Mengapa semakin banyak sarjana (termasuk diploma) pertanian, produksi pertanian tanaman pangan tidak semakin tinggi? Mengapa semakin banyak sarjana kehutanan malah semakin banyak kebakaran hutan, pemalakan hasil hutan, longsor dan banjir? Mengapa semakin banyak sarjana perikanan dan peternakan, tetapi kondisi asupan gizi masyarakat dari dua sumber komoditi itu masih rendah? Mengapa semakin banyak dokter semakin banyak pula derajat kesehatan masyarakat yang di bawah standar termasuk bayi yang kurang gizi? Mengapa semakin banyak sarjana hukum semakin banyak pula warga yang melawan atau melanggar hukum? Mengapa semakin banyak sarjana ekonomi, kondisi ekonomi tidak semakin membaik? Mengapa semakin banyak sarjana ilmu politik, kondisi perpolitikan kental dengan perilaku anarkis termasuk makin tidak sederhananya perpolitikan nasional karena semakin banyaknya jumlah partai politik? Mengapa semakin banyak sarjana kepolisian semakin banyak fenomena penyuapan, pemerasan, maling kelas teri dan maling kelas kakap? Mengapa semakin banyak sarjana agama semakin banyak orang yang tidak bermoral, korupsi atau melanggar hukum? Mengapa semakin banyak sarjana keteknikan semakin banyak kondisi infrastruktur yang tidak semakin membaik? Mengapa semakin banyak sarjana ilmu kependidikan, kondisi pendidikan kita masih kurang bermutu? Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan isyu yang tidak mudah dijawab. Dan sudah pasti ada saja sarjana yang berkelit membantahnya.

Kalau hipotesis dalam bentuk pertanyaan di atas jawabannya ”benar”, ceteris paribus, maka apakah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Jawabannya bisa ditinjau dari berbagai perspektif. Yang pertama adalah dari sisi metodologi dimana analisisnya hanya dilakukan secara parsial, tidak simultan; sementara variabel lainnya dianggap konstan. Begitu pula  ada intervening variabel yang tidak dianalisis. Dukungan teori bisa saja tidak ada. Yang kedua dilihat dari sisi pengertian proses pembangunan. Kita mengetahui bahwa ada beberapa pendekatan atau strategi pembangunan seperti pembangunan terpadu, pembangunan berkelanjutan, pembangunan secara holistik, pembangunan berbasis kebutuhan manusia, pembangunan yang direncanakan dari atas atau dari bawah, pembangunan berorientasi teknokratis dan partisipatif, dan pembangunan berbasis sumberdaya. Yang ketiga, pembangunan tidak mungkin hanya berorientasi pada monodisiplin, melainkan harus multidisiplin dan multidimensi. Yang keempat, dari tiga alasan tersebut maka tidak mungkin keberhasilan pembangunan hanya berkait dengan aspek jumlah dan mutu sumberdaya manusia saja. Memang faktor utama keberhasilan pembangunan adalah manusia pelakunya. Namun tanpa didukung unsur lainnya seperti sistem nilai kehidupan berbangsa,  bernegara, dan bermasyarakat, strategi pembangunan, finansial, teknologi, mutu proses manajemen pembangunan, infrastruktur, dan kesejahteraan pelakunya maka  posisi manusia dalam pembangunan menjadi kurang efektif. Mengapa? Karena aspek-aspek pembangunan seperti diuraikan tadi begitu kompleksnya.

Kalau dalam prakteknya, jawaban hipotesis itu sudah dengan menganalisis unsur-unsur keberhasilan pembangunan lainnya maka  mungkin fakta adanya hubungan negatif variabel jumlah sarjana dengan variabel keberhasilan pembangunan sektoral bisa saja terjadi. Dalam hal ini kalau dikaitkan dengan unsur mutu sumberdaya manusia maka unsur-unsur yang berhubungan dengan keberhasilan pembangunan adalah variabel sistem pendidikan nasional. Diduga  ada sesuatu yang keliru dalam sistem itu; apakah dalam hal visi, misi ataukah tujuan dan strategi pembangunan pendidikan. Kemudian dalam pelaksanaan program pendidikan di lapang kurang didukung oleh model pola pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa; mutu dosen; sistem pelaksanaan program yang efisien dan efektif; jumlah dan mutu fasilitas pendidikan dan penelitian; kesejahteraan dosen; dan suasana pembelajaran.

Ketika pemerintah sudah menetapkan anggaran biaya pendidikan tahun 2009 sebesar 20 % dari APBN seperti diamanatkan dalam amandemen UUD ’45 maka departemen pendidikan nasional harus sudah mulai menyiapkan strategi pendidikan nasional, khususnya pendidikan tinggi berikut program-programnya yang membumi. Diperlukan adanya urutan prioritas pembangunan pendidikan tinggi seperti peningkatan mutu dan kesejahteraan dosen, program penelitian ilmu-ilmu dasar dan terapan, fasilitas pembelajaran, dan pengembangan  kurikulum yang berorientasi pada kompetensi penguasaan ilmu dan soft-skills, pada pasar dan pengembangan keilmuan dan teknologi.Yang tidak kalah pentingnya adalah dalam hal manajemen programnya. Peluang terjadinya kebocoran anggaran bahkan korupsi benar-benar harus dicegah sehingga sebutan disclaimer yang sementara ini terjadi dapat dihilangkan. Untuk itu koordinasi pengembangan pendidikan tinggi menjadi sangat strategis.