Hari ini adalah tahun baru Hijriah 1 Muharam 1431 H. Maknanya sangat terkait dengan peristiwa Hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah pada tanggal 16 Juli 622M. Secara harfiah peristiwa itu sepertinya hanya suatu perjalanan fisik. Namun lebih dari itu Hijrah memiliki misi dakwah. Secara makna Islami itu merupakan fakta sejarah dalam memperbaiki kualitas kehidupan ummat Islam. Peristiwa itu juga merupakan tonggak kebangkitan Islam. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah melakukan syiar Islam dengan cepat lewat masjid yang dibangunnya. Dari masjid itu Rasulullah mengembangkan jiwa umat dengan memperkuat akidah, ibadah, akhlak, keadilan, kesetaraan, persaudaraan dan berlomba-lomba melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Itulah fenomena lahirnya fondasi bangunan masyarakat madani.

        Di Madinah pulalah Rasulullah mendeklarasikan Piagam Madinah yang berdimensi politik, agama dan hukum. Dalam segi politik terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Negara dapat mengakomodasi semua kepentingan masyarakat tanpa membeda-bedakan berdasar suku, kelompok politik, maupun agama. Dari segi agama diatur hubungan penganut agama muslim dan non-muslim. Nabi Muhammad telah memberi contoh dengan tidak memaksakan seseorang dalam beragama. Sementara itu dari segi hukum, negara menerapkan prinsip keadilan. Semua masyarakat diperlakukan sama. Tidak ada perbedaan perlakuan berdasar stratifikasi sosial. Bagaimana dengan di Indonesia?

       Gambaran singkat prinsip-prinsip masyarakat madani dengan sumberdaya manusia (SDM) bermutu seperti itu belum tampak sepenuhnya terjadi di Indonesia. Kemiskinan, pengangguran, korupsi, kekerasan sosial, konflik horisontal dan vertikal, dan perbedaan perlakuan hukum masih sering terjadi. Indeks Pembangunan Manusia menurut versi UNDP pun menunjukan posisi Indonesia masih terpuruk. Maunya sih bangsa Indonesia segera berhijrah dari keterpurukan multidimensi ini. Bagaimana agar penerapan tatakelola yang baik dan pemerintahan bersih yang didukung SDM bersih perlu terus diupayakan secara taatasas untuk mencapai kondisi optimum.

       Untuk itu semangat madani seharusnya menjadi titik tolak untuk membangun masyarakat baru yang lebih beradab dan dipenuhi dengan kedamaian. Pengembangan SDM mulai di tingkat keluarga sampai nasional menjadi keharusan. Sistem kendali pembangunan efektif seharusnya menjadi prioritas pemerintah. Dalam kesempatan memasuki tahun baru Islam ini ada baiknya tiap umat Islam menelaah ulang kehidupan untuk berhijrah ke arah yang lebih baik lagi. SELAMAT TAHUN BARU 1 MUHARAM 1431 H. Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak…[An Nisaa’; 100). Semoga. Amiiin.

      Apa yang terjadi dengan seseorang yang setiap pertimbangan keputusannya selalu didasarkan pada uang? Dalam keadaan seharusnya membantu orang lain tanpa pamrih maka ada saja yang selalu membuat perhitungan balas jasa. Bagi dia tidak dikenal ada istilah gratis. Saya percaya Anda tidak seperti kisah lucu Nasrudin berikut.

      Ketika sedang duduk di sebuah batu besar di pinggiran sungai, Nasrudin melihat sepuluh orang buta yang ingin menyeberangi sungai. Ia menawarkan bantuan kepada mereka dengan bayaran satu sen per orang. Mereka setuju, dan sang Mullah pun memulai pekerjaannya.

      Sembilan orang telah selamat sampai ke tepi sungai. Tapi ketika ia sedang sibuk dengan orang yang kesepuluh, orang yang malang itu terpeleset dan hanyut dibawa air. Merasakan ada sesuatu yang salah, kesembilan yang selamat mulai berteriak: "Apa yang terjadi Nasrudin?" "Aku kehilangan uang satu sen." (20 Februari 2004 Republika Online). Tampak bahwa saking materialistisnya Nsrudin mengabaikan nyawa orang lain demi kalkulasi satu sen. Artinya ia telah melanggar hak asasi seseorang untuk hidup.

      Ketika hari ini setiap bangsa sedang merayakan hari HAM Internasional maka perhatian kita semakin tertuju pada sisi kemanusiaan di tanah air. Kekerasan fisik dan mental oleh pihak tertentu dalam menangani kasus hukum masih saja terjadi. Betapa rasa keadilan dalam memutuskan perkara individu masyarakat kalangan miskin yang mencuri barang kecil-kecilan dibanding dengan si kaya yang korupsi milyaran. Betapa juga masih terabaikannya kesejahteraan kalangan fakir miskin dari tanggung jawab negara. Hak individu untuk memeroleh pangan pun masih menjadi masalah yang serius. Karena itu dibutuhkan solidaritas politik dan ekonomi di semua kalangan untuk menegakkan HAM termasuk hak untuk bekerja dan memeroleh kesejahteraan.

        Definisi korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere=busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. (Wikipedia Indonesia). Dalam pandangan Islam, Rasulullah bersabda: Barangsiapa yang kami angkat di antara kamu memangku suatu jabatan, lalu disembunyikannya terhadap kami sebuah jarum atau yang lebih kecil dari itu, maka perbuatannya adalah penggelapan. Dia akan datang pada hari kiamat kelak membawa barang yang digelapkannya itu (HR. Muslim).

        Sudah beberapa hari ini beberapa kota di tanah air marak dengan aksi massa tentang kasus Bank Century dan korupsi. Ini terkait dengan hari anti korupsi sedunia yang puncaknya akan diperingati besok di berbagai daerah. Fenomena ini sangat penting untuk mengingatkan bahwa yang terjadi di Indonesia adalah korupsi tiap hari. Tegasnya hari berkorupsi jauh lebih sering dibanding hari anti korupsi. Lebih tegas lagi tiada hari tanpa korupsi. Kalau dibuat dalam persamaan umum, fenomena korupsi dapat digambarkan sebagai berikut:

K = f( PI, P, H); ceteris paribus

K=Korupsi; PI=Perilaku individu; P=Peluang; H=Hukum.

        Korupsi setidak-tidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu perilaku individu, peluang, dan hukum. Perilaku individu meliputi lemahnya iman, sifat rakus harta dan tahta, dan egoistis serta dholim. Atau dengan kata lain lemahnya rasa takut, tidak takut dosa dan tidak malu berbuat ingkar dan mungkar. Faktor peluang berupa penerapan sistem pengendalian, termasuk pada penanggungjawab suatu program, yang sangat longgar, permisif, dan toleransi terhadap penyimpangan. Selain itu, dapat berupa lemahnya transparansi dan akuntabilitas suatu kebijakan rezim pemerintahan. Dari sisi hukum, meliputi lemahnya kesadaran dan ketertiban hukum, dan ketidaktegasan penindakan serta keputusan hukum. Justru korupsi dapat timbul menjamur bersumber dari penyimpangan sisi hukum berupa pemerasan dan penyuapan. Bukan hal yang rahasia lagi jika petugas hukum malah dapat menjadi pemain penting timbulnya korupsi.

         Dari semua faktor di atas, saya percaya faktor penyebab yang sangat utama mewabahnya korupsi adalah perilaku manusianya. Sementara dua faktor utama lainnya hanyalah sebagai unsur pendorong. Perilaku individu sangat terkait dengan proses dan output pendidikan. Sistem pendidikan informal dalam keluarga dan masyarakat, dan pendidikan formal dalam ruang kelas selama ini sangat kurang menciptakan individu manusia yang memiliki kecerdasan emosional, spiritual, dan sosial yang tinggi seperti jiwa beriman dan takut pada adzab Tuhan yang pedih, bersih, jujur, berinisiatif, kerja keras dan cerdas, kebersamaan, dan tanggungjawab. Selama ini institusi pendidikan begitu mendambakan dan asyik berwacana dalam membentuk lulusan yang cerdas intelektual. Padahal tidak sedikit korupsi dilakukan oleh mereka yang berpendidikan tinggi.

        Selain itu, peran pemimpin masyarakat cenderung tidak signifikan dalam memberikan keteladanan berperilaku yang baik. Bahkan sering sebaliknya, yakni membangun konsumerisme. Jadi Hari Anti Korupsi hanya berhenti pada tindakan seremonial, kalau tidak disertai proses penindakannya. Dan itu tidak akan mampu membentuk masyarakat yang bersih korupsi kalau cuma dilakukan sehari. Apalagi tanpa ada tindak lanjutnya.

        Untuk itu perlu tiap hari dilakukan sosialisasi, internalisasi, dan tindakan memerangi korupsi dengan nyata. Utamanya agar muncul sifat anti korupsi dan perilaku hemat dan sederhana sebagai suatu gerakan. Tanpa ragu sedikitpun. Insya Allah. Mengingatkan hal itu, Nabi suatu kali bersabda: Demi Allah! Bukanlah kefakiran atau kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, akan tetapi justru aku khawatir kemewahan dunia yang kalian dapatkan sebagaimana telah diberikan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian bergelimang dalam kemewahan itu sehingga binasa, sebagaimana mereka bergelimang dan binasa pula (HR Bukhari).Adaptasi dari Sjafri Mangkuprawira,2007, Rona Wajah.Catatan seorang Dosen,IPB Press.

       Sekurang-kurangnya ada dua peristiwa politik belakangan ini. Yang pertama terbentuknya formasi Pansus Hak angket kasus Bank Century; dan kedua tentang pernyataan presiden tentang kehawatiran kalau aksi hari Anti Korupsi se-dunia 9 Desember diboncengi kepentingan politik dan berujung kerusuhan. Keduanya ditanggapi secara kurang proporsional. Ada yang pesimis tentang kualitas pansus bahkan siap memberi mosi tidak percaya. Padahal pansus belum bekerja sama sekali dan terpilih secara demokratis. Kemudian reaksi berlebihan di sementara tokoh yang mengatakan pidato presiden merefleksikan kehawatiran berlebihan menanggapi rencana aksi hari aksi anti korupsi tsb. Sikap berlebihan “dilawan” dengan berlebihan pula. Maka terjadilah pesta panik ria.

       Panik dapat terjadi ketika berada dalam situasi seorang diri dan dalam kerumunan orang. Makin besar derajad panik yang disertai keegoan seseorang dan lalu berkembang menjadi panik massal, akan semakin membuka banyak peluang jumlah korban yang jatuh. Derajad panik individu sangat dipengaruhi oleh kadar emosi seseorang, baik dalam hal emosi ketakutan, kekhawatiran maupun emosi amarah. Ketika itu, unsur rasional manusia yang berakal sepertinya hilang. Karena itu dalam suasana seperti itu yang sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang fatal adalah menerapkan manajemen panik yang andal.

        Manajemen panik adalah suatu upaya pengolahan sumberdaya emosi dan fisik agar mampu menghindari dan memperkecil kejadian fatal dari suatu kepanikan. Memang unsur fisik penting namun keberhasilan manajemen panik sangat ditentukan oleh faktor ketenangan jiwa. Dengan ketenangan berarti seseorang lebih mudah mengendalikan diri dari emosi ketakutan atau emosi kekhawatiran serta ego yang berlebihan. Semakin tenang semakin kecil peluang terjadinya konflik dan perpecahan yang timbul karena ketidakmampuan mengendalikan emosi.

        Salah satu bentuknya adalah mengevaluasi diri sambil mendekatkan diri pada Tuhan, mencari celah untuk mengelak diri dari pusat musibah politik dan bersolidaritas kolektif tinggi ketika kejadian saling pendapat yang serius datang. Tentunya perlu menjauhi ego masing-masing dengan hanya memenangkan diri masing-masing tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain. Saling mengingatkan tanpa disertai rasa benci dan curiga sangat dianjurkan. Saling percaya dan toleransi merupakan hal yang substantif. Selain itu, diperlukan kepatuhan dan kedisiplinan terhadap semua aturan yang berkait dengan sisi keamanan. Insya Allah aman damai. Ya Allah berilah kami petunjuk agar bangsa kami dapat mengatasi masalah multidimensi yang sudah berlangsung lama ini.

         Siapa diantara kita tak pernah punya rasa benci kepada orang lain? Sifat benci atau tak suka pada orang lain sepertinya merupakan fenomena alami. Itu dapat terjadi pada siapa pun, dimana pun dan kapan pun. Yang beda cuma derajatnya. Beberapa contoh bentuk penyebab kebencian individu pada orang lain antara lain karena ditipu atau dihianati, benci karena diputus cinta, benci karena dimarahi, benci karena diberlakukan tidak adil, benci kepada musuh bebuyutan, benci karena tidak diberi perhatian, benci karena teraniaya, dsb. Kalau sifat benci dibiarkan bahkan dipelihara, maka secara potensial akan lahir sifat dendam. Kecuali… benci tapi rindu.

        Kerusuhan antaragolongan masyarakat, sebagai konflik sosial, yang terjadi selama ini sering diawali oleh suatu kebencian. Mulanya timbul dari kebencian individual,misalnya bentrokan individu dan perebutan aset lahan. Lalu berkembang menjadi solidaritas kebencian dan akhirnya menuai kebencian massal. Kebencian massal terhadap penguasa yang tidak adil; terhadap pengusaha yang zolim; terhadap kelompok suku, ras bahkan agama tertentu; dan terhadap pengikut golongan atau partai politik tertentu,dan bahkan hanya karena pertengkaran antarapemuda beda kampung adalah beberapa contoh yang acap menimbulkan kerusahan yang parah.

        Kita tentunya tidak ingin bangsa Indonesia tergolong sebagai masyarakat pembenci sekaligus perusuh sosial. Walau jargon indahnya hidup rukun dan damai sudah kerap diungkapkan tetapi kebencian massal masih sering juga terjadi. Dalam hal ini agama sangat mengingatkan tiap manusia yang beriman untuk tidak bersifat benci. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada benci kepadamu (adh-Dhuhaa; 3). Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus (al-Kautsar; 3). Allah menambahkan dengan firmannya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (al-Hujuraat; 10).

        Salman r.a mengabarkan, Rasulullah bersabda: Apabila orang berpura-pura saling mencintai, padahal sesungguhnya saling membenci dengan hati dan saling memutuskan hubungan kasih sayang, maka Allah mengutuk mereka (HR.Thabrani). Kalau ada yang benci kepada orangtua pun Rasulullah memberi peringatan keras dengan sabdanya: Janganlah kamu membenci bapakmu. Siapa yang membenci bapaknya maka dia kafir (HR.Muslim). Ya Allah ampunilah kami atas kekhilafan kepada orangtua kami. Sayangilah orangtua kami sebagaimana halnya mereka selalu menyayangi kami. Amin.

       Beberapa kasus terjadinya kecelakaan di tempat kerja sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Hal demikian bisa muncul karena adanya keterbatasan fasilitas keamanan kerja, juga karena kelemahan pemahaman faktor-faktor prinsip yang perlu diterapkan perusahaan. Filosofi keselamatan dan kesehatan kerja dalam memandang setiap karyawan memiliki hak atas perlindungan kehidupan kerja yang nyaman belum sepenuhnya dipahami baik oleh pihak manajemen maupun karyawan. Karena itu perlu ditanamkan jiwa bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bentuk kebutuhan karyawan.

       Selain itu setiap upaya yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja hanya akan berhasil jika kedua pihak yaitu perusahaan dan karyawan melakukan kerjasama sinergis dan harmonis. Setiap pelaku harus bertekad dan berdisiplin memperkecil terjadinya kecelakaan kerja. Perusahaan perlu memiliki tujuan memerkecil kejadian kecelakaan kerja sampai nol. Manfaat bagi kepentingan karyawan berupa keselamatan dan kesehatan kerja yang maksimum dan begitu pula bagi perusahaan berupa keuntungan maksimum. Untuk itu maka perusahaan hendaknya:

(1) mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang dikeluarkan pemerintah secara taatasas,

(2) membuat prosedur dan manual tentang bagaimana mengatasi keselamatan kerja,

(3) memberikan pelatihan dan sosialisasi keselamatan kerja pada karyawan,

(4) menyediakan fasilitas keselamatan kerja yang optimum,

(5) bertanggung jawab atas keselamatan kerja para karyawan,

        Setiap perusahaan sewajarnya memiliki strategi memperkecil dan bahkan menghilangkan kejadian kecelakaan kerja di kalangan karyawan sesuai dengan kondisi perusahaan. Strategi pokok yang perlu diterapkan perusahaan meliputi :

a. Pihak manajemen perlu menetapkan bentuk perlindungan bagi karyawan dalam menghadapi kejadian kecelakaan kerja. Misalnya karena alasan finansial, kesadaran karyawan tentang keselamatan kerja dan tanggung jawab perusahaan dan karyawan maka perusahaan bisa jadi memiliki tingkat perlindungan yang minimum bahkan maksimum.

b. Pihak manajemen dapat menentukan apakah peraturan tentang keselamatan kerja bersifat formal ataukah informal. Secara formal dimaksudkan setiap aturan dinyatakan secara tertulis, dilaksanakan dan dikontrol sesuai dengan aturan. Sementara secara informal dinyatakan tidak tertulis atau konvensi dan dilakukan melalui pelatihan dan kesepakatan-kesepakatan.

        Pihak manajemen perlu proaktif dan reaktif dalam pengembangan prosedur dan rencana tentang keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Proaktif berarti pihak manajemen perlu memperbaiki terus menerus prosedur dan rencana sesuai kebutuhan perusahaan dan karyawan. Sementara arti reaktif, pihak manajemen perlu segera mengatasi masalah keselamatan dan kesehatan kerja setelah suatu kejadian timbul. Pihak manajemen dapat menggunakan tingkat derajad keselamatan dan kesehatan kerja yang rendah sebagai faktor promosi perusahaan ke khalayak luas. Artinya perusahaan dinilai sangat peduli dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

           Gratisan berarti tak usah bayar untuk mendapatkan sesuatu. Gratis makan di restoran, gratis nonton konser, gratis masuk nonton pertandingan sepakbola, gratis belajar di sekolah, adalah bentuk-bentuk gratis. Dan masih banyak lagi bentuk gratis lainnya. Semuanya membuat rasa senang dan nikmah seseorang yang menerima fasilitas itu. Terlepas dari niat sang pemberi maka siapa sih yang tidak mau menerima sesuatu yang gratis seperti itu? Saya kira setiap orang pernah menerimanya. Kalau semua pemberian gratis itu didasarkan pada keikhlasan sang pemberi maka baik-baik saja. Maka bagaimana jadinya kalau ada udang di balik batu dalam pengertian negatif? Tentunya akan beda lagi kandungan maknanya.

           Di dunia bisnis perlakuan gratis yang diberikan, misalnya kepada seseorang penentu kebijakan, adalah bagian dari komunikasi bisnis dalam suatu kerangka investasi . Artinya ongkos yang dikeluarkan dalam bentuk pemberian gratis itu diharapkan memercepat segala persoalan bisnis. Konon hal itu dianggap wajar. Misalnya gratis masuk restoran bersama keluarga, gratis tiket penerbangan, gratis main golf, gratis menginap di hotel mewah,dsb. Bentuk pemberian gratis itu untuk memerlicin kepentingan bisnis para pengusaha. Sebab kalau tidak melakukan hal seperti itu, siap-siap saja mendapat fasilitas perizinan atau keputusan kebijakan yang makan waktu lama dan melelahkan. Atau bahkan izin tidak keluar. Makin lama makin besar ongkos bisnis yang dikeluarkan dan juga semakin cepat hilangnya peluang bisnis. Lalu apakah pemberian gratis itu dapat digolongkan sebagai tindakan suap ataukah bentuk hospitality (keramah-tamahan)?

          Kalau sudah sampai pada pengklasifikasian tentang sesuatu yang gratis pasti bakal menimbulkan perdebatan. Mulai dari sisi kewajarannya, motifnya, lingkupnya, bentuknya, sampai manfaatnya. Karena kental dengan kandungan subyektitas maka sering diskursus tentang gratis pun tidak mudah usai. Mereka yang menganggap dirinya moralis selalu memertimbangkan motif dan bentuk setiap pemberian gratis yang bakal diterimanya. Menurut mereka sangatlah tidak wajar seseorang yang sudah memiliki aset harta melimpah tetapi masih diperlakukan pemberian fasilitas serba gratis oleh orang lain. Sementara masih banyak kaum yang lemah sosial ekonomi masih mendambakan bantuan (zakat, infak, dan sedekah) dari orang yang berpunya, tambahnya. Di sisi lain, golongan realistik, menganggap pemberian gratis tidak perlu dibesar-besarkan. Itu fenomena wajar-wajar saja apalagi kalau didasarkan pada hak dan suka sama suka. Ya betul tetapi apakah motif seperti itu bersih dari kecurigaan sosial, kata sang moralis?

           Masih segar di ingatan kita ketika seseorang yang didakwa telah mencemarkan nama baik orang lain lewat internet dijebloskan ke penjara oleh penegak hukum. Di balik itu konon diduga karena ada permintaan kuat dari rumah sakit yang dicemari kredibilitasnya kepada penegak hukum. Agar perkaranya segera bisa cepat dibawa ke pengadilan maka instansi penegak hukumnya diberi pelayanan gratis pemeriksaan kesehatan. Diduga manajemen rumah sakit bermain mata dengan penegak hukum. Kalau sinyalemen itu benar maka sangatlah disayangkan. Sang penegak hukum telah terjerat pada pemihakan untuk kepentingan sang pelapor semata, dalam hal ini manajemen rumah sakit. Sementara terdakwa merasa teraniaya. Tidak ayal hal itu telah menuai pernyataan-pernyataan atau cercaan keras yang datang dari kalangan jurnalis, pengacara, politisi, LSM, dan bahkan dari kalangan petinggi penegak hukum. Bahkan telah menjadi komoditas politik dalam kampanye pilpres.

         Dari kejadian itu tampak, pemberian sesuatu yang gratis namun tidak proporsional bisa membuka peluang timbulnya kecurigaan dalam aspek sosial dan hukum. Dari sisi sosial pemberian gratis itu diduga tidak didasarkan pada keikhlasan sang pemberi. Sifatnya dekat dengan pemahaman suap menyuap. Sementara dari sudut hukum ternyata transaksi hukum bisa terdistorsi oleh sesuatu pemberian gratis. Perilaku bias yang kuat pada pemberi gratis akan mendorong penegak hukum memberikan pelayanan primanya kepada sang penggugat. Sementara terdakwa merasa diperlakukan tidak adil. Ada motif tertentu untuk memengaruhi orang lain di luar kelaziman. Maka akibatnya timbul cercaan meluas pada penerima dan pemberi gratisan. Tampak, sesuatu yang gratis tidaklah selalu “indah”. Namun saya percaya relatif masih banyak pemberian gratis betul-betul dilakukan dengan ikhlas.

          Prita Mulyasari sempat ditahan selama tiga minggu di lembaga pemasyarakatan Tangerang. Pasalnya dia dikenai pasal berlapis. Baik yang ada di dalam KUHAP maupun yang di UU 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Intinya pencemaran nama baik lewat penyebaran info lewat email. Lalu protes terhadap penahanan itu muncul dimana-mana. Mulai dari kalangan pers, pejuang HAM sampai Presiden SBY, Wapres Jusuf Kala, dan mantan Presiden Megawati semua bersemangat memerjuangkan Prita. Kalau SBY meminta ada perlakuan hukum yang adil sementara YK dan Megawati meminta pembebasan dengan langsung mengunjungi Prita.

         Mengapa Prita menjadi magnet kampanye pilpres? Ya karena momentnya sangat menguntungkan. Di samping menyangkut masalah ketidakadilan perlakuan hukum juga karena perbincangan tentang kasusnya sudah sangat meluas. Karena itu setiap capres berlomba mengambil hati rakyat. Pertanyaannya adalah apa dan bagaimana yang akan dilakukan para pilpres ketika tahu bahwa sebenarnya kasus Prita hanyalah salah satu fenomena saja. Sudah bukan rahasia umum, masih banyak kasus yang lain termasuk pencopet-pencuri kelas asongan yang dihukum lebih berat ketimbang koruptor kakap. Lalu ikhlaskah mereka berperilaku seperti itu layaknya sebagai hero? Akan masih vokalkah kalau mereka terpilih dan tidak terpilih memerjuangkan rakyat yang diperlakukan tidak adil? Ataukah hanya bersifat sementara ketika ada kepentingan untuk dirinya saja?

          Ketika kepentingan diri seseorang menjadi panglima sejati dalam setiap nafas kehidupannya maka jangan heran akan terabaikannya keihlasan sejati. Kalau sudah seperti itu maka setiap saat dia berbuat maka segala jalan dia tempuh. Yang utama kepentingannya tercapai. Kalau perlu mengeksploitasi fenomena tertentu. Misalnya mengaitkan fenomena Prita dengan kacaunya sistem ekonomi tertentu, dengan tidak becusnya pemerintah melindungi warganya, dengan tidak layaknya suatu undang-undang, dsb. Apakah itu pandangan yang proporsional? Memang kampanye itu sebenarnya menjual citra. Namun seharusnya makna yang paling penting dari kampanye adalah sampaikan setiap ucapan dan tindakan sebagai syiar kebajikan dan kebijakan hakiki. Berperilaku tuluslah dan berpikir positif. Bukan untuk berpamer ria. Insya Allah para capres yang bertindak membantu Prita dengan ikhlas itu bakal menuai simpati rakyat. Allah maha tahu dan maha bijaksana. Amiiin.