Pernah kita saksikan kejadian seru  di sidang MPR dan DPR beberapa tahun lalu yakni terjadinya baku hantam sesama anggota “terhormat”. Belum lagi di antara wakil rakyat ada yang masuk bui karena terbukti menerima suap. Belakangan ini juga terjadi perseteruan antaranggota (sebagian kecil) parlemen dengan saling caci maki ketika rapat Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century. Keegoan yang tinggi dan cenderung angkuh telah menguasai emosinya sehingga ucapan dan tindakan-tindakannya tidak rasional dan proporsional lagi. Padahal semua masyarakat menyaksikan adegan gratis itu. Intinya jauh dari pembelajaran politik yang memadai. Pertanyaannya masih pantaskah sebutan anggota parlemen terhormat kepada beberapa oknum seperti itu? Kemana pula hasil pembelajaran budi pekerti yang pernah dijalani ketika masih duduk di bangku sekolah? Apakah mereka masih layak untuk diberikan kursus Budi Pekerti (BP) lagi?

        Sampai di kelas tiga SMA (1962), saya masih memeroleh mata ajaran (BP). Kalau tidak salah pada tahun ajaran 2002 siswa di semua tingkat sekolah sudah mulai diberikan pengajaran BP lagi. Tujuannya agar para siswa memahami apa dan bagaimana hendaknya  sebagai individu sosial berperilaku baik dengan sesama. Karena itu siswa diajarkan untuk berperilaku sesuai dengan dimensi etika, kedisiplinan, dan estetika. Lamanya pengajaran cuma dua jam dan diberikan secara klasikal. Hasilnya? Dalam raport pada umumnya siswa memeroleh nilai mata ajaran ini baik semua. Namun apakah prestasi di dalam kelas itu sejalan dengan perilaku nyata di lingkungan sosial? Belum tentu. Bisa saja mereka melakukan kegiatan asosial yang mengganggu lingkungan sekolah dan luar sekolah. Mengapa demikian? Diduga ada yang salah dalam proses pembelajaran BP.

        Proses pembelajaran, khususnya yang secara terstruktur, pada dasarnya ditujukan pada perubahan tiga domain para siswa. Domain tersebut adalah perubahan penguasaan pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan ketrampilan (psikomotorik) di bidang tertentu. Begitu pula dalam proses pembelajaran BP. Siswa diharapkan mampu meningkatkan taraf tiga domain tersebut. Namun dalam kenyataannya tidak semua siswa mengalami perubahan perilaku atau sikap. Kalau ini terjadi maka pembelajaran hanyalah berhasil sampai pada taraf kognitif saja. Sementara domain sikap tidak terbentuk secara menyeluruh. Hal ini diduga karena proses pembelajaran terlalu klasikal dan hapalan. Prosesnya sangat searah ditambah lagi tanpa ilustrasi berupa kasus-kasus. Sangat membosankan. Siswa tidak dikondisikan untuk aktif berpendapat dan terlibat dalam berdiskusi kelompok untuk membahas suatu masalah BP dan cara-cara mengatasinya. Begitu pula komponen BP sangat jarang dintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran . Selain itu bisa jadi keteladanan BP yang baik dari para guru dan karyawan sekolah juga kurang banyak yang bisa ditiru.

         Memang sekolah diposisikan atau dianggap sebagai mikrokosmos mayarakat, yang berperan sebagai otoritas moral. Namun di sisi lain tentunya perilaku siswa tidak hanya ditentukan oleh proses kehidupan belajar di dalam sekolah. Faktor di luar sekolah yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan BP siswa adalah pendidikan dalam keluarga. Peran orangtua untuk mensosialisasikan BP dalam bentuk nyata diduga sangat berpengaruh terhadap pembentukan perilaku BP sang anak atau siswa yang baik pula. Semua anak perlu dikembangkan superegonya Fungsinya sebagai instrument kendali dan menghindari seseorang dari tindakan salah, buruk atau amoral. Kemudian mengajarkan apa yang salah dan benar. Disinilah orangtua sangat dominan membentuk superego anak untuk berperilaku baik yang tentunya disertai keteladanan orangtuanya itu sendiri.

About these ads