsa kita. Kreatifitas kita bisa semakin melemah saja karena cukup dengan menggunakan pola pikir dan bertindak bagaikan perilaku konsumen.Jangan sampai generasi pelanjut didikan IPB banyak dijejali dengan teori-teori dari luar tanpa diperkuat dengan karakter, kekayaan dan masalah empiris bangsa.

         Harus diakui adanya kenyataan bahwa semangat dan kemampuan mahasiswa dalam hal membaca dan menulis cenderung masih lemah. Kondisi ini bukan karena faktor interinsik mahasiswa yang bersangkutan saja namun juga oleh pola pembelajaran yang ada. Mahasiswa jarang diajak aktif untuk berpikir kritis berbasis teori dan empiris. Selain itu diskusi-diskusi kelompok hampir jarang dilakukan karena terbatasnya dosen, waktu dan ruangan. Fenomena ini jangan dipandang sebagai sesuatu yang sederhana namun harus dicari formula solusinya.

Halaman Berikutnya »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 119 pengikut lainnya.